KERINCI – Pembangunan Rumah Sakit Bukit Tengah di Kecamatan Siulak kembali memantik perhatian publik Kerinci. Proyek yang disebut menelan anggaran sekitar Rp170 miliar dari APBN itu kini menjadi pusat harapan sekaligus pertanyaan besar mengenai arah pelayanan kesehatan di daerah pegunungan tersebut.
Di tengah ambisi besar Bupati Kerinci Monadi Murasman menghadirkan fasilitas kesehatan modern, masyarakat mulai mempertanyakan keberlanjutan aset kesehatan yang sudah lebih dulu berdiri.
Selama ini Kabupaten Kerinci telah memiliki Rumah Sakit Ujung Ladang di Kecamatan Gunung Kerinci, bangunan itu dimanfaatkan sementara sebagai gedung DPRD Kerinci dan kemudian direnovasi menggunakan APBD. Proyek itu menelan dana belasan miliar rupiah dan digadang-gadang menjadi solusi pemerataan pelayanan kesehatan bagi warga di dataran tinggi Kerinci. Namun hingga kini pemanfaatannya belum sepenuhnya optimal dan sering menjadi sorotan warga.
Dengan munculnya rencana pembangunan RS Bukit Tengah, kekhawatiran publik pun bertambah. Warga mempertanyakan apakah keberadaan dua rumah sakit dalam radius yang relatif berdekatan akan saling menguatkan atau justru menimbulkan pemborosan anggaran daerah.
Masyarakat mengingatkan bahwa gedung RS Ujung Ladang adalah hasil jerih payah APBD, dan jika akhirnya tidak difungsikan, maka investasi yang telah digelontorkan akan sia-sia.
Beberapa tokoh masyarakat menyuarakan keresahan bahwa aset publik tersebut berpotensi menjadi bangunan mangkrak jika tidak ada kejelasan perencanaan. Mereka menilai Pemerintah Kabupaten Kerinci harus memberi arah yang jelas, apakah RS Ujung Ladang akan tetap difungsikan, dialihkan perannya, atau direvitalisasi agar tidak terjadi tumpang tindih fasilitas kesehatan.
Di lapangan, muncul pula pandangan bahwa pembangunan RS Bukit Tengah tetap diperlukan untuk menjangkau lebih banyak warga di wilayah Siulak dan sekitarnya.
Namun aspirasi tersebut harus dibarengi dengan kajian komprehensif, terutama terkait distribusi layanan kesehatan, kebutuhan tenaga medis, serta penggunaan anggaran publik yang efisien dan berkelanjutan.
Beberapa warga berharap pemerintah tidak terjebak pada pembangunan fisik semata, melainkan memikirkan fungsi jangka panjang dari setiap fasilitas. Mereka meminta pemerintah daerah memastikan bahwa tidak ada gedung kesehatan yang terbengkalai, terlebih ketika dana APBD telah dikeluarkan dalam jumlah besar demi kepentingan masyarakat luas.
Sementara itu, upaya konfirmasi terhadap Bupati Kerinci Monadi mengenai masa depan RS Ujung Ladang belum memperoleh respons. Pesan yang dikirim melalui aplikasi WhatsApp hingga tadi malam belum dijawab, sehingga publik masih menanti penjelasan resmi dari pemerintah daerah tentang arah kebijakan kesehatan ke depan.
Masyarakat berharap Pemerintah Kabupaten Kerinci segera memberikan pernyataan terbuka mengenai dua rumah sakit tersebut, agar tidak menimbulkan spekulasi dan kekhawatiran baru. Dengan perencanaan yang transparan, pembangunan RS Bukit Tengah diharapkan dapat membawa manfaat, sementara aset RS Ujung Ladang tetap mendapat kepastian pemanfaatan yang proporsional bagi kebutuhan publik.(fyo)
Penulis : Fanda Yosephta
Editor : Dedi Dora
