PPPK Paruh Waktu dan Kepastian Regulasi, Ini Penjelasan Kemendikdasmen

Avatar photo

- Jurnalis

Rabu, 4 Maret 2026 - 06:10 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v62), quality = 80?

CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v62), quality = 80?

JAKARTA – Pemerintah memastikan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu tetap berstatus aparatur sipil negara (ASN). Namun, hingga kini regulasi teknis terkait hak dan skema penggajian masih dalam tahap pembahasan lintas kementerian.

Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Suharti, menjelaskan bahwa secara definisi yang ditetapkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), PPPK paruh waktu masuk dalam kategori ASN.

“Statusnya jelas ASN. Saat ini pembahasan difokuskan pada mekanisme penanganan dan penyempurnaan regulasi teknis,” ujarnya.

Baca Juga :  Kemendikdasmen Cairkan PIP TK Rp450 Ribu 2026, Ini Jadwal dan Kriteria Penerima

Terima NIP, Namun Gaji Beragam

Sebagian guru PPPK paruh waktu telah menerima Nomor Induk Pegawai (NIP) dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). Meski demikian, penghasilan yang diterima di berbagai daerah belum seragam.

Perbedaan kebijakan di tingkat pemerintah daerah dinilai menjadi penyebab utama variasi besaran honor yang diterima. Kondisi ini memunculkan harapan agar pemerintah pusat segera menetapkan standar nasional yang mengikat.

Baca Juga :  BKN Ungkap 128 ASN Diberhentikan akibat Bolos Kerja, Ini Rinciannya

Fokus pada Kepastian dan Perlindungan

Pemerintah menyatakan komitmennya untuk menghadirkan solusi yang tidak hanya menegaskan status administratif, tetapi juga menjamin kepastian hak dan perlindungan kerja.

Pembahasan lintas sektor ini melibatkan Kemendikdasmen dan KemenPAN-RB guna memastikan kebijakan yang dihasilkan dapat diterapkan secara adil di seluruh daerah.

Sejumlah pihak berharap kebijakan final nantinya mampu memberikan kepastian hukum serta meningkatkan motivasi guru PPPK dalam menjalankan tugas pendidikan di berbagai wilayah Indonesia.

Berita Terkait

Konser Guns N’ Roses 2026 di Jakarta Dibuka dengan Dua Lagu Legendaris
UMP 2027 Diumumkan, Ini Perbandingan Upah Jakarta, Jambi, Sumsel hingga Bali
Indonesia-AS Sepakat Perkuat Teknologi Nuklir, Siapkan Pusat Pelatihan SMR
Google Akui Tutup Belasan Ribu Akun YouTube di Indonesia, Ini Alasan dan Kriteria Pelanggarannya
CPNS 2026 Belum Resmi Dibuka, 7.805 Formasi Terungkap: Kemenkeu hingga Mahkamah Agung
Cara Cek Bansos 2026: Periksa Status Penerima PKH dan BPNT Lewat HP, Cukup Pakai NIK KTP
Bareskrim Geledah Lima Rumah Terkait Dugaan Makar, Satu Diduga Jadi Posko Kombes IM
Baru Dua Bulan Beroperasi, Green SM Bike Resmi Setop Layanan Ojol di Indonesia
Berita ini 127 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 02:00 WIB

Konser Guns N’ Roses 2026 di Jakarta Dibuka dengan Dua Lagu Legendaris

Minggu, 22 November 2026 - 00:05 WIB

UMP 2027 Diumumkan, Ini Perbandingan Upah Jakarta, Jambi, Sumsel hingga Bali

Sabtu, 21 November 2026 - 09:36 WIB

Google Akui Tutup Belasan Ribu Akun YouTube di Indonesia, Ini Alasan dan Kriteria Pelanggarannya

Sabtu, 21 November 2026 - 07:01 WIB

CPNS 2026 Belum Resmi Dibuka, 7.805 Formasi Terungkap: Kemenkeu hingga Mahkamah Agung

Sabtu, 21 November 2026 - 03:00 WIB

Cara Cek Bansos 2026: Periksa Status Penerima PKH dan BPNT Lewat HP, Cukup Pakai NIK KTP

Berita Terbaru