JAKARTA- Jaksa Agung kembali menegaskan bahwa pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti pada perkara kecil seperti penyelewengan Dana Desa. Pernyataan ini menggarisbawahi persoalan klasik penegakan hukum di Indonesia: rajin menindak pelaku kelas bawah, tetapi kerap terlihat berhati-hati saat berhadapan dengan korupsi bernilai besar yang berdampak luas.
Kasus Dana Desa memang merugikan masyarakat langsung dan wajib ditindak. Namun, penegakan hukum akan terasa timpang jika keberanian aparat hanya berhenti pada kasus bernilai ratusan juta, sementara korupsi triliunan rupiah yang merusak sistem ekonomi dan pelayanan publik berjalan lamban atau tak tersentuh.
Korupsi besar bukan sekadar soal angka kerugian negara. Dampaknya menjalar ke berbagai sektor, mulai dari proyek infrastruktur mangkrak, layanan publik yang buruk, hingga runtuhnya kepercayaan publik terhadap negara. Karena itu, menyasar perkara besar seharusnya menjadi prioritas, bukan pengecualian.
Penekanan Jaksa Agung pada pemulihan kerugian negara melalui pelacakan dan penyitaan aset juga menjadi poin penting. Pemidanaan tanpa pengembalian aset hanya melahirkan keadilan semu. Negara menghukum pelaku, tetapi uang rakyat tetap hilang dan tak kembali ke kas negara.
Asset recovery adalah ukuran nyata keberhasilan pemberantasan korupsi. Ketika hasil kejahatan dirampas dan dikembalikan untuk kepentingan publik, penegakan hukum memiliki dampak langsung bagi masyarakat, bukan sekadar catatan statistik penanganan perkara.
Keberanian mengejar korupsi besar sekaligus menyita asetnya akan menjadi pesan kuat bahwa hukum bekerja tanpa pandang bulu. Di titik inilah kepercayaan publik dipertaruhkan. Hukum yang adil bukan hanya keras ke bawah, tetapi juga tegas ke atas.
Penegasan Jaksa Agung kini menunggu pembuktian. Publik tidak sekadar mendengar komitmen, tetapi menanti langkah nyata: apakah penegakan hukum benar-benar berani menyasar korupsi besar dan mengembalikan uang rakyat, atau kembali terjebak pada pola aman yang minim dampak. (***)
Sumber Berita: Jaksapedia
