Guru PPPK Bakal Jadi ASN Pusat? Pemerintah Kaji Skema Baru, Ini Penjelasannya

Avatar photo

- Jurnalis

Selasa, 11 Agustus 2026 - 01:03 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta-Pemerintah tengah mengkaji opsi menjadikan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagai ASN pemerintah pusat.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan wacana tersebut setelah rapat bersama pimpinan DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/8/2026).

Tito menjelaskan, pemerintah masih menghitung berbagai kemungkinan terkait status, jumlah, penempatan, dan pembiayaan guru PPPK. Karena itu, kebijakan tersebut belum menjadi keputusan final.

Salah satu skenario yang dibahas adalah menarik sebagian guru PPPK menjadi ASN pemerintah pusat. Guru kemudian dapat ditempatkan ke daerah yang masih mengalami kekurangan tenaga pendidik.

Skema tersebut dinilai dapat membantu pemerataan guru sekaligus mengurangi beban belanja pegawai pemerintah daerah. Pemerintah masih menghitung jumlah guru yang berpotensi masuk skema tersebut.

Baca Juga :  Kabar Baik, PPPK Tak Akan Dirumahkan: Ini 3 Skema Pemerintah Bayar Gaji 2026

Selain itu, pemerintah juga membahas nasib PPPK paruh waktu. Perhitungan dilakukan untuk mengetahui kemungkinan perubahan sebagian PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu.

Persoalan anggaran menjadi salah satu faktor utama dalam pembahasan. Jika guru tetap menjadi ASN daerah, pemerintah pusat dapat memberikan dukungan melalui tambahan Dana Alokasi Umum (DAU) atau Dana Alokasi Khusus (DAK) nonfisik.

Sebaliknya, apabila guru dialihkan menjadi ASN pusat, kebutuhan anggaran akan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Pemerintah juga mempertimbangkan skema pembagian tunjangan kinerja antara pusat dan daerah.

Baca Juga :  Pemerintah Siapkan Rp394 Triliun Kredit Murah 2027, KUR Naik Jadi Rp325 Triliun

Tito memastikan pemerintah tidak menginginkan guru PPPK di daerah dirumahkan akibat persoalan kemampuan anggaran. Pemerintah telah menyiapkan sejumlah skema untuk membantu daerah memenuhi kewajiban pembayaran gaji PPPK.

Pembahasan status guru PPPK akan dilanjutkan pada pekan berikutnya. Pemerintah masih melakukan perhitungan sebelum menentukan skema yang paling tepat.Dengan demikian, guru PPPK belum otomatis menjadi ASN pusat. Wacana tersebut masih berupa opsi yang sedang dikaji pemerintah, termasuk dampaknya terhadap penempatan guru, anggaran, dan kesejahteraan tenaga pendidik. (Tim)

Editor : Fanda Yosephta

Berita Terkait

CPNS 2026 Belum Resmi Dibuka, 7.805 Formasi Terungkap: Kemenkeu hingga Mahkamah Agung
Cara Cek Bansos 2026: Periksa Status Penerima PKH dan BPNT Lewat HP, Cukup Pakai NIK KTP
Portal SSCASN CPNS 2026 Sudah Bisa Diakses, Pelamar Mulai Buat Akun, Formasi Diperkirakan 150 Ribu
Pendaftaran CPNS 2026 Mulai 23 November, Akun SSCASN Dibuka dan 158.000 Formasi Disiapkan
DPR Siapkan Revisi UU Sisdiknas Usai Polemik Ijazah Gibran, Ini Aturan yang Disorot
LBSU Rp900.000 Cair Akhir 2026, Airlangga Pastikan 13,3 Juta Pekerja Terima Lewat Rekening Bank
Prabowo Percepat Pemilihan Wapres Pengganti Gibran, Ditargetkan Selesai Desember 2026
Gibran Dikabarkan Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR Pukul 11.00 WIB
Berita ini 27 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 07:01 WIB

CPNS 2026 Belum Resmi Dibuka, 7.805 Formasi Terungkap: Kemenkeu hingga Mahkamah Agung

Sabtu, 21 November 2026 - 03:00 WIB

Cara Cek Bansos 2026: Periksa Status Penerima PKH dan BPNT Lewat HP, Cukup Pakai NIK KTP

Senin, 16 November 2026 - 18:22 WIB

Portal SSCASN CPNS 2026 Sudah Bisa Diakses, Pelamar Mulai Buat Akun, Formasi Diperkirakan 150 Ribu

Sabtu, 14 November 2026 - 18:47 WIB

Pendaftaran CPNS 2026 Mulai 23 November, Akun SSCASN Dibuka dan 158.000 Formasi Disiapkan

Sabtu, 14 November 2026 - 18:00 WIB

DPR Siapkan Revisi UU Sisdiknas Usai Polemik Ijazah Gibran, Ini Aturan yang Disorot

Berita Terbaru