EKONOMI-Pemerintah mencatat lonjakan signifikan dalam realisasi belanja pegawai selama empat bulan pertama tahun 2026. Hingga 30 April 2026, total belanja pegawai pemerintah mencapai Rp126,9 triliun atau naik 24,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp102 triliun.
Kenaikan tersebut disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Mei 2026 di Jakarta.
Menurut Purbaya, peningkatan realisasi belanja pegawai terutama dipengaruhi oleh pengangkatan Aparatur Sipil Negara (ASN) baru dalam jumlah besar sepanjang awal tahun ini.
“Realisasi belanja K/L tumbuh lebih tinggi. Belanja pegawai 24,4 persen,” ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN.
Pengangkatan 355 Ribu ASN Baru
Pemerintah mencatat sedikitnya 355 ribu ASN baru mulai direkrut dan masuk dalam struktur belanja negara pada awal 2026. Faktor ini menjadi penyebab utama melonjaknya belanja pegawai pemerintah pusat.
Selain perekrutan ASN baru, kenaikan belanja pegawai juga didorong oleh pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi ASN, anggota TNI, Polri, pensiunan, hingga penerima pensiun.
Tak hanya itu, pemerintah juga mempercepat pembayaran tunjangan pendidik non-PNS yang ikut meningkatkan realisasi pengeluaran negara pada sektor pegawai.
Belanja Kementerian dan Lembaga Ikut Melonjak
Lonjakan belanja pegawai turut mendongkrak realisasi belanja kementerian dan lembaga (K/L) secara keseluruhan. Hingga akhir April 2026, total realisasi belanja K/L tercatat mencapai Rp400,5 triliun.
Angka tersebut meningkat 26,5 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Kementerian Keuangan menilai kenaikan ini menunjukkan percepatan belanja pemerintah pada awal tahun guna menjaga aktivitas ekonomi nasional tetap stabil di tengah tantangan global.
Selain belanja pegawai, beberapa komponen pengeluaran negara lainnya juga mengalami kenaikan cukup tajam.
Belanja Modal dan Bansos Naik
Realisasi belanja modal pemerintah naik 43,6 persen menjadi Rp52,6 triliun. Dana tersebut digunakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, pengadaan fasilitas negara, hingga percepatan proyek strategis nasional.
Sementara itu, belanja bantuan sosial (bansos) juga meningkat 30,2 persen menjadi Rp56,7 triliun.
Peningkatan bansos dilakukan pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat serta memperkuat perlindungan sosial di tengah tekanan ekonomi dan kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok.
APBN Jadi Instrumen Stabilitas Ekonomi
Kementerian Keuangan menegaskan APBN tetap menjadi instrumen utama pemerintah dalam menjaga pertumbuhan ekonomi nasional, termasuk melalui percepatan belanja negara pada awal tahun.
Belanja pegawai yang meningkat dinilai bukan hanya untuk mendukung operasional birokrasi, tetapi juga menjadi pendorong konsumsi rumah tangga dan perputaran ekonomi di daerah.
Sejumlah ekonom menilai percepatan realisasi belanja pemerintah dapat membantu menopang pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal II 2026, terutama ketika sektor swasta masih menghadapi tekanan global dan perlambatan permintaan.
Meski demikian, pemerintah tetap diminta menjaga disiplin fiskal agar lonjakan belanja negara tidak memperbesar tekanan terhadap defisit APBN.
