JAKARTA-Keputusan pemerintah Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump untuk menarik diri dari puluhan organisasi internasional di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kembali mengguncang dinamika global.
Meski AS menegaskan tidak akan meninggalkan PBB secara penuh, kebijakan ini membuka kembali diskusi tentang hubungan negara dengan lembaga internasional — termasuk satu episode bersejarah yang pernah melibatkan Indonesia.
Indonesia tercatat sebagai satu-satunya negara di dunia yang pernah secara sukarela keluar dari PBB. Peristiwa tersebut terjadi pada 1965, saat tensi geopolitik di Asia Tenggara memanas.
Konteks Penarikan AS dari Organisasi Internasional
Pemerintahan Trump menilai sejumlah badan internasional di bawah PBB sudah tidak lagi mendukung prioritas politik dan kepentingan nasional Amerika. Karena itu, Washington menarik pendanaan dan keikutsertaan dari lebih dari 60 organisasi global.
Ini menandai salah satu perubahan paling besar dalam kebijakan luar negeri AS terhadap kerja sama multilateral pada era modern.
Indonesia 1965: Keputusan yang Menggemparkan Dunia
Meski kebijakan AS saat ini menimbulkan kegaduhan, dunia pernah lebih dikejutkan oleh langkah Indonesia pada era Presiden Soekarno.
Pada 7 Januari 1965, Indonesia mengumumkan pengunduran diri dari PBB. Hingga kini, tidak ada negara lain yang mengikuti langkah serupa.
Akar persoalannya sudah muncul sejak awal 1960-an. Presiden Soekarno menilai pembentukan negara Malaysia oleh Inggris—yang menggabungkan Malaya, Sarawak, Sabah, dan Singapura—merupakan bentuk kolonialisme baru. Indonesia menolak keras penggabungan ini dan melancarkan Konfrontasi sebagai bentuk protes.
Ketegangan meningkat ketika pada awal 1965, PBB memilih Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan. Bagi Soekarno, keputusan ini membuktikan bahwa PBB tidak netral dan lebih berpihak pada kepentingan negara Barat.
Langkah Drastis Soekarno
Hanya berselang beberapa hari setelah Malaysia dilantik menjadi anggota Dewan Keamanan, Soekarno mengumumkan Indonesia keluar dari PBB. Surat resmi pengunduran diri dikirim pada 20 Januari 1965.
Keputusan itu membuat Sekjen PBB U Thant kebingungan. Pasalnya, piagam PBB tidak pernah mengatur adanya mekanisme keluar dari keanggotaan secara sukarela. Meski begitu, U Thant akhirnya menerima pernyataan Indonesia sambil menyampaikan penyesalan mendalam.
Kembali ke PBB Setelah Pergantian Kepemimpinan
Langkah Indonesia berada di luar PBB tidak berlangsung lama. Setelah transisi politik pada 1966, pemerintahan baru di bawah Presiden Soeharto mengubah arah kebijakan luar negeri dan menginginkan keterlibatan kembali dalam kerja sama internasional.
Pada 28 September 1966, Indonesia resmi diterima kembali menjadi anggota PBB tanpa syarat. Sejak saat itu, interaksi diplomatik RI dengan dunia internasional kembali normal.
Relevansi Kini
Ketika AS berupaya mengurangi keterlibatan dalam sebagian lembaga internasional, langkah tersebut kembali mengangkat perdebatan mengenai masa depan kerja sama multilateral.
Di sisi lain, kisah Indonesia pada 1965 tetap menjadi catatan penting: sebuah episode unik ketika satu negara memutuskan bahwa PBB tidak lagi mewakili kepentingannya — dan memilih jalan keluar.
