Status PPPK Difinalisasi, Pemerintah Larang Kepala Daerah Rekrut Staf Baru

Avatar photo

- Jurnalis

Rabu, 19 Agustus 2026 - 04:06 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Oplus_131072

Oplus_131072

Jakarta-Pemerintah dan DPR RI akhirnya memfinalisasi pembahasan status guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Kebijakan tersebut menjadi perhatian besar bagi guru PPPK paruh waktu dan penuh waktu menjelang 2027.

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan kepala daerah diminta tidak lagi merekrut staf baru. Pemerintah daerah harus menyesuaikan kebutuhan pegawai dengan tahapan yang telah disepakati pemerintah pusat.

Bima menjelaskan terdapat dua persoalan utama yang selama ini disampaikan kepala daerah kepada pemerintah pusat. Pertama, dukungan kapasitas fiskal untuk membayar pegawai. Kedua, kepastian perubahan status PPPK dari paruh waktu menuju penuh waktu dan ASN.

Baca Juga :  Bantuan Beras Rp17 Triliun Disiapkan, 33,2 Juta Keluarga Jadi Sasaran hingga Desember 2026

Karena itu, Kemendagri akan mengawal pelaksanaan hasil rapat koordinasi tersebut. Pemerintah daerah juga akan mendapat sosialisasi agar kebutuhan pegawai mengikuti tahapan yang sudah ditetapkan.

Di sisi lain, DPR dan pemerintah memberikan kabar penting bagi guru PPPK paruh waktu. Mereka mendapat kesempatan untuk beralih menjadi PPPK penuh waktu mulai 2027. Pemerintah juga telah menghitung kebutuhan guru secara nasional untuk mendukung kebijakan tersebut.

Selain perubahan status menjadi PPPK penuh waktu, guru PPPK juga mendapat kesempatan mengikuti seleksi menjadi PNS. DPR dan pemerintah telah memfinalisasi status serta jumlah guru yang masuk dalam skema tersebut untuk proses seleksi pada 2027.

Baca Juga :  Sehari Dilantik, Adies Kadir Sudah Dilaporkan ke MKMK

Kebijakan ini membuat guru PPPK perlu memperhatikan perkembangan aturan teknis berikutnya. Sebab, proses perubahan status dan seleksi PNS tetap mengikuti ketentuan serta mekanisme yang ditetapkan pemerintah.

Dengan demikian, pemerintah kini mengarahkan penataan pegawai daerah agar tidak menambah staf baru di luar kebutuhan yang telah ditetapkan. Bagi guru PPPK, perkembangan terbaru ini menjadi sinyal bahwa 2027 akan menjadi tahun penting dalam penataan status kepegawaian. (*)

Berita Terkait

CPNS 2026 Belum Resmi Dibuka, 7.805 Formasi Terungkap: Kemenkeu hingga Mahkamah Agung
Cara Cek Bansos 2026: Periksa Status Penerima PKH dan BPNT Lewat HP, Cukup Pakai NIK KTP
Portal SSCASN CPNS 2026 Sudah Bisa Diakses, Pelamar Mulai Buat Akun, Formasi Diperkirakan 150 Ribu
Pendaftaran CPNS 2026 Mulai 23 November, Akun SSCASN Dibuka dan 158.000 Formasi Disiapkan
DPR Siapkan Revisi UU Sisdiknas Usai Polemik Ijazah Gibran, Ini Aturan yang Disorot
LBSU Rp900.000 Cair Akhir 2026, Airlangga Pastikan 13,3 Juta Pekerja Terima Lewat Rekening Bank
Prabowo Percepat Pemilihan Wapres Pengganti Gibran, Ditargetkan Selesai Desember 2026
Gibran Dikabarkan Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR Pukul 11.00 WIB
Berita ini 19 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 07:01 WIB

CPNS 2026 Belum Resmi Dibuka, 7.805 Formasi Terungkap: Kemenkeu hingga Mahkamah Agung

Sabtu, 21 November 2026 - 03:00 WIB

Cara Cek Bansos 2026: Periksa Status Penerima PKH dan BPNT Lewat HP, Cukup Pakai NIK KTP

Senin, 16 November 2026 - 18:22 WIB

Portal SSCASN CPNS 2026 Sudah Bisa Diakses, Pelamar Mulai Buat Akun, Formasi Diperkirakan 150 Ribu

Sabtu, 14 November 2026 - 18:47 WIB

Pendaftaran CPNS 2026 Mulai 23 November, Akun SSCASN Dibuka dan 158.000 Formasi Disiapkan

Sabtu, 14 November 2026 - 18:00 WIB

DPR Siapkan Revisi UU Sisdiknas Usai Polemik Ijazah Gibran, Ini Aturan yang Disorot

Berita Terbaru