TEKNOLOGI – Pemerintah mencatat sekitar 28 juta akun anak di Indonesia telah mendapatkan pembatasan atau perlindungan selama enam bulan penerapan PP Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas).
Data tersebut berasal dari laporan sejumlah platform digital yang masuk dalam kelompok layanan dengan profil risiko tinggi terhadap anak.
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan penerapan PP Tunas mulai menunjukkan dampak terhadap perlindungan anak di ruang digital.
“Enam bulan setelah implementasi PP Tunas, kami mencatat secara total 28 juta akun anak Indonesia kini telah mendapat perlindungan dari berbagai risiko.”
Pemerintah menilai langkah tersebut menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem digital yang lebih aman bagi pengguna anak.
Roblox Pindahkan 23 Juta Akun Anak ke Roblox Kids
Salah satu platform yang mendapat perhatian pemerintah adalah Roblox. Meutya menyebut platform gim tersebut melakukan sejumlah perubahan yang cukup signifikan dalam penerapan perlindungan anak.
Roblox menerapkan klasifikasi fitur berdasarkan kelompok usia pengguna. Melalui mekanisme tersebut, sekitar 23 juta akun anak secara otomatis dipindahkan ke Roblox Kids.
Selain pengelompokan akun, Roblox juga menerapkan teknologi estimasi usia yang dinilai lebih ketat dibandingkan sejumlah platform lainnya.
Teknologi tersebut menggunakan pengenalan wajah untuk membantu memperkirakan usia pengguna.
Roblox juga menghapus fitur percakapan atau chat pada akun anak untuk berkomunikasi dengan orang yang tidak dikenal.
X Baru Mengunci 250 Ribu Akun Anak
Platform X juga telah melakukan pembatasan terhadap akun pengguna anak.
Pemerintah mencatat sekitar 250 ribu akun pengguna berusia di bawah 17 tahun telah dikunci. Angka tersebut masih jauh dibandingkan estimasi sekitar 7 juta akun anak yang berada di platform tersebut.
Meutya juga menyoroti persoalan koordinasi karena X tidak memiliki kantor perwakilan di Indonesia.
Menurut pemerintah, kondisi tersebut dapat berpengaruh terhadap proses koordinasi, pemantauan, evaluasi, serta tindak lanjut pemenuhan kewajiban perlindungan anak.
Meta Baru Melaporkan 184 Ribu Akun
Perusahaan induk Facebook, Instagram, dan Threads, Meta, dilaporkan telah memblokir sekitar 184 ribu akun anak.
Namun, data tersebut masih mengacu pada laporan yang disampaikan pada Mei 2026. Pemerintah menyebut belum menerima pembaruan tambahan setelah laporan tersebut.
Jumlah itu dinilai masih jauh dari estimasi jumlah anak yang menggunakan berbagai platform dalam ekosistem Meta.
Meutya memperkirakan terdapat sekitar 33 juta anak di seluruh platform Meta, sehingga pemerintah masih menunggu perkembangan laporan dan tindakan perlindungan berikutnya.
YouTube dan TikTok Belum Memperbarui Data
Platform yang berada di bawah Google, termasuk YouTube, sebelumnya melaporkan penindakan terhadap sekitar 600 ribu akun anak pada April 2026.
YouTube juga telah menerapkan fitur Safe Search sebagai salah satu bagian dari upaya perlindungan pengguna.
Namun, pemerintah menilai langkah tersebut belum sepenuhnya memenuhi kewajiban perlindungan anak sesuai PP Tunas karena masih ditemukan anak yang dapat mengakses YouTube.
Sementara itu, TikTok sebelumnya melaporkan telah menonaktifkan sekitar 4,1 juta akun anak.
Namun, menurut pemerintah, baik Google maupun TikTok belum memperbarui data jumlah akun anak yang telah mendapatkan intervensi selama penerapan PP Tunas.
