JAKARTA – Praktik lancung di lingkungan perpajakan kembali terbongkar. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan permainan potongan pajak berskala besar setelah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) yang berlangsung pada 9–10 Januari 2026.
Penindakan tersebut menyasar jajaran pejabat dan pegawai di KPP Madya Jakarta Utara, termasuk pihak konsultan pajak dan perwakilan perusahaan wajib pajak (WP). Dari penyelidikan awal, KPK menduga adanya manipulasi nilai kewajiban pajak melalui kesepakatan ilegal.
Awal Kasus: Pemeriksaan PBB Berujung Negosiasi Tersembunyi
Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan bahwa kasus ini berangkat dari pemeriksaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) PT WP untuk tahun pajak 2023. Pemeriksaan tersebut dilakukan setelah perusahaan menyampaikan laporan kewajibannya pada akhir 2025.
Dari penelusuran awal, tim pemeriksa menemukan kekurangan pembayaran sekitar Rp 75 juta. Namun dalam proses sanggahan, justru muncul dugaan adanya pembicaraan gelap terkait “pengaturan” nilai pajak.
Permintaan “All In” Rp 23 Miliar untuk Pangkas Pajak
Menurut KPK, Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi KPP Madya Jakut, Agus Syaifudin (AGS), diduga meminta PT WP membayar Rp 23 miliar dengan skema “all in”.
Dari jumlah itu, Rp 8 miliar diduga dialokasikan sebagai “jatah” untuk dibagikan kepada pihak tertentu di lingkungan Ditjen Pajak.
PT WP akhirnya menolak angka tersebut dan hanya bersedia memberikan Rp 4 miliar sebagai fee.
Tak lama setelah kesepakatan, nilai kewajiban pajak PT WP diterbitkan sebesar Rp 15,7 miliar, yang berarti mengalami penurunan sekitar 80 persen dari temuan awal pemeriksa.
Aliran Dana Menggunakan Kontrak Konsultansi Fiktif
Untuk menggerakkan dana fee Rp 4 miliar, perusahaan wajib pajak diduga melibatkan perusahaan konsultan PT Niogayo Bisnis Konsultan (NBK) milik Abdul Kadim Sahbudin (ABD).
Melalui perjanjian jasa konsultasi keuangan yang tidak pernah dikerjakan, PT NBK menarik dana tersebut, menukarkannya ke mata uang dolar Singapura, lalu menyerahkannya secara tunai kepada AGS dan Askob Bahtiar (ASB).
Pembagian uang selanjutnya berlangsung di beberapa titik di Jabodetabek sebelum akhirnya disergap oleh tim KPK.
OTT: Delapan Orang Diamankan, Uang & Emas Disita
Dalam operasi tersebut, KPK menangkap delapan orang dari unsur pegawai pajak, konsultan, dan pihak perusahaan. Tim juga mengamankan barang bukti senilai Rp 6,38 miliar, berupa:
Uang rupiah Rp 793 juta
Uang SGD 165.000
1,3 kg logam mulia
Semua bukti tersebut kini diamankan untuk memperkuat proses penyidikan.
Lima Tersangka Resmi Ditetapkan
Setelah dilakukan pemeriksaan lanjutan, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka, yaitu:
DWB – Kepala KPP Madya Jakut
AGS – Kepala Seksi Waskon
ASB – Tim Penilai Pajak
ABD – Konsultan Pajak
Edy Yulianto (EY) – Staf PT WP
Kelimanya langsung ditahan selama 20 hari pertama di Rutan KPK.
ABD dan EY disangkakan sebagai pemberi suap, sementara DWB, AGS, dan ASB dijerat sebagai penerima suap dengan pasal-pasal pada UU Tipikor dan KUHP terbaru.
