SUNGAIPENUH – Pemerintah Kota Sungai Penuh mulai menggeser fokus kebijakan fiskal daerah ke arah efisiensi dan optimalisasi penerimaan pajak serta retribusi. Langkah ini ditempuh melalui kajian yang digelar Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda), Senin (29/12/2025), sebagai respons atas kebutuhan pembiayaan pembangunan yang terus meningkat.
Kajian tersebut diarahkan untuk mengukur potensi riil penerimaan daerah sekaligus mengevaluasi sektor-sektor yang selama ini dinilai belum memberikan kontribusi maksimal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Evaluasi Kebocoran dan Basis Pajak
Dalam kajian tersebut, Pemkot Sungai Penuh menyoroti pentingnya pendataan ulang objek pajak dan retribusi, termasuk sektor jasa, perdagangan, pariwisata, dan usaha kecil menengah. Basis pajak yang belum terpetakan secara optimal dinilai menjadi salah satu penyebab rendahnya rasio PAD terhadap potensi ekonomi daerah.
Wali Kota Sungai Penuh, Alfin, SH, menyebut bahwa peningkatan PAD tidak selalu harus dilakukan dengan menaikkan tarif, melainkan melalui perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan, serta penutupan celah kebocoran penerimaan.
“Jika potensi ekonomi daerah dikelola dengan sistem yang tepat, PAD bisa meningkat tanpa menambah beban masyarakat,” kata Alfin.
Digitalisasi Jadi Kunci Penguatan Penerimaan
Salah satu fokus utama yang dibahas adalah digitalisasi sistem pemungutan pajak dan retribusi daerah. Dengan sistem digital, pemerintah daerah menargetkan proses penagihan yang lebih transparan, real time, dan minim intervensi manual.
Digitalisasi juga diharapkan mampu:
meningkatkan kepatuhan wajib pajak,
mempercepat pelayanan,
serta memperkuat pengawasan internal terhadap penerimaan daerah.
Langkah ini dinilai penting untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dan adil, terutama bagi pelaku UMKM yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi lokal.
PAD sebagai Motor Pembangunan Daerah
Pemkot Sungai Penuh menilai bahwa ketergantungan pada dana transfer pusat perlu dikurangi secara bertahap. PAD yang kuat akan memberi fleksibilitas anggaran bagi daerah untuk membiayai infrastruktur, pelayanan dasar, dan program penguatan ekonomi masyarakat.
Kajian ini juga menekankan pentingnya peran BUMD sebagai sumber pendapatan alternatif, serta perlunya kolaborasi antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat dalam menciptakan sistem penerimaan yang berkelanjutan.
Melalui pendekatan berbasis data dan efisiensi, Pemkot Sungai Penuh menargetkan pertumbuhan PAD yang lebih stabil dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Editor : Dedi Dora
