Presiden Prabowo Bahas Kesejahteraan Publik dengan Wakil Ketua DPR, dari Ojol hingga Haji 2026

Avatar photo

- Jurnalis

Minggu, 23 November 2025 - 14:55 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menerima Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Istana Merdeka, Kamis, 20 November 2025. Pertemuan tertutup itu membahas sejumlah isu strategis yang menyangkut kesejahteraan publik, mulai dari perlindungan profesi ojek online, reforma agraria, hingga persiapan layanan haji 2026.

Menurut keterangan resmi, Dasco membawa sejumlah aspirasi yang selama ini mengemuka di lapangan. Salah satunya terkait upaya menghadirkan payung perlindungan sosial yang lebih kuat bagi jutaan pengemudi ojek online di Indonesia—kelompok pekerja yang selama bertahun-tahun berada di area abu-abu regulasi.

Baca Juga :  Prabowo dan Megawati Bertemu 2 Jam, Bahas Isu Strategis dan Geopolitik

Reforma agraria kembali mencuat sebagai agenda prioritas. Prabowo dan Dasco disebut membahas redistribusi lahan yang dinilai masih lamban dan belum sepenuhnya berpihak kepada masyarakat kecil. Dalam pertemuan itu, disampaikan pula dorongan agar program redistribusi diarahkan lebih terukur dan menghindari tumpang tindih klaim lahan.

Persiapan penyelenggaraan haji 2026 juga menjadi sorotan. Pemerintah dan DPR disebut tengah mengevaluasi sejumlah aspek layanan, termasuk kuota, transparansi biaya, serta peningkatan kualitas pembinaan jamaah.

Baca Juga :  Di Hadapan 65 Kepala Negara, Prabowo Paparkan Prabowonomics di WEF 2026

Di luar itu, Dasco menyerahkan aspirasi dari para kepala desa yang tergabung dalam Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia (AKSI). Mereka meminta pemerintah memberi ruang lebih besar bagi desa untuk menggerakkan ekonomi lokal melalui program pembangunan yang lebih fleksibel dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.

Pertemuan tersebut menunjukkan bahwa pemerintahan Prabowo mulai menata isu-isu krusial yang bersentuhan langsung dengan publik. Namun, sejumlah kalangan menilai implementasinya tetap perlu diawasi ketat agar tidak berhenti sebagai wacana kebijakan.

Sumber: BPMI Setpres

Berita Terkait

Singapura Soroti Karhutla di Indonesia, 7 Perusahaan Masuk Perhatian
Kamarudin Simanjuntak Meninggal Dunia
Prabowo Genap 75 Tahun, Ini Pesan Mensesneg untuk Masyarakat Indonesia
Gaji PNS Lewat Koperasi Merah Putih, Ini Penjelasan Menkop
DJP Beri Diskon Sanksi Pajak hingga 100 Persen, Berlaku sampai 2028: Ini Syarat dan Cara Mengajukannya
BPOM Terbitkan Aturan Baru Kemasan Pangan 2026, Ini Perubahan Pentingnya
Pertamina Kembangkan Biogasoline Sawit dan Bioetanol Sorgum untuk Ketahanan Energi
Malaysia Tawarkan Bantuan Karhutla Indonesia, Wakil PM Sebut Belum Ada Respons
Berita ini 27 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 19 Oktober 2026 - 15:00 WIB

Singapura Soroti Karhutla di Indonesia, 7 Perusahaan Masuk Perhatian

Senin, 19 Oktober 2026 - 12:00 WIB

Kamarudin Simanjuntak Meninggal Dunia

Minggu, 18 Oktober 2026 - 13:05 WIB

Prabowo Genap 75 Tahun, Ini Pesan Mensesneg untuk Masyarakat Indonesia

Kamis, 15 Oktober 2026 - 00:08 WIB

Gaji PNS Lewat Koperasi Merah Putih, Ini Penjelasan Menkop

Selasa, 13 Oktober 2026 - 23:01 WIB

DJP Beri Diskon Sanksi Pajak hingga 100 Persen, Berlaku sampai 2028: Ini Syarat dan Cara Mengajukannya

Berita Terbaru