Presiden Prabowo Bahas Kesejahteraan Publik dengan Wakil Ketua DPR, dari Ojol hingga Haji 2026

Avatar photo

- Jurnalis

Minggu, 23 November 2025 - 14:55 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTAPresiden Prabowo Subianto menerima Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Istana Merdeka, Kamis, 20 November 2025. Pertemuan tertutup itu membahas sejumlah isu strategis yang menyangkut kesejahteraan publik, mulai dari perlindungan profesi ojek online, reforma agraria, hingga persiapan layanan haji 2026.

Menurut keterangan resmi, Dasco membawa sejumlah aspirasi yang selama ini mengemuka di lapangan. Salah satunya terkait upaya menghadirkan payung perlindungan sosial yang lebih kuat bagi jutaan pengemudi ojek online di Indonesia—kelompok pekerja yang selama bertahun-tahun berada di area abu-abu regulasi.

Baca Juga :  DKI Jakarta Dijaga Jenderal Bintang Tiga Polri dan TNI

Reforma agraria kembali mencuat sebagai agenda prioritas. Prabowo dan Dasco disebut membahas redistribusi lahan yang dinilai masih lamban dan belum sepenuhnya berpihak kepada masyarakat kecil. Dalam pertemuan itu, disampaikan pula dorongan agar program redistribusi diarahkan lebih terukur dan menghindari tumpang tindih klaim lahan.

Persiapan penyelenggaraan haji 2026 juga menjadi sorotan. Pemerintah dan DPR disebut tengah mengevaluasi sejumlah aspek layanan, termasuk kuota, transparansi biaya, serta peningkatan kualitas pembinaan jamaah.

Baca Juga :  Pertumbuhan Ekonomi RI Kuartal II 2026 Capai 5,29 Persen, Lampaui Prediksi

Di luar itu, Dasco menyerahkan aspirasi dari para kepala desa yang tergabung dalam Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia (AKSI). Mereka meminta pemerintah memberi ruang lebih besar bagi desa untuk menggerakkan ekonomi lokal melalui program pembangunan yang lebih fleksibel dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.

Pertemuan tersebut menunjukkan bahwa pemerintahan Prabowo mulai menata isu-isu krusial yang bersentuhan langsung dengan publik. Namun, sejumlah kalangan menilai implementasinya tetap perlu diawasi ketat agar tidak berhenti sebagai wacana kebijakan.

Sumber: BPMI Setpres

Berita Terkait

Pendaftaran Relawan Pajak 2027 Dibuka, Cek Syarat dan Cara Daftarnya
9 Kiai Terpilih Jadi Anggota AHWA Muktamar NU, Bakal Tentukan Ketum PBNU
Hasil Voting Muktamar NU: Pemilihan Ketum PBNU Beralih ke Mekanisme AHWA
Purbaya Siapkan Teknologi Track and Trace untuk Cegah Pemalsuan Pita Cukai
Trailer Avengers: Endgame Encore Rilis, Apa Bedanya dengan Versi 2019?
Destry Damayanti Jadi Gubernur BI 2026-2031, Ini Keputusan DPR dan Dampaknya
Bank Mandiri Buka Blokir Rekening Aktivis Botok Pati, Sampaikan Permintaan Maaf
RAPBN 2027: MBG Rp240 Triliun, Kopdes Rp3 Miliar, Dana Desa Naik Jadi Rp77 Triliun
Berita ini 22 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 1 September 2026 - 18:10 WIB

Pendaftaran Relawan Pajak 2027 Dibuka, Cek Syarat dan Cara Daftarnya

Senin, 31 Agustus 2026 - 06:08 WIB

9 Kiai Terpilih Jadi Anggota AHWA Muktamar NU, Bakal Tentukan Ketum PBNU

Minggu, 30 Agustus 2026 - 14:00 WIB

Hasil Voting Muktamar NU: Pemilihan Ketum PBNU Beralih ke Mekanisme AHWA

Minggu, 30 Agustus 2026 - 12:05 WIB

Purbaya Siapkan Teknologi Track and Trace untuk Cegah Pemalsuan Pita Cukai

Jumat, 28 Agustus 2026 - 02:00 WIB

Trailer Avengers: Endgame Encore Rilis, Apa Bedanya dengan Versi 2019?

Berita Terbaru