JAKARTA – Pemerintah mulai membuka pembahasan awal terkait usulan penyesuaian gaji aparatur sipil negara (ASN). Hal ini terlihat dari pertemuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin (29/12/2025).
Kedatangan Rini bersama Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto menjadi sinyal awal adanya koordinasi lintas kementerian dalam menyelaraskan agenda reformasi birokrasi dengan kemampuan fiskal negara.
Kenaikan Gaji ASN Masuk Agenda Rapat
Menteri PANRB Rini Widyantini mengonfirmasi bahwa usulan kenaikan gaji ASN menjadi salah satu topik yang dibahas dalam pertemuan tersebut. Namun, ia menegaskan bahwa pembahasan tidak hanya terbatas pada isu kesejahteraan pegawai, melainkan juga menyangkut berbagai pekerjaan rumah reformasi birokrasi.
“Macam-macam lah, banyak PR-nya saya sama Pak Menteri,” ujar Rini saat ditanya mengenai agenda pembahasan rapat.
Ketika ditanya lebih lanjut apakah kenaikan gaji ASN termasuk dalam topik yang dibicarakan, Rini menjawab singkat:
“Iya, salah satunya (usulan kenaikan gaji),” katanya.
Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa kebijakan gaji ASN ke depan akan dikaitkan dengan evaluasi kinerja birokrasi, efektivitas belanja negara, serta keberlanjutan APBN.
Sinkronisasi Reformasi ASN dan Kapasitas Fiskal
Pembahasan antara KemenPANRB dan Kementerian Keuangan dinilai krusial, mengingat belanja pegawai masih menjadi salah satu komponen terbesar dalam struktur anggaran pemerintah. Oleh karena itu, setiap wacana penyesuaian gaji ASN harus melalui kajian fiskal yang ketat.
