Oleh: Ferry Zen
Advokat di Jakarta
Reformasi kepolisian selalu menjadi isu sensitif dalam negara demokrasi. Di satu sisi, polisi dituntut bekerja efektif menjaga ketertiban dan menegakkan hukum.
Di sisi lain, kewenangan besar yang dimilikinya menuntut pengawasan ketat agar tidak menjelma menjadi kekuasaan yang sulit dikendalikan. Di titik inilah reformasi kepolisian menemukan maknanya: bukan untuk melemahkan aparat, melainkan untuk menempatkan kekuasaan secara proporsional.
Dalam demokrasi modern, polisi bukanlah lembaga yang berdiri di atas warga negara. Ia merupakan institusi sipil yang bekerja atas mandat hukum, berada di bawah kendali konstitusi, dan bertanggung jawab kepada publik. Prinsip ini membedakan kepolisian demokratis dari kepolisian dalam sistem otoriter, di mana aparat kerap berfungsi sebagai alat kekuasaan negara, bukan sebagai pelayan hukum.
Reformasi kepolisian sejatinya berangkat dari satu asumsi dasar: setiap kekuasaan cenderung menyimpang jika tidak dibatasi. Karena itu, demokrasi tidak hanya memberi kewenangan kepada polisi, tetapi sekaligus merancang mekanisme untuk mengawasi, mengoreksi, dan—bila perlu—menghukum aparat yang menyalahgunakan wewenang.
Langkah pertama reformasi adalah memastikan kendali sipil yang nyata. Kepolisian harus berada di bawah otoritas pemerintahan sipil yang dipilih secara demokratis, bukan menjadi kekuatan otonom yang menentukan sendiri arah dan batas kewenangannya. Kendali sipil tidak identik dengan intervensi politik dalam penegakan hukum, melainkan penegasan bahwa kebijakan strategis kepolisian harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik.
Kedua, reformasi menuntut pengawasan eksternal yang independen. Polisi tidak boleh menjadi satu-satunya pihak yang menilai tindakan polisi. Kehadiran lembaga pengawas independen, mekanisme pengaduan publik yang efektif, serta keterlibatan lembaga peradilan merupakan elemen krusial untuk menjaga akuntabilitas. Tanpa pengawasan eksternal, disiplin internal mudah tereduksi menjadi formalitas administratif.
Ketiga, pembatasan diskresi menjadi kunci. Dalam praktik, polisi memang sering diberi ruang diskresi luas untuk bertindak cepat di lapangan. Namun diskresi tanpa batas adalah pintu masuk penyalahgunaan kewenangan. Reformasi kepolisian yang demokratis menuntut standar operasional yang jelas, penggunaan kekuatan yang terukur, serta kewajiban pertanggungjawaban atas setiap tindakan yang membatasi hak warga negara.
Peran pengadilan dalam konteks ini tidak dapat dikesampingkan. Setiap penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan harus tunduk pada prinsip due process of law. Polisi yang demokratis bekerja bukan berdasarkan rasa benar sendiri, melainkan atas izin dan pengawasan hukum. Ketika kontrol yudisial melemah, hukum kehilangan daya koreksinya.
Reformasi juga harus menyentuh budaya organisasi kepolisian. Tanpa perubahan cara pandang, pembaruan regulasi hanya akan menjadi dokumen administratif. Polisi dalam negara demokrasi dituntut melihat warga sebagai subjek hukum yang memiliki hak, bukan semata objek pengamanan. Pendekatan pelayanan publik, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta kemampuan de-eskalasi konflik menjadi indikator profesionalisme yang semakin penting.
Pendidikan dan pelatihan memegang peran sentral.
Di banyak negara demokrasi, pelatihan kepolisian tidak hanya menekankan keterampilan teknis, tetapi juga etika, hukum konstitusional, dan hak asasi manusia. Polisi dilatih untuk memahami bahwa legitimasi kewenangan mereka bertumpu pada kepercayaan publik, bukan pada rasa takut.
Aspek lain yang tak kalah penting adalah transparansi. Reformasi kepolisian menuntut keterbukaan data, pelaporan kinerja, dan akses publik terhadap informasi yang relevan. Transparansi bukan ancaman bagi institusi, melainkan sarana membangun kepercayaan. Polisi yang transparan justru lebih mudah memperoleh dukungan masyarakat dalam menjalankan tugasnya.
Pada akhirnya, reformasi kepolisian dalam negara demokrasi bukanlah proyek sekali jalan. Ia merupakan proses berkelanjutan yang harus terus diperbarui seiring perubahan masyarakat. Demokrasi yang sehat tidak pernah berhenti menguji institusi-institusinya, terutama mereka yang diberi kewenangan menggunakan kekuatan.
Polisi yang kuat memang dibutuhkan. Namun dalam demokrasi, yang lebih dibutuhkan adalah polisi yang dapat dikendalikan oleh hukum. Sebab hanya dengan pembatasan kekuasaan, penegakan hukum dapat berjalan seiring dengan kebebasan.
Dan hanya dengan kepercayaan publik, polisi dapat menjalankan perannya sebagai penjaga, bukan penguasa, dalam kehidupan demokrasi.
