Purbaya Mengaku Belum Tahu Detail Anggaran Sapi Kurban Presiden Rp 100 Miliar

Avatar photo

- Jurnalis

Kamis, 28 Mei 2026 - 10:00 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta-Program bantuan sapi kurban Presiden Prabowo Subianto pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah menjadi perhatian publik setelah nilai anggarannya disebut mencapai sekitar Rp 100 miliar. Polemik muncul setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku belum mengetahui detail penggunaan dana tersebut meski disebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pernyataan Purbaya disampaikan usai menghadiri kegiatan di kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta. Saat ditanya wartawan mengenai besaran anggaran pengadaan sapi kurban Presiden, ia mengaku belum mendapatkan laporan lengkap terkait program tersebut. Menurutnya, penjelasan lebih rinci sebaiknya ditanyakan langsung kepada Kementerian Sekretariat Negara yang diduga menjadi pengelola anggaran bantuan kemasyarakatan Presiden.

Program sapi kurban Presiden tahun ini diketahui menyalurkan sebanyak 1.098 ekor sapi ke berbagai provinsi dan daerah di Indonesia. Penyaluran tersebut dilakukan dalam rangka Hari Raya Idul Adha dan menjadi bagian dari bantuan sosial pemerintah kepada masyarakat. Setiap daerah menerima sapi dengan ukuran dan harga yang berbeda menyesuaikan kondisi pasar hewan lokal.

Sorotan publik semakin besar setelah Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menyebut total anggaran pengadaan sapi kurban Presiden mencapai sekitar Rp 100 miliar. Ia menjelaskan dana tersebut berasal dari APBN melalui skema bantuan kemasyarakatan Presiden yang memang disiapkan untuk berbagai kegiatan sosial dan kemasyarakatan nasional.

Baca Juga :  Jutaan ASN Menanti THR 2026, Ini Perkiraan Jadwal dan Besarannya

Menurut Juri, pemerintah menghitung kebutuhan anggaran berdasarkan harga sapi di masing-masing wilayah. Beberapa sapi kurban Presiden diketahui memiliki bobot jumbo dengan harga ratusan juta rupiah per ekor. Faktor distribusi ke berbagai daerah di Indonesia juga disebut memengaruhi total anggaran yang dikeluarkan pemerintah.

Isu penggunaan APBN untuk bantuan sapi kurban Presiden langsung memunculkan perdebatan di masyarakat dan media sosial. Sebagian pihak menilai program tersebut masih wajar karena merupakan tradisi bantuan sosial kepala negara saat Idul Adha. Namun ada pula yang mempertanyakan besarnya anggaran di tengah kondisi ekonomi dan kebutuhan prioritas lain pemerintah.

Meski demikian, pemerintah menegaskan program bantuan kemasyarakatan Presiden telah memiliki dasar aturan dan mekanisme anggaran yang jelas. Bantuan sapi kurban juga dinilai memiliki dampak sosial karena daging kurban dibagikan kepada masyarakat di berbagai daerah, terutama wilayah yang membutuhkan bantuan pangan dan kegiatan keagamaan.

Baca Juga :  Yaqut Ajukan Praperadilan, Uji Penetapan Tersangka oleh KPK

Hingga kini, polemik mengenai anggaran sapi kurban Presiden Rp 100 miliar masih menjadi perhatian publik. Pemerintah diperkirakan akan memberikan penjelasan lebih rinci terkait sumber anggaran, mekanisme pengadaan, hingga distribusi sapi kurban agar tidak menimbulkan spekulasi berkepanjangan di tengah masyarakat menjelang perayaan Idul Adha.

FAQ

Apakah benar anggaran sapi kurban Presiden mencapai Rp 100 miliar?

Ya, Wakil Menteri Sekretaris Negara menyebut total anggaran bantuan sapi kurban Presiden diperkirakan sekitar Rp 100 miliar.

Dari mana sumber dana pengadaan sapi kurban Presiden?

Dana disebut berasal dari APBN melalui bantuan kemasyarakatan Presiden yang dikelola pemerintah.

Berapa jumlah sapi kurban Presiden tahun 2026?

Presiden Prabowo menyalurkan sekitar 1.098 ekor sapi kurban ke berbagai daerah di Indonesia.

Mengapa Menkeu Purbaya mengaku belum tahu?

Purbaya menyebut dirinya belum menerima informasi detail mengenai anggaran tersebut dan meminta penjelasan ditanyakan kepada Kemensetneg.

Kenapa program sapi kurban Presiden menjadi sorotan?

Karena nilai anggarannya cukup besar dan menggunakan dana APBN sehingga memicu perdebatan publik mengenai prioritas anggaran negara. (Tim)

Berita Terkait

Ade Jona Resmi Jadi Ketua Umum HIPMI 2026-2029, Siap Bawa Pengusaha Muda Hadapi Tantangan Ekonomi Nasional
Gaji PPPK dan PPPK Paruh Waktu Diusulkan Masuk APBN 2027, AP3KI: Sah Jadi ASN
Kejagung Tetapkan Tersangka Baru Korupsi MBG, Diduga Atur Titik Dapur SPPG
Tyo Nugros Dicekal ke Luar Negeri, Ini Penjelasan Imigrasi Soetta
Raffi Ahmad Bantah Terlibat Kasus Suap Bea Cukai, Istana Angkat Bicara
Heboh Kabar MBG Dihentikan Sementara, Ini Penjelasan Resmi BGN
BGN Setop Penambahan Dapur MBG
RUU Polri Disepakati! Usia Pensiun Bintara Jadi 59 Tahun, Kapolri Bisa Menjabat hingga 61 Tahun
Berita ini 17 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 13 Juni 2026 - 01:04 WIB

Ade Jona Resmi Jadi Ketua Umum HIPMI 2026-2029, Siap Bawa Pengusaha Muda Hadapi Tantangan Ekonomi Nasional

Jumat, 12 Juni 2026 - 16:05 WIB

Gaji PPPK dan PPPK Paruh Waktu Diusulkan Masuk APBN 2027, AP3KI: Sah Jadi ASN

Jumat, 12 Juni 2026 - 12:05 WIB

Kejagung Tetapkan Tersangka Baru Korupsi MBG, Diduga Atur Titik Dapur SPPG

Kamis, 11 Juni 2026 - 02:04 WIB

Tyo Nugros Dicekal ke Luar Negeri, Ini Penjelasan Imigrasi Soetta

Rabu, 10 Juni 2026 - 13:00 WIB

Raffi Ahmad Bantah Terlibat Kasus Suap Bea Cukai, Istana Angkat Bicara

Berita Terbaru

Hiburan

Pecinta Horor Wajib Nonton! 6 Film Korea Paling Menegangkan

Sabtu, 13 Jun 2026 - 16:00 WIB