JAKARTA — Pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memastikan penanganan konflik lahan Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM) SP4 Gambut Jaya, Kabupaten Muaro Jambi, dilakukan secara menyeluruh dan terkoordinasi lintas sektor.
Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan menegaskan bahwa penyelesaian kasus ini tidak hanya bertumpu pada aspek administratif, tetapi juga memperhatikan kepastian hukum serta keadilan bagi masyarakat transmigran.
“Masalah pertanahan seperti ini tidak bisa diselesaikan secara parsial. Harus melalui proses yang sistematis dan memiliki dasar hukum yang kuat,” kata Ossy usai rapat koordinasi bersama Kementerian Transmigrasi, Rabu (31/12/2025).
Pemerintah Hindari Keputusan Prematur
Menurut Ossy, kasus lahan transmigrasi di Gambut Jaya tergolong sensitif karena telah berlangsung lama dan melibatkan banyak pihak. Oleh sebab itu, pemerintah menghindari pengambilan keputusan yang terburu-buru agar tidak menimbulkan konsekuensi hukum di masa mendatang.
Ia menekankan, setiap tahapan penanganan akan dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan ATR/BPN.
“Keputusan yang tidak hati-hati justru bisa memperpanjang konflik. Ini yang ingin kita hindari,” ujarnya.
Sinergi Jadi Kunci Penyelesaian
ATR/BPN saat ini terus memperkuat koordinasi dengan Kementerian Transmigrasi serta instansi terkait lainnya. Pendekatan kolaboratif dinilai penting agar penyelesaian lahan transmigrasi tidak hanya selesai di atas dokumen, tetapi juga berdampak nyata bagi masyarakat.
Ossy menyebut, penyelesaian konflik lahan transmigrasi memiliki dimensi sosial yang besar karena menyangkut kepastian tempat tinggal dan masa depan warga.
Dorong Kepastian Hukum Wilayah Transmigrasi
Pemerintah berharap penyelesaian kasus Gambut Jaya dapat menjadi model penanganan konflik lahan transmigrasi di daerah lain. Selain memberikan rasa keadilan, langkah ini juga diharapkan memperkuat tata kelola pertanahan dan mendukung pembangunan wilayah secara berkelanjutan.
