JAKARTA – Indonesia menorehkan babak baru dalam diplomasi global setelah resmi dikukuhkan sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB 2026. Penetapan tersebut diumumkan pada organizational meeting pertama Dewan HAM PBB tahun ini yang digelar di Jenewa, Rabu (8/1/2026).
Keputusan ini menandai pertama kalinya Indonesia memegang jabatan tertinggi dalam mekanisme Dewan HAM sejak lembaga itu berdiri pada 2006.
Dipilih Melalui Pemungutan Suara di Kawasan Asia-Pasifik
Indonesia maju sebagai kandidat tunggal dari Asia-Pacific Group (APG) setelah melalui proses seleksi internal dan konsensus kawasan. Dukungan dari negara-negara APG diberikan melalui mekanisme pemilihan yang dilakukan secara resmi di tingkat kawasan.
Kementerian Luar Negeri RI menyampaikan bahwa keberhasilan ini merupakan hasil diplomasi intensif yang dijalankan baik di markas besar PBB di Jenewa maupun melalui pendekatan bilateral dengan negara-negara sahabat.
Dubes Sidharto Resmi Memimpin Dewan HAM 2026
Jabatan Presiden Dewan HAM 2026 akan diemban oleh Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro, Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa. Diplomat senior ini memiliki rekam jejak panjang, termasuk sebagai Dirjen Kerja Sama ASEAN dan Dubes RI untuk India-Bhutan.
Sebagai presiden, Sidharto akan memimpin seluruh sidang, mengoordinasikan agenda tahunan, serta memfasilitasi dialog antarkawasan yang menjadi inti kerja Dewan HAM.
Tema Presidensi: “A Presidency for All”
Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan bahwa Indonesia akan menjalankan mandat ini secara objektif, inklusif, dan transparan. Tema yang diusung, “A Presidency for All”, menekankan komitmen Indonesia untuk memastikan Dewan HAM tetap kredibel dan responsif terhadap tantangan global.
Presidensi ini diharapkan mampu membuka ruang dialog lebih luas, menguatkan kepercayaan antarnegara, dan memperbaiki efektivitas kerja Dewan.
Rekam Jejak Indonesia di Dewan HAM
Penunjukan Indonesia tidak lepas dari rekam jejak positif dalam isu HAM internasional, di antaranya:
enam kali menjadi anggota Dewan HAM PBB,
dua kali menjabat sebagai Wakil Presiden Dewan HAM (2009 dan 2024),
pernah menjadi Ketua Komisi HAM PBB pada 2005.
Prestasi ini memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu negara berkembang yang mampu memainkan peran sentral dalam isu-isu hak asasi manusia.
