BPJS Kesehatan Bakal Jadi Syarat Wajib Urus Paspor? Ini Penjelasan Terbaru dari Pemerintah

Avatar photo

- Jurnalis

Kamis, 6 Agustus 2026 - 07:00 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta-Pemerintah kembali menggulirkan wacana yang menarik perhatian masyarakat. Kepesertaan aktif BPJS Kesehatan diusulkan menjadi salah satu syarat dalam pengurusan paspor. Kebijakan tersebut juga berpotensi diterapkan pada layanan publik lainnya, termasuk Surat Izin Mengemudi (SIM) hingga administrasi pertanahan.

Rencana itu disampaikan Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan, Akmal Budi Yulianto. Menurutnya, kebijakan tersebut bertujuan meningkatkan kepatuhan masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi tetapi belum rutin membayar iuran Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Akmal menjelaskan bahwa masyarakat yang mengurus paspor umumnya dinilai memiliki kemampuan finansial. Oleh karena itu, mereka diharapkan ikut menjaga keberlangsungan program JKN dengan membayar iuran secara aktif. Program ini mengandalkan prinsip gotong royong, di mana peserta yang sehat membantu pembiayaan layanan kesehatan bagi peserta yang sedang sakit.

BPJS Kesehatan menilai langkah tersebut bukan hal baru. Saat ini, kepesertaan aktif JKN sudah menjadi salah satu persyaratan dalam pengurusan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK). Karena itu, penerapan syarat serupa pada layanan lain dinilai memungkinkan jika mendapat persetujuan pemerintah.

Baca Juga :  BLT Kesra Rp900.000 Juli 2026 Cair atau Tidak? Ini Penjelasan Terbaru

Selain paspor dan SIM, BPJS Kesehatan juga berencana mendorong penerapan syarat kepesertaan aktif pada layanan pertanahan. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan jumlah peserta aktif sekaligus menjaga keberlanjutan pembiayaan program kesehatan nasional.

Meski demikian, masyarakat tidak perlu panik. Hingga saat ini kebijakan tersebut masih berupa rencana dan belum diberlakukan secara resmi. Pemerintah masih akan melakukan pembahasan lebih lanjut sebelum menetapkan aturan yang mengikat.

Bagi masyarakat yang berencana mengurus paspor dalam waktu dekat, tidak ada salahnya memastikan status kepesertaan BPJS Kesehatan tetap aktif. Langkah ini juga bermanfaat agar layanan kesehatan tetap dapat digunakan kapan saja saat dibutuhkan.

Pemerintah menegaskan bahwa tujuan utama kebijakan tersebut bukan sekadar meningkatkan jumlah peserta BPJS Kesehatan. Lebih dari itu, kebijakan ini diharapkan memperkuat sistem jaminan kesehatan nasional sehingga pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat dapat terus berjalan secara berkelanjutan.

Baca Juga :  BLT Kesra Rp900 Ribu September 2026 Belum Cair? Cek 6 Bansos dan Cara Cek NIK KTP

FAQ

1. Apakah BPJS Kesehatan sudah resmi menjadi syarat mengurus paspor?
Belum. Saat ini masih berupa wacana dan belum ditetapkan sebagai aturan resmi.

2. Mengapa pemerintah ingin menerapkan aturan tersebut?
Untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran iuran BPJS Kesehatan dan menjaga keberlanjutan Program JKN yang berbasis gotong royong.

3. Selain paspor, layanan apa saja yang berpotensi menggunakan syarat BPJS aktif?
Pemerintah juga membahas kemungkinan penerapan pada pengurusan SIM dan layanan administrasi pertanahan.

4. Apakah BPJS Kesehatan sudah menjadi syarat layanan publik lain?
Ya. Saat ini kepesertaan aktif BPJS Kesehatan telah diterapkan sebagai salah satu persyaratan dalam pengurusan SKCK.

5. Apa yang sebaiknya dilakukan masyarakat?
Pastikan status kepesertaan BPJS Kesehatan tetap aktif dan iuran dibayar tepat waktu agar tidak mengalami kendala apabila kebijakan tersebut resmi diberlakukan di masa mendatang. (Tim)

Editor : Fanda Yosephta

Berita Terkait

Portal SSCASN CPNS 2026 Sudah Bisa Diakses, Pelamar Mulai Buat Akun, Formasi Diperkirakan 150 Ribu
Pendaftaran CPNS 2026 Mulai 23 November, Akun SSCASN Dibuka dan 158.000 Formasi Disiapkan
DPR Siapkan Revisi UU Sisdiknas Usai Polemik Ijazah Gibran, Ini Aturan yang Disorot
LBSU Rp900.000 Cair Akhir 2026, Airlangga Pastikan 13,3 Juta Pekerja Terima Lewat Rekening Bank
Prabowo Percepat Pemilihan Wapres Pengganti Gibran, Ditargetkan Selesai Desember 2026
Gibran Dikabarkan Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR Pukul 11.00 WIB
CPNS DKI Jakarta 2026 Segera Dibuka, Ada Formasi Polisi Hutan, Manggala Agni hingga Guru
Pemerintah Siapkan Rp394 Triliun Kredit Murah 2027, KUR Naik Jadi Rp325 Triliun
Berita ini 44 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 16 November 2026 - 18:22 WIB

Portal SSCASN CPNS 2026 Sudah Bisa Diakses, Pelamar Mulai Buat Akun, Formasi Diperkirakan 150 Ribu

Sabtu, 14 November 2026 - 18:47 WIB

Pendaftaran CPNS 2026 Mulai 23 November, Akun SSCASN Dibuka dan 158.000 Formasi Disiapkan

Sabtu, 14 November 2026 - 18:00 WIB

DPR Siapkan Revisi UU Sisdiknas Usai Polemik Ijazah Gibran, Ini Aturan yang Disorot

Jumat, 13 November 2026 - 03:01 WIB

LBSU Rp900.000 Cair Akhir 2026, Airlangga Pastikan 13,3 Juta Pekerja Terima Lewat Rekening Bank

Jumat, 13 November 2026 - 01:05 WIB

Prabowo Percepat Pemilihan Wapres Pengganti Gibran, Ditargetkan Selesai Desember 2026

Berita Terbaru