Presiden Prabowo Bahas Kesejahteraan Publik dengan Wakil Ketua DPR, dari Ojol hingga Haji 2026

Avatar photo

- Jurnalis

Minggu, 23 November 2025 - 14:55 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTAPresiden Prabowo Subianto menerima Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Istana Merdeka, Kamis, 20 November 2025. Pertemuan tertutup itu membahas sejumlah isu strategis yang menyangkut kesejahteraan publik, mulai dari perlindungan profesi ojek online, reforma agraria, hingga persiapan layanan haji 2026.

Menurut keterangan resmi, Dasco membawa sejumlah aspirasi yang selama ini mengemuka di lapangan. Salah satunya terkait upaya menghadirkan payung perlindungan sosial yang lebih kuat bagi jutaan pengemudi ojek online di Indonesia—kelompok pekerja yang selama bertahun-tahun berada di area abu-abu regulasi.

Baca Juga :  Pererat Hubungan RI–Tiongkok, Presiden Prabowo Sambut Wang Huning di Jakarta

Reforma agraria kembali mencuat sebagai agenda prioritas. Prabowo dan Dasco disebut membahas redistribusi lahan yang dinilai masih lamban dan belum sepenuhnya berpihak kepada masyarakat kecil. Dalam pertemuan itu, disampaikan pula dorongan agar program redistribusi diarahkan lebih terukur dan menghindari tumpang tindih klaim lahan.

Persiapan penyelenggaraan haji 2026 juga menjadi sorotan. Pemerintah dan DPR disebut tengah mengevaluasi sejumlah aspek layanan, termasuk kuota, transparansi biaya, serta peningkatan kualitas pembinaan jamaah.

Baca Juga :  Resmi! ASN WFH Setiap Jumat

Di luar itu, Dasco menyerahkan aspirasi dari para kepala desa yang tergabung dalam Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia (AKSI). Mereka meminta pemerintah memberi ruang lebih besar bagi desa untuk menggerakkan ekonomi lokal melalui program pembangunan yang lebih fleksibel dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.

Pertemuan tersebut menunjukkan bahwa pemerintahan Prabowo mulai menata isu-isu krusial yang bersentuhan langsung dengan publik. Namun, sejumlah kalangan menilai implementasinya tetap perlu diawasi ketat agar tidak berhenti sebagai wacana kebijakan.

Sumber: BPMI Setpres

Berita Terkait

Ekonomi Indonesia 2026 Diproyeksi Tembus 5,3%, Airlangga Hartarto Pastikan Aman dari Krisis 1998
Usai Pamit dari MK, Anwar Usman Tiba-tiba Pingsan di Gedung Mahkamah Konstitusi
Jaksa Agung Rotasi 14 Kajati April 2026, Ini Nama Kajati Baru dari Jabar hingga Sumut
Shopee hingga Tokopedia Bakal Pungut Pajak Seller, Pemerintah Siapkan Aturan Baru 2026
Thomas Ramdhan Isyaratkan Hengkang dari GIGI, Unggahan Emosional Jadi Sorotan
Kepala BGN Buka Suara Soal Anggaran Rp113 Miliar untuk EO, Ini Penjelasannya
Kejagung Tetap Gunakan BPKP untuk Audit Kerugian Negara Meski MK Tetapkan BPK
Tegas! Prabowo Minta Praktik Tambang Ilegal Dihentikan Total
Berita ini 10 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 14 April 2026 - 15:02 WIB

Ekonomi Indonesia 2026 Diproyeksi Tembus 5,3%, Airlangga Hartarto Pastikan Aman dari Krisis 1998

Selasa, 14 April 2026 - 06:05 WIB

Usai Pamit dari MK, Anwar Usman Tiba-tiba Pingsan di Gedung Mahkamah Konstitusi

Selasa, 14 April 2026 - 01:02 WIB

Jaksa Agung Rotasi 14 Kajati April 2026, Ini Nama Kajati Baru dari Jabar hingga Sumut

Senin, 13 April 2026 - 07:15 WIB

Shopee hingga Tokopedia Bakal Pungut Pajak Seller, Pemerintah Siapkan Aturan Baru 2026

Senin, 13 April 2026 - 04:00 WIB

Thomas Ramdhan Isyaratkan Hengkang dari GIGI, Unggahan Emosional Jadi Sorotan

Berita Terbaru