Penulis : Ferwinta Zen, S.E, S.H, M.H (Pengacara di Jakarta)
Maraknya operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap kepala daerah bukanlah fenomena kebetulan. Pola ini menunjukkan adanya persoalan serius yang bersifat struktural, sistemik, sekaligus terkait perilaku individu. Berikut faktor-faktor utama yang mendorong tingginya kasus korupsi di tingkat daerah.
1. Biaya Politik yang Mahal
Tingginya ongkos politik dalam Pilkada kerap disebut sebagai pemicu utama korupsi kepala daerah. Untuk maju dan menang, calon kepala daerah harus menyiapkan dana besar, mulai dari biaya kampanye, mahar partai, hingga praktik politik uang. Setelah terpilih, muncul dorongan untuk “mengembalikan modal” melalui penyimpangan anggaran, suap proyek, dan praktik korupsi lainnya.
2. Lemahnya Pengawasan Internal dan Tata Kelola
Pengawasan oleh DPRD, inspektorat daerah, maupun lembaga internal pemerintahan sering kali belum berjalan efektif. Celah penyalahgunaan anggaran masih terbuka lebar, terutama pada proyek infrastruktur, pembahasan APBD, perizinan, dan penempatan jabatan, akibat rendahnya transparansi dan akuntabilitas.
3. Kultur Perizinan dan Tender yang Rentan Disuap
Proyek-proyek pemerintah daerah kerap menjadi lahan “fee proyek”. Proses tender yang belum sepenuhnya transparan, ditambah tekanan dari kontraktor dan pihak swasta, membuka ruang luas bagi praktik suap dan gratifikasi kepada pejabat daerah.
4. Jual Beli Jabatan dan Pengisian ASN
Sejumlah OTT KPK tidak hanya berkaitan dengan proyek, tetapi juga praktik jual beli jabatan di lingkungan pemerintah daerah dan desa. Jabatan dijadikan komoditas untuk meraup keuntungan finansial secara berkelanjutan.
5. Lemahnya Integritas dan Etika Pemerintahan
Masalah korupsi tidak semata soal sistem, tetapi juga budaya dan integritas. Dalam banyak kasus, praktik korupsi sudah dianggap sebagai “kebiasaan”, sehingga meskipun regulasi ada, penyalahgunaan wewenang tetap terjadi.
Daftar Kepala Daerah yang Terjaring OTT KPK (2025–2026)
Tahun 2026
19 Januari 2026 – OTT terbesar awal tahun
1. Bupati Pati – Sudewo (Jawa Tengah)
Dugaan pemerasan dan jual beli jabatan perangkat desa. Barang bukti uang sekitar Rp2,6 miliar.
2. Wali Kota Madiun – Maidi (Jawa Timur)
Terkait dugaan fee proyek dan CSR di lingkungan pemerintah kota.
Penangkapan ini menjadi catatan sejarah karena KPK menangkap dua kepala daerah dalam satu hari di awal 2026.
Tahun 2025
Sepanjang 2025, sedikitnya 7 kepala daerah terjaring OTT KPK, sebagian besar merupakan hasil Pilkada 2024, dengan kasus meliputi suap proyek, gratifikasi, jual beli jabatan, dan CSR.
Beberapa nama yang dilaporkan:
Gubernur Riau – Abdul Wahid (November 2025) – dugaan suap/korupsi proyek
1. Bupati Ponorogo – Sugiri Sancoko (November 2025) – suap mutasi/rotasi ASN
2. Bupati Lampung Tengah – Ardito Wijaya (Desember 2025)
3. Bupati Bekasi – Ade Kunang
4. Bupati Kolaka Timur – Abdul Azis
serta beberapa kepala daerah lain yang terjerat OTT pada akhir 2025.
Tren dan Catatan Historis
Periode
Catatan Kasus
2004–2025
Sekitar 206 kepala daerah tercatat terjaring OTT KPK
Sejak Pilkada langsung
Diperkirakan 500 kepala daerah terjerat kasus korupsi oleh berbagai aparat penegak hukum.
Tahun 2025
7 kepala daerah di-OTT KPK
Awal 2026
2 kepala daerah ditangkap dalam satu hari
Kesimpulan
Maraknya OTT KPK terhadap kepala daerah bukan disebabkan oleh satu faktor tunggal, melainkan kombinasi dari:
1. Mahalnya biaya politik
2. Lemahnya sistem pengawasan
3. Besarnya peluang korupsi pada proyek dan anggaran daerah
4. Maraknya praktik jual beli jabatan
5. Rendahnya integritas dan etika pemerintahan.
Fakta bahwa banyak kepala daerah baru menjabat langsung terjerat OTT menunjukkan bahwa persoalan ini bukan semata kesalahan individu, melainkan masalah struktural dalam sistem politik dan pemerintahan daerah yang belum sepenuhnya dibenahi.
