Abstrak
Relasi antara elite militer dan oligarki ekonomi di Indonesia menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai profesionalisme militer dan supremasi sipil pasca-reformasi. Artikel ini menganalisis persoalan tersebut dengan menggunakan kerangka teori hubungan sipil–militer dari Samuel P. Huntington, Morris Janowitz, dan Peter D. Feaver, serta memperkaya analisis melalui perbandingan kasus di Asia Tenggara, khususnya Thailand dan Filipina. Temuan utama menunjukkan bahwa profesionalisme militer di Indonesia masih bersifat normatif karena lemahnya pembatasan struktural terhadap konflik kepentingan ekonomi-politik. Tanpa reformasi institusional yang memutus rente dan memperkuat pengawasan sipil, kepentingan nasional berisiko direduksi menjadi hasil kompromi elite, bukan tujuan konstitusional kolektif.
Kata kunci: hubungan sipil–militer, oligarki, profesionalisme militer, supremasi sipil, Indonesia.
1. Pendahuluan
Dua dekade pasca-reformasi, Indonesia secara formal telah mengakhiri dwifungsi ABRI dan menegaskan prinsip supremasi sipil. Namun demikian, keterkaitan berkelanjutan antara elite militer dan oligarki ekonomi—melalui patronase politik, akses ke jabatan sipil strategis, serta kedekatan dengan kepentingan bisnis—menunjukkan adanya problem struktural yang belum sepenuhnya terselesaikan. Pertanyaan kuncinya adalah apakah elite militer dapat bersikap profesional dan berintegritas dalam membela kepentingan nasional ketika insentif ekonomi-politik non-konstitusional masih terbuka.
2. Kerangka Teoretik
2.1 Huntington: Objective Civilian Control
Huntington (1957) menegaskan bahwa profesionalisme militer hanya dapat bertahan secara kokoh apabila militer kuat secara teknis, tetapi terpisah secara tegas dari politik dan ekonomi sipil. Kedekatan antara militer dan oligarki ekonomi melanggar prinsip objective civilian control dan membuka potensi konflik loyalitas.
2.2 Janowitz: Constabulary Force
Janowitz (1960) memandang militer modern sebagai constabulary force yang melayani kepentingan publik serta nilai-nilai demokrasi. Keterlibatan elite militer dalam pengamanan atau fasilitasi kepentingan ekonomi tertentu bertentangan dengan orientasi normatif tersebut.
2.3 Feaver: Principal–Agent Theory
Feaver (2003) menjelaskan terjadinya agency slack ketika agen (militer) merespons insentif di luar preferensi principal (otoritas sipil demokratis). Lemahnya mekanisme pengawasan memperbesar peluang deviasi perilaku militer dari mandat konstitusional.
3. Analisis Kasus Indonesia
Indonesia menunjukkan kemajuan normatif, seperti netralitas elektoral dan profesionalisme doktrinal. Namun, jalur insentif yang mendorong konflik kepentingan belum sepenuhnya tertutup. Akses elite militer ke jabatan sipil strategis, relasi patronase dengan modal besar, serta keterbatasan akuntabilitas kekayaan menciptakan ketergantungan profesionalisme pada etika personal, bukan paksaan institusional. Dalam kondisi ini, konsep “kepentingan nasional” menjadi rentan ditafsirkan secara elastis mengikuti kompromi elite.
4. Perbandingan Asia Tenggara
Thailand memperlihatkan militer yang berkelindan erat dengan elite ekonomi dan monarki, menghasilkan politisasi kronis serta kudeta berulang. Kondisi ini merepresentasikan kegagalan objective civilian control (Chambers & Napisa, 2016).
Filipina menunjukkan pola patronase politik yang menciptakan agency slack meskipun tanpa bisnis militer terbuka. Lemahnya pengawasan sipil membuat netralitas militer tetap rapuh (McCoy, 2009).
Indonesia berada di antara kedua ekstrem tersebut: tidak bersifat militeristik secara formal, namun tetap mempertahankan akses ekonomi-politik bagi elite militer yang berkontribusi terhadap gejala democratic backsliding (Mietzner, 2020).
5. Pembahasan
Ketiga perspektif teori tersebut berkonvergensi pada satu temuan utama: persoalan inti bukan terletak pada nasionalisme atau loyalitas prajurit, melainkan pada desain institusional. Selama konflik kepentingan tidak ditutup secara struktural dan pengawasan sipil tidak diperkuat, profesionalisme militer akan tetap bersifat normatif. Pengalaman regional menunjukkan bahwa demokrasi prosedural tanpa pemutusan rente hanya menunda krisis legitimasi.
6. Kesimpulan
Profesionalisme militer Indonesia masih berada dalam kondisi rapuh karena relasi antara elite militer dan oligarki ekonomi menciptakan konflik loyalitas serta agency slack. Tanpa pembenahan struktural—meliputi pemutusan rente ekonomi, pembatasan konflik kepentingan, audit kekayaan elite, dan penguatan pengawasan sipil—kepentingan nasional berisiko direduksi menjadi hasil kompromi elite, bukan tujuan konstitusional kolektif.
Daftar Pustaka
Huntington, S. P. (1957). The Soldier and the State. Harvard University Press.
Janowitz, M. (1960). The Professional Soldier. The Free Press.
Feaver, P. D. (2003). Armed Servants. Harvard University Press.
Chambers, P., & Napisa, W. (2016). Civil–Military Relations in Thailand since the 2014 Coup. Asian Survey.
McCoy, A. W. (2009). Policing America’s Empire. University of Wisconsin Press.
Mietzner, M. (2020). Authoritarian Innovations in Indonesia. Democratization.
Croissant, A., & Kuehn, D. (2017). Militaries and Politics in Southeast Asia. Oxford University Press.
