SUNGAIPENUH – Pelantikan pejabat eselon IIb di lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh mendadak menyedot perhatian publik. Dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) strategis, yakni Dinas Pendidikan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, justru dibiarkan kosong, sementara lima pejabat yang baru dilantik dipastikan hanya akan menjabat sekitar tujuh hari akibat penerapan Perda OPD baru mulai 2026.
Kondisi ini membuat rotasi ASN bukan sekadar penyegaran birokrasi, melainkan menjadi sinyal kuat bahwa jabatan eselon di daerah kini sangat rentan. Perubahan struktur OPD yang segera diberlakukan menjadikan sejumlah posisi strategis hanya bersifat sementara, bahkan sebelum program kerja sempat dijalankan.
Pelantikan dan rotasi tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Wali Kota Azhar Hamzah yang melantik tujuh pejabat eselon IIb. Dari total 11 OPD, hanya sembilan jabatan terisi, sementara dua OPD “basah” justru kosong, memunculkan pertanyaan besar soal desain penataan birokrasi ke depan.
Dalam pergeseran jabatan itu, Khaidirman yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Pendidikan dipindahkan menjadi Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga. Safrizal yang sebelumnya menduduki jabatan Kepala Disperindag kini dilantik sebagai Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda). Secara administratif sah, namun secara durasi jabatan dinilai sangat tidak aman.
Berdasarkan Peraturan Daerah tentang nomenklatur OPD yang mulai berlaku 1 Januari 2026, terdapat lima pejabat eselon IIb yang dipastikan hanya menjabat sepekan. Instansi yang mereka pimpin akan digabung atau dilebur, sehingga struktur jabatan kepala dinas otomatis dihapus.
Lima pejabat tersebut adalah Dedi Wahyudi sebagai Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Safrizal sebagai Kepala Balitbangda, Dafri sebagai Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Khaidirman sebagai Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga, serta Boby Arisandi sebagai Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Seluruhnya terdampak langsung kebijakan penggabungan OPD.
Penggabungan itu meliputi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang dilebur ke Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Balitbangda ke Bappeda, Damkar ke Satpol PP, serta Dinas Pengendalian Penduduk dan KB ke perangkat daerah lain. Skema ini membuat jabatan eselon yang baru dilantik praktis “gugur otomatis”.
Sementara itu, hanya empat pejabat yang relatif aman dari restrukturisasi, yakni Leddi Seprinal sebagai Kepala Dinas Perhubungan, Yulia Roza sebagai Staf Ahli, Nasran sebagai Asisten II, serta Aflizar sebagai Kepala BKUD. Meski demikian, posisi Kepala BKUD juga disebut hanya bertahan sementara karena faktor usia pensiun.
Wakil Walikota Sungai Penuh, Azhar Hamzah usai melakukan pelantikan mengungkapkan, rotasi jabatan ini hanya penyegaran. (fyo)
Penulis : Fanda Yosephta
Editor : Fanda Yosephta
