Topik APBD

Oplus_131072

Pemerintahan

Viral Pengusulan SK PPPK Berbiaya APBN, BKN Beri Penjelasan Resmi

Pemerintahan | Jumat, 3 Juli 2026 - 00:30 WIB

Jumat, 3 Juli 2026 - 00:30 WIB

JAKARTA – Badan Kepegawaian Negara (BKN) menegaskan bahwa informasi mengenai pengusulan langsung Surat Keputusan (SK) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) agar pembiayaannya dialihkan…

Sungai Penuh

Nasib Gaji dan Kontrak PPPK 2026 Masih Menggantung, Pemkot Sungai Penuh Tunggu Keputusan Pemerintah Pusat

Sungai Penuh | Jumat, 12 Juni 2026 - 20:06 WIB

Jumat, 12 Juni 2026 - 20:06 WIB

SUNGAI PENUH – Kepastian mengenai perpanjangan kontrak, status kepegawaian, hingga mekanisme gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu dan PPPK paruh waktu…

Ekonomi

Mendagri Ungkap Penyebab Puluhan Pemda Kesulitan Bayar PPPK

Ekonomi | Pemerintahan | Selasa, 9 Juni 2026 - 22:00 WIB

Selasa, 9 Juni 2026 - 22:00 WIB

EKONOMI-Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkap alasan puluhan pemerintah daerah (pemda) mengalami kesulitan membayar gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Menurut Tito,…

Oplus_131072

Pemerintahan

Tito Karnavian Larang Kepala Daerah Rekrut Honorer Baru, APBD Terancam Membengkak

Pemerintahan | Senin, 8 Juni 2026 - 15:37 WIB

Senin, 8 Juni 2026 - 15:37 WIB

Jakarta – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta seluruh kepala daerah di Indonesia untuk menghentikan perekrutan tenaga honorer baru. Langkah tersebut dinilai penting untuk…

Oplus_131072

Nasional

Prabowo Perkuat KPK, Kepala Daerah Diminta Waspada Kelola APBD

Nasional | Senin, 8 Juni 2026 - 11:00 WIB

Senin, 8 Juni 2026 - 11:00 WIB

Jakarta – Komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi sorotan publik. Pernyataan kepala negara yang siap memenuhi kebutuhan KPK, mulai dari…

Foto : Walikota Sungai Penuh Alfin ( kanan) saat menerima WTP dari BPK RI perwakilan Jambi

Sungai Penuh

Kota Sungai Penuh Raih WTP ke-14 dari BPK RI, Bukti Tata Kelola APBD dan Transparansi Keuangan Daerah Makin Kuat

Sungai Penuh | Selasa, 2 Juni 2026 - 16:35 WIB

Selasa, 2 Juni 2026 - 16:35 WIB

JAMBI – Pemerintah Kota Sungai Penuh kembali mencatat capaian penting dalam pengelolaan keuangan publik setelah berhasil mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan…

Daerah

LKPD 2025 Diserahkan, Wako Alfin Komitmen Perkuat Akuntabilitas Keuangan Daerah

Daerah | Sungai Penuh | Rabu, 1 April 2026 - 08:00 WIB

Rabu, 1 April 2026 - 08:00 WIB

JAMBI – Wali Kota Alfin secara resmi menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 (unaudited) kepada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jambi,…

Kebijakan pembatasan belanja pegawai maksimal 30 persen berpotensi picu PHK massal. FOTO : Bupati Kerinci melantik dan membagikan SK PPPK Paruh Waktu

Pemerintahan

Ancaman PHK Massal PPPK , Aturan Belanja Pegawai 30 Persen Picu Kekhawatiran

Pemerintahan | Kamis, 26 Maret 2026 - 12:46 WIB

Kamis, 26 Maret 2026 - 12:46 WIB

Jakarta-Ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) massal terhadap Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) mulai menjadi sorotan nasional. Kebijakan pembatasan belanja pegawai maksimal 30 persen…

Nasional

2.000 PPPK di Daerah Ini Terancam Dirumahkan Mulai 2027

Nasional | Kamis, 19 Maret 2026 - 02:00 WIB

Kamis, 19 Maret 2026 - 02:00 WIB

SULBAR – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berencana melakukan rasionalisasi terhadap Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) mulai tahun 2027. Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka,…

xr:d:DAFejEHN0zg:5,j:44201458418,t:23032904

Nasional

Jutaan ASN Menanti THR 2026, Ini Perkiraan Jadwal dan Besarannya

Nasional | Minggu, 8 Februari 2026 - 09:00 WIB

Minggu, 8 Februari 2026 - 09:00 WIB

JAKARTA- Jutaan aparatur sipil negara (ASN) di seluruh Indonesia kembali menantikan kepastian pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2026. Penerima THR mencakup PNS, PPPK,…

Oplus_131072

Hukum

Lampu Jalan dan Jejak Fee di Kerinci

Hukum | Kamis, 5 Februari 2026 - 00:01 WIB

Kamis, 5 Februari 2026 - 00:01 WIB

JAKARTA-Dari APBD 2022–2023 ke Ruang Sidang Tipikor. Proyek penerangan jalan umum (PJU) Kabupaten Kerinci yang digelontorkan melalui APBD sekitar 2022–2023 kini menjadi perkara korupsi…