SUNGAIPENUH — APBD Kota Sungai Penuh tahun anggaran 2026 menghadapi tekanan berat. Belanja modal yang tahