Presiden Prabowo Bahas Kesejahteraan Publik dengan Wakil Ketua DPR, dari Ojol hingga Haji 2026

Avatar photo

- Jurnalis

Minggu, 23 November 2025 - 14:55 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTAPresiden Prabowo Subianto menerima Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Istana Merdeka, Kamis, 20 November 2025. Pertemuan tertutup itu membahas sejumlah isu strategis yang menyangkut kesejahteraan publik, mulai dari perlindungan profesi ojek online, reforma agraria, hingga persiapan layanan haji 2026.

Menurut keterangan resmi, Dasco membawa sejumlah aspirasi yang selama ini mengemuka di lapangan. Salah satunya terkait upaya menghadirkan payung perlindungan sosial yang lebih kuat bagi jutaan pengemudi ojek online di Indonesia—kelompok pekerja yang selama bertahun-tahun berada di area abu-abu regulasi.

Baca Juga :  Mengenal Haerul Saleh, Pimpinan BPK RI yang Wafat dalam Insiden Kebakaran Rumah

Reforma agraria kembali mencuat sebagai agenda prioritas. Prabowo dan Dasco disebut membahas redistribusi lahan yang dinilai masih lamban dan belum sepenuhnya berpihak kepada masyarakat kecil. Dalam pertemuan itu, disampaikan pula dorongan agar program redistribusi diarahkan lebih terukur dan menghindari tumpang tindih klaim lahan.

Persiapan penyelenggaraan haji 2026 juga menjadi sorotan. Pemerintah dan DPR disebut tengah mengevaluasi sejumlah aspek layanan, termasuk kuota, transparansi biaya, serta peningkatan kualitas pembinaan jamaah.

Baca Juga :  Purbaya Mengaku Belum Tahu Detail Anggaran Sapi Kurban Presiden Rp 100 Miliar

Di luar itu, Dasco menyerahkan aspirasi dari para kepala desa yang tergabung dalam Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia (AKSI). Mereka meminta pemerintah memberi ruang lebih besar bagi desa untuk menggerakkan ekonomi lokal melalui program pembangunan yang lebih fleksibel dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.

Pertemuan tersebut menunjukkan bahwa pemerintahan Prabowo mulai menata isu-isu krusial yang bersentuhan langsung dengan publik. Namun, sejumlah kalangan menilai implementasinya tetap perlu diawasi ketat agar tidak berhenti sebagai wacana kebijakan.

Sumber: BPMI Setpres

Berita Terkait

Ade Jona Resmi Jadi Ketua Umum HIPMI 2026-2029, Siap Bawa Pengusaha Muda Hadapi Tantangan Ekonomi Nasional
Gaji PPPK dan PPPK Paruh Waktu Diusulkan Masuk APBN 2027, AP3KI: Sah Jadi ASN
Kejagung Tetapkan Tersangka Baru Korupsi MBG, Diduga Atur Titik Dapur SPPG
Tyo Nugros Dicekal ke Luar Negeri, Ini Penjelasan Imigrasi Soetta
Raffi Ahmad Bantah Terlibat Kasus Suap Bea Cukai, Istana Angkat Bicara
Heboh Kabar MBG Dihentikan Sementara, Ini Penjelasan Resmi BGN
BGN Setop Penambahan Dapur MBG
RUU Polri Disepakati! Usia Pensiun Bintara Jadi 59 Tahun, Kapolri Bisa Menjabat hingga 61 Tahun
Berita ini 12 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 13 Juni 2026 - 01:04 WIB

Ade Jona Resmi Jadi Ketua Umum HIPMI 2026-2029, Siap Bawa Pengusaha Muda Hadapi Tantangan Ekonomi Nasional

Jumat, 12 Juni 2026 - 16:05 WIB

Gaji PPPK dan PPPK Paruh Waktu Diusulkan Masuk APBN 2027, AP3KI: Sah Jadi ASN

Jumat, 12 Juni 2026 - 12:05 WIB

Kejagung Tetapkan Tersangka Baru Korupsi MBG, Diduga Atur Titik Dapur SPPG

Kamis, 11 Juni 2026 - 02:04 WIB

Tyo Nugros Dicekal ke Luar Negeri, Ini Penjelasan Imigrasi Soetta

Rabu, 10 Juni 2026 - 13:00 WIB

Raffi Ahmad Bantah Terlibat Kasus Suap Bea Cukai, Istana Angkat Bicara

Berita Terbaru

Teknologi

Mudah! Ini Cara Melacak HP dan Lokasi Orang Pakai WhatsApp

Sabtu, 13 Jun 2026 - 08:00 WIB