JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pembenahan citra Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) akan menjadi prioritasnya dalam satu tahun ke depan.
Ia menyebut reputasi lembaga tersebut masih kurang baik di mata publik hingga pimpinan pemerintahan, sehingga langkah serius harus segera ditempuh.
Purbaya mengungkapkan bahwa ia telah meminta waktu khusus kepada Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan perbaikan menyeluruh di DJBC tanpa gangguan.
Bahkan, ia mengingatkan adanya risiko besar jika perbaikan tidak berjalan: DJBC bisa dibekukan dan digantikan oleh perusahaan swasta asal Swiss, Societe Generale de Surveillance (SGS), sebagaimana pernah terjadi pada era Orde Baru.
“Saya sudah minta waktu ke Presiden satu tahun untuk tidak diganggu dulu. Biarkan saya memperbaiki Bea Cukai, karena ancamannya serius,” ujar Purbaya usai rapat dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Kamis (27/11/2025).
“Kalau Bea Cukai tidak bisa memperbaiki kinerjanya dan masyarakat masih tidak puas, DJBC bisa dibekukan, diganti dengan SGS seperti zaman dulu. Sekarang orang-orang Bea Cukai mengerti betul ancaman yang mereka hadapi.”
Purbaya juga menegaskan bahwa 16.000 pegawai berada dalam posisi krusial apabila DJBC gagal berbenah. Karena itu, ia meminta seluruh jajaran bekerja lebih sungguh-sungguh, apalagi sebagian besar pegawai dinilai cukup kompeten untuk melakukan perubahan.
Menurutnya, DJBC mulai menunjukkan progres melalui peningkatan sistem digital di seluruh kantor Bea Cukai, termasuk penerapan teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk mendeteksi indikasi penyimpangan seperti under invoicing.
“Kita sudah mulai terapkan AI di stasiun-stasiun Bea Cukai, jadi nanti pelanggaran akan lebih cepat terdeteksi. Kemajuannya cukup baik dan saya pikir tahun depan sudah aman, Bea Cukai bisa bekerja lebih profesional,” jelasnya.
Sebagai catatan, DJBC pernah dibekukan pada tahun 1985 oleh Presiden ke-2 RI Soeharto akibat maraknya pungli dan penyelundupan. Operasionalnya baru dipulihkan pada 1995.(***)
