EKONOMI – Menteri Keuangan Suahasil Nazara memberikan penjelasan mengenai permintaan Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto agar perombakan pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada era Menteri Keuangan sebelumnya, Purbaya, dibatalkan.
Suahasil mengatakan persoalan tersebut masih dibahas bersama pihak-pihak terkait. Pemerintah juga tengah menelaah proses yang telah berlangsung, termasuk mekanisme penunjukan dan pelantikan pejabat.
“Kita mendiskusikan ya, melihat proses maupun yang sedang terjadi, yang sudah terjadi, proses maupun aktivitas dari yang sudah terjadi,” kata Suahasil, dikutip dari detikFinance, Rabu (16/9/2026).
Menkeu Tunggu Masukan Pejabat Eselon I
Suahasil menjelaskan bahwa penunjukan pejabat di Kementerian Keuangan memiliki mekanisme dan jenjang tersendiri. Karena itu, dirinya masih menunggu rekomendasi dari jajaran eselon I sebelum menentukan langkah lebih lanjut.
“Saya masih sekarang mencoba menunggu dari teman-teman seluruh unit eselon satu, karena kan yang namanya penunjukan pejabat itu ada jenjang-jenjangnya dan kemudian juga dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh unit,” jelasnya.
Menurut Suahasil, koordinasi antarunit menjadi salah satu pertimbangan penting dalam penyusunan struktur pejabat di Kementerian Keuangan.
Struktur Pejabat Perlu Perkuat Koordinasi
Suahasil mengatakan Kementerian Keuangan membutuhkan struktur organisasi yang memungkinkan pejabat dari berbagai unit eselon I bekerja sama secara efektif.
Ia menyebut struktur lintas unit dapat membantu memperkuat sinergi sekaligus koordinasi dalam menjalankan tugas kementerian.
“Karena kadang-kadang kita memerlukan struktur pejabat yang sifatnya itu lintas unit eselon satu, karena itu memperkuat sinergi, memperkuat koordinasi,” ujarnya.
Ia menegaskan pihaknya ingin memastikan koordinasi dan sinergi di lingkungan Kementerian Keuangan dapat berjalan dengan baik.
Apakah Mutasi Pejabat Bisa Dibatalkan?
Mengenai kemungkinan membatalkan perombakan pejabat seperti yang diminta Dirjen Pajak Bimo Wijayanto, Suahasil belum memberikan jawaban tegas.
Ia mengatakan pemerintah terlebih dahulu akan melihat kembali proses yang telah dilakukan, termasuk pelaksanaan pelantikan pejabat.
“Kita nanti melihat dulu apa yang sudah dilakukan kemarin,” kata Suahasil.
Ia juga menyinggung bahwa dalam pelantikan pejabat terdapat mekanisme yang dapat dilakukan secara hybrid. Karena itu, pemerintah masih melihat keseluruhan proses sebelum mengambil langkah berikutnya.
Permintaan Pembatalan Mutasi Masih Dibahas
Dengan demikian, hingga Rabu (16/9/2026), belum ada keputusan yang disampaikan Suahasil mengenai apakah perombakan pejabat di lingkungan DJP pada era Purbaya akan dibatalkan.
Pemerintah masih melakukan pembahasan dan meminta masukan dari jajaran eselon I. Proses tersebut juga akan mempertimbangkan tata kelola serta mekanisme penunjukan dan pelantikan pejabat.
Bagi masyarakat dan pelaku usaha, perkembangan struktur organisasi DJP menjadi perhatian karena lembaga tersebut memiliki peran penting dalam administrasi dan pelayanan perpajakan nasional.
FAQ
1. Siapa yang meminta pembatalan perombakan pejabat DJP?
Permintaan tersebut disampaikan Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto kepada Menteri Keuangan Suahasil Nazara.
2. Apa respons Menkeu Suahasil Nazara?
Suahasil mengatakan persoalan tersebut masih didiskusikan dan pemerintah sedang melihat proses yang telah berlangsung.
3. Apakah mutasi pejabat era Purbaya sudah pasti dibatalkan?
Belum. Suahasil belum memberikan keputusan mengenai pembatalan perombakan pejabat tersebut.
4. Mengapa pemerintah masih membahas persoalan tersebut?
Salah satu pertimbangannya adalah mekanisme penunjukan pejabat, koordinasi antarunit eselon I, serta tata kelola proses pelantikan.
5. Apa yang dikatakan Suahasil mengenai struktur pejabat Kemenkeu?
Ia menyebut struktur pejabat lintas unit eselon I diperlukan untuk memperkuat sinergi dan koordinasi di lingkungan Kementerian Keuangan.
