Chromebook dan Batas Tipis antara Kebijakan Publik dan Dugaan Korupsi

Oleh: Ferry Zen (Lawyer di Jakarta)

Avatar photo

- Jurnalis

Sabtu, 17 Januari 2026 - 17:00 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Oplus_131072

Oplus_131072

JAKARTA- Pengadaan laptop Chromebook oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada masa pandemi COVID-19 menjadi salah satu kebijakan pendidikan paling kontroversial dalam satu dekade terakhir. Di atas kertas, proyek ini diklaim sebagai solusi cepat bagi pembelajaran jarak jauh.

Namun, di lapangan efektivitasnya dipertanyakan, terutama di daerah yang masih mengalami keterbatasan akses internet.

Kontroversi semakin menguat ketika terungkap bahwa Chromebook pernah ditolak oleh Menteri Pendidikan sebelumnya karena dinilai belum sesuai dengan kesiapan infrastruktur nasional.

Artinya, negara sesungguhnya telah memiliki memori kebijakan bahwa perangkat berbasis cloud tersebut tidak cocok diterapkan secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Fakta ini juga diperkuat oleh berbagai riset independen yang menunjukkan bahwa Chromebook tidak optimal digunakan di daerah 3T.

Baca Juga :  Prabowo Bersih-Bersih ASN, 58 PNS Dipecat karena Asusila hingga Korupsi

Indonesia Corruption Watch (ICW) bahkan menegaskan bahwa sejak awal mereka telah memberikan peringatan agar proyek ini ditinjau ulang. Menurut ICW, perencanaan pengadaan lemah, tidak berangkat dari kebutuhan nyata di lapangan, dan berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran.

Sorotan publik kian tajam setelah terbitnya Permendikbudristek No. 5 Tahun 2021 yang dinilai menuntun spesifikasi teknis pada satu ekosistem tertentu. Pada saat yang sama, pandemi COVID-19 justru mendorong kebijakan pengadaan negara untuk menahan belanja fisik dan mengutamakan sektor kesehatan serta jaring pengaman sosial.
Pertanyaan publik pun semakin keras: mengapa proyek pengadaan fisik berskala besar tetap dipaksakan?

Baca Juga :  Kejagung Tetap Gunakan BPKP untuk Audit Kerugian Negara Meski MK Tetapkan BPK

Konteks relasi antara ekosistem Google dan Gojek—perusahaan yang didirikan Nadiem Makarim sebelum menjabat menteri—juga turut membentuk narasi adanya potensi konflik kepentingan. Namun, apakah semua itu cukup untuk menyebutnya sebagai tindak korupsi?

Dalam negara hukum, kebijakan publik yang buruk tidak otomatis menjadi kejahatan. Pengujian pidana mensyaratkan lebih dari sekadar kegagalan kebijakan. Harus ada unsur niat jahat, penyalahgunaan kewenangan, serta tujuan memperkaya diri atau pihak tertentu. Di sinilah perdebatan mengenai proyek Chromebook menemukan titik paling krusialnya.

Berita Terkait

DUI Lawyer Costs in the U.S. Can Reach $25,000 — Full Breakdown, Key Factors, and What Drivers Must Know
Truck Accident Lawyer Secrets: How Victims Win Million-Dollar Settlements Fast
Best Car Accident Lawyers in the USA 2026 – Free Consultation & No Win No Fee
Usai Pamit dari MK, Anwar Usman Tiba-tiba Pingsan di Gedung Mahkamah Konstitusi
Jaksa Agung Rotasi 14 Kajati April 2026, Ini Nama Kajati Baru dari Jabar hingga Sumut
Top Personal Injury Lawyers in the USA (2026): Fees, Firms, and How to Choose the Right Attorney
Kejagung Tetap Gunakan BPKP untuk Audit Kerugian Negara Meski MK Tetapkan BPK
Mantan Kadishub Kerinci Divonis Terberat di Kasus Korupsi PJU, Ini Rinciannya
Berita ini 13 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 17 April 2026 - 17:03 WIB

DUI Lawyer Costs in the U.S. Can Reach $25,000 — Full Breakdown, Key Factors, and What Drivers Must Know

Kamis, 16 April 2026 - 15:52 WIB

Truck Accident Lawyer Secrets: How Victims Win Million-Dollar Settlements Fast

Selasa, 14 April 2026 - 19:02 WIB

Best Car Accident Lawyers in the USA 2026 – Free Consultation & No Win No Fee

Selasa, 14 April 2026 - 06:05 WIB

Usai Pamit dari MK, Anwar Usman Tiba-tiba Pingsan di Gedung Mahkamah Konstitusi

Selasa, 14 April 2026 - 01:02 WIB

Jaksa Agung Rotasi 14 Kajati April 2026, Ini Nama Kajati Baru dari Jabar hingga Sumut

Berita Terbaru

Oplus_131072

Asuransi Kendaraan

Daftar Asuransi Mobil Syariah Terdaftar OJK 2026, Lengkap dengan Keunggulannya

Minggu, 19 Apr 2026 - 16:00 WIB