BENGKULU-Pemerintah Provinsi Bengkulu resmi memulai tahun 2026 dengan kebijakan baru yang cukup mengejutkan: Aparatur Sipil Negara kini hanya diwajibkan masuk kantor tiga hari dalam sepekan. Mulai 1 Januari 2026, sistem kerja Work From Anywhere atau WFA diberlakukan menyeluruh, membuat dua hari kerja lainnya dilakukan dari rumah atau lokasi yang dipilih ASN.
Penjabat Sekda Bengkulu, Herwan Antoni, menyampaikan bahwa kebijakan WFA bukan lahir secara tiba-tiba. Seluruh Organisasi Perangkat Daerah telah melalui proses evaluasi kinerja dan beban anggaran sebelum keputusan diambil. Menurutnya, usulan Gubernur Bengkulu dianggap realistis melihat tekanan fiskal yang dialami daerah, terutama menurunnya transfer anggaran dari pusat.
Dalam sistem baru ini, kehadiran ASN di kantor hanya diwajibkan pada hari Senin, Selasa, dan Rabu. Pemerintah menilai tiga hari tersebut cukup untuk memastikan koordinasi teknis antarbidang, penyelesaian layanan administratif, serta rapat-rapat strategis. Dua hari kerja sisanya diarahkan untuk pekerjaan non-layanan langsung yang dinilai tetap bisa dijalankan secara digital.
Langkah ini merupakan respon terhadap kebutuhan efisiensi anggaran 2026. Pemprov Bengkulu menghadapi beban belanja rutin yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Dengan mengurangi mobilitas ASN dan menata ulang pola kerja, Pemprov berharap dapat menekan biaya operasional seperti listrik, transportasi dinas, hingga pemeliharaan fasilitas kantor.
Tidak hanya durasi kerja yang berubah, tambahan penghasilan pegawai (TPP) juga mengalami penyesuaian signifikan. Pemerintah memotong TPP pejabat eselon II hingga 60 persen, eselon III sebesar 50 persen, sementara staf mendapatkan penyesuaian dengan persentase yang lebih ringan.
Pemangkasan ini disebut sebagai “konsekuensi logis” dari kebijakan efisiensi belanja pegawai tahun depan.
Herwan memastikan bahwa penerapan WFA tidak berarti ASN dapat bekerja tanpa pengawasan.
Pemerintah telah menyiapkan sistem monitoring digital, laporan harian, serta evaluasi kinerja berbasis output agar target kerja tetap tercapai. Setiap OPD diwajibkan mengatur mekanisme internal agar tidak ada layanan publik yang tertunda akibat pola kerja jarak jauh.
Meski menuai reaksi beragam, kebijakan WFA dipandang sebagai langkah adaptif terhadap perubahan zaman. Pemerintah menilai pekerjaan birokrasi tidak lagi sepenuhnya bergantung pada kehadiran fisik, melainkan pada efektivitas penyelesaian tugas. Di banyak daerah lain, gagasan serupa masih berupa wacana, sementara Bengkulu menjadi salah satu provinsi pertama yang menerapkannya secara penuh.
Dengan diberlakukannya sistem kerja baru ini, Pemprov Bengkulu berharap tahun 2026 menjadi momentum untuk menata ulang birokrasi menjadi lebih efisien, fleksibel, dan berbasis kinerja. Pemerintah menegaskan layanan masyarakat tetap menjadi prioritas utama, sekaligus memastikan kebijakan WFA tidak mengurangi kualitas pemerintahan daerah. (***)
