Dugaan Korupsi Importasi, KPK Tangkap 17 Orang di Bea Cukai

Avatar photo

- Jurnalis

Jumat, 6 Februari 2026 - 03:00 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Kementerian Keuangan.

Kali ini, tim penindakan menyasar Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dan mengamankan 17 orang dari unsur pegawai dan swasta.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa OTT tersebut berkaitan dengan dugaan penyimpangan dalam pengurusan importasi barang.

“Tim KPK mengamankan 17 orang dalam rangkaian OTT terkait pengurusan importasi di Bea Cukai,” ujar Budi, Kamis (5/2/2026).

Dari jumlah tersebut, 12 orang merupakan pegawai DJBC, sementara 5 lainnya berasal dari pihak swasta.

Baca Juga :  Rupiah Melemah ke Rp17.830, Pemerintah Pastikan APBN Masih Terkendali

Salah satu nama yang ikut diamankan adalah Rizal, yang saat ini menjabat Kepala Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Barat. Rizal diketahui baru dilantik pada akhir Januari 2026.

Barang Bukti Uang Berbagai Mata Uang

Dalam operasi tersebut, KPK turut menyita uang tunai dalam beberapa mata uang, antara lain rupiah, dolar Amerika Serikat, dolar Singapura, dan yen Jepang. Nilai total uang yang diamankan belum diungkap ke publik.

Seluruh pihak yang diamankan masih menjalani pemeriksaan intensif di KPK. Sesuai prosedur, lembaga antirasuah itu memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum mereka.

Baca Juga :  Whip Pink Viral: Ini Penjelasan, Kandungan Nitrous Oxide, dan Bahaya Penyalahgunaannya

Rentetan OTT di Institusi Kemenkeu

OTT di DJBC ini menambah daftar penindakan KPK di lingkungan Kementerian Keuangan sepanjang 2026. Sebelumnya, KPK telah melakukan OTT di KPP Madya Jakarta Utara pada Januari dan KPP Madya Banjarmasin pada awal Februari.

Serangkaian operasi tersebut memperlihatkan perhatian KPK terhadap dugaan praktik korupsi di sektor perpajakan dan kepabeanan, yang memiliki peran strategis dalam penerimaan negara.

Berita Terkait

Kontroversi Film Pesta Babi Berlanjut, Tokoh Adat Papua Tempuh Jalur Hukum
CFD Rasuna Said Resmi Digelar Setiap Minggu Mulai 7 Juni 2026, Simak Jadwal dan Aturannya
Update Tarif SIM A dan SIM C 2026, Ini Biaya Resmi serta Syarat Lengkapnya
Purbaya Mengaku Belum Tahu Detail Anggaran Sapi Kurban Presiden Rp 100 Miliar
Rupiah Melemah ke Rp17.830, Pemerintah Pastikan APBN Masih Terkendali
BGN Ancam Cabut Insentif Dapur MBG yang Tak Layani Kelompok 3B
Blackout Sumatera Mulai Terungkap, Polri dan PLN Beberkan Dugaan Penyebab Utama
Dana Rp100 Triliun Digelontorkan ke Sumatera, Proyek Infrastruktur dan Hunian Korban Bencana Diawasi Ketat
Berita ini 11 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 29 Mei 2026 - 15:39 WIB

CFD Rasuna Said Resmi Digelar Setiap Minggu Mulai 7 Juni 2026, Simak Jadwal dan Aturannya

Kamis, 28 Mei 2026 - 16:06 WIB

Update Tarif SIM A dan SIM C 2026, Ini Biaya Resmi serta Syarat Lengkapnya

Kamis, 28 Mei 2026 - 10:00 WIB

Purbaya Mengaku Belum Tahu Detail Anggaran Sapi Kurban Presiden Rp 100 Miliar

Kamis, 28 Mei 2026 - 00:09 WIB

Rupiah Melemah ke Rp17.830, Pemerintah Pastikan APBN Masih Terkendali

Rabu, 27 Mei 2026 - 06:00 WIB

BGN Ancam Cabut Insentif Dapur MBG yang Tak Layani Kelompok 3B

Berita Terbaru

Bisnis

Harga Emas Berpotensi Naik? China Borong 86 Ton Emas

Sabtu, 30 Mei 2026 - 04:00 WIB

Bisnis

Rupiah Diprediksi Tembus Rp18.000 Pekan Depan

Sabtu, 30 Mei 2026 - 02:00 WIB