Pemerintah juga menilai perlindungan anak di TikTok masih perlu diperkuat agar sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
BigoLive Nonaktifkan 9.409 Akun Anak
Platform BigoLive dilaporkan telah menonaktifkan 9.409 akun anak.
Selain penonaktifan akun, BigoLive menerapkan batas akses hanya untuk pengguna yang berusia di atas 18 tahun.
Kebijakan tersebut berbeda dengan ketentuan usia yang disebut dalam PP Tunas.
Platform yang Tidak Patuh Bisa Kena Sanksi
Pemerintah menegaskan bahwa platform digital yang belum memenuhi kewajiban dalam PP Tunas dapat dikenai sanksi.
Sanksi dapat diberikan secara bertahap, mulai dari sanksi administratif dan peringatan, hingga pembatasan atau pemutusan akses terhadap fitur tertentu maupun layanan secara keseluruhan.
Pemerintah juga telah menyelesaikan formulasi denda administratif sebagai salah satu instrumen penegakan kepatuhan.
Denda Platform Digital Global Bisa 6 Persen Pendapatan
Untuk platform digital skala besar atau global, pemerintah merumuskan denda administratif sebesar 6 persen dari pendapatan global.
Sementara itu, denda bagi Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) privat dalam negeri disesuaikan berdasarkan skala usaha.
| Skala PSE dalam negeri | Batas denda |
|---|---|
| Usaha mikro | Maksimal Rp1 miliar |
| Usaha kecil | Maksimal Rp5 miliar |
| Usaha menengah | Maksimal Rp10 miliar |
Ketentuan tersebut menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk mendorong kepatuhan penyelenggara platform digital terhadap aturan perlindungan anak.
Perlindungan Anak Digital Jadi Fokus Pemerintah
Penerapan PP Tunas menunjukkan bahwa pemerintah mulai memperketat pengawasan terhadap aktivitas anak di ruang digital.
Besarnya jumlah akun yang telah dibatasi menunjukkan skala persoalan yang cukup besar. Namun, pemerintah juga masih meminta sejumlah platform memperbarui laporan dan memperkuat mekanisme perlindungan.
Ke depan, kepatuhan platform tidak hanya akan dilihat dari jumlah akun yang dibatasi, tetapi juga dari efektivitas fitur perlindungan, sistem verifikasi usia, pengaturan komunikasi, serta kemampuan mencegah anak mengakses fitur atau konten yang tidak sesuai usia.
FAQ
1. Apa itu PP Tunas?
PP Tunas merupakan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 yang mengatur tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam rangka perlindungan anak di ruang digital.
2. Berapa jumlah akun anak yang telah dilindungi setelah PP Tunas diterapkan?
Pemerintah menyebut sekitar 28 juta akun anak telah mendapatkan perlindungan atau pembatasan dari berbagai platform selama enam bulan penerapan aturan.
3. Berapa akun anak yang dipindahkan Roblox ke Roblox Kids?
Roblox disebut telah memindahkan secara otomatis sekitar 23 juta akun anak ke Roblox Kids.
4. Berapa akun anak yang dibatasi oleh X?
X dilaporkan telah mengunci sekitar 250 ribu akun pengguna anak di bawah usia 17 tahun.
5. Berapa denda untuk platform digital global yang tidak patuh?
Pemerintah merumuskan denda administratif sebesar 6 persen dari pendapatan global untuk platform digital skala besar atau global.
6. Apakah PSE dalam negeri juga bisa terkena denda?
Ya. Besaran denda disesuaikan dengan skala usaha, dengan batas maksimal Rp1 miliar untuk usaha mikro, Rp5 miliar untuk usaha kecil, dan Rp10 miliar untuk usaha menengah.
7. Mengapa pemerintah membatasi akun anak di platform digital?
Pembatasan dilakukan sebagai bagian dari upaya mengurangi risiko yang dapat dihadapi anak di ruang digital dan memastikan platform menjalankan kewajiban perlindungan anak sesuai PP Tunas.
