JAKARTA — Komisi V DPR RI menyetujui pagu anggaran Kementerian Pekerjaan hhhhh Umum (PU) untuk Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp114,59 triliun.
Anggaran tersebut akan diarahkan untuk mempercepat pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, memperkuat konektivitas antarwilayah, mendukung ketahanan pangan, serta meningkatkan layanan dasar masyarakat.
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengatakan anggaran 2027 akan digunakan untuk mendukung target Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027.
Menurut Dody, pembangunan infrastruktur tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik, tetapi juga harus memberikan dampak terhadap produktivitas dan perekonomian masyarakat.
“Bagi kami, produktivitas berarti sawah terairi dari irigasi-irigasinya, logistik semakin terhubung dan layanan dasar berfungsi secara optimal,” ujar Dody dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI, Rabu (2/9/2026).
Anggaran Kementerian PU 2027 Naik Rp16,12 Triliun
Dalam pembahasan anggaran, Kementerian PU sebelumnya memperoleh usulan pagu indikatif sebesar Rp98,47 triliun.
Namun, kementerian mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp16,12 triliun, sehingga total pagu anggaran Kementerian PU untuk 2027 menjadi Rp114,59 triliun.
Dana tersebut kemudian dibagi ke sejumlah direktorat jenderal sesuai dengan prioritas pembangunan pemerintah.
Bina Marga Dapat Anggaran Terbesar
Direktorat Jenderal Bina Marga mendapatkan alokasi sekitar Rp37,30 triliun.
Anggaran ini akan digunakan untuk berbagai program, termasuk pemeliharaan jembatan, preservasi jalan nasional hingga pembangunan dan peningkatan konektivitas jalan.
Dengan alokasi tersebut, pemerintah menargetkan kondisi jaringan jalan nasional tetap terjaga sehingga distribusi barang dan mobilitas masyarakat dapat berjalan lebih baik.
Rp30,66 Triliun untuk Sumber Daya Air
Sementara itu, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air memperoleh anggaran sebesar Rp30,66 triliun.
Dana tersebut antara lain diarahkan untuk mendukung penyelesaian pembangunan bendungan dan pengembangan jaringan irigasi.
Pembangunan infrastruktur sumber daya air menjadi salah satu bagian penting dalam mendukung kedaulatan pangan, terutama melalui peningkatan ketersediaan air untuk lahan pertanian.
Prasarana Strategis Dapat Rp32,57 Triliun
Direktorat Jenderal Prasarana Strategis mendapatkan alokasi sebesar Rp32,57 triliun.
Anggaran ini menjadi bagian dari upaya pemerintah membangun berbagai prasarana strategis yang mendukung aktivitas masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas infrastruktur nasional.
Dody menegaskan konektivitas, infrastruktur dasar dan kawasan yang tertata merupakan faktor penting dalam mendorong investasi serta pertumbuhan industri.
“Investasi dan industri didukung oleh konektivitas, infrastruktur dasar serta kawasan yang tertata,” kata Dody.
Cipta Karya Fokus Air Minum dan Limbah
Direktorat Jenderal Cipta Karya memperoleh anggaran sekitar Rp12,15 triliun.
Program yang menjadi perhatian antara lain perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) serta pengelolaan limbah perkotaan.
Peningkatan akses air minum dan pengelolaan lingkungan perkotaan diharapkan dapat memperbaiki kualitas layanan dasar bagi masyarakat.
Infrastruktur Berbasis Masyarakat di 17.412 Lokasi
Selain pembangunan infrastruktur berskala besar, Kementerian PU juga menyiapkan anggaran sekitar Rp7,06 triliun untuk program Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM).
Program tersebut direncanakan tersebar di 17.412 lokasi pada 2027.
Program berbasis masyarakat diharapkan dapat memberikan manfaat langsung sekaligus meningkatkan aktivitas ekonomi di berbagai daerah.
Dody memastikan pelaksanaan program akan dilakukan dengan memperhatikan kualitas, akuntabilitas dan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
“Pelaksanaan akan kami jaga secara lebih berkualitas, akuntabel, dan dapat senantiasa dipertanggungjawabkan serta mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat secara maksimal,” ujarnya.
Rincian Pagu Anggaran Kementerian PU 2027
- Total anggaran: Rp114,59 triliun
- Ditjen Bina Marga: Rp37,30 triliun
- Ditjen Prasarana Strategis: Rp32,57 triliun
- Ditjen Sumber Daya Air: Rp30,66 triliun
- Ditjen Cipta Karya: Rp12,15 triliun
- Infrastruktur Berbasis Masyarakat: Rp7,06 triliun
- Lokasi program IBM: 17.412 lokasi
Dengan disetujuinya pagu tersebut, anggaran Kementerian PU 2027 akan menjadi salah satu instrumen pemerintah dalam memperkuat konektivitas, mendukung ketahanan pangan, meningkatkan layanan dasar dan mendorong aktivitas ekonomi di berbagai wilayah Indonesia.
Editor : Fanda Yosephta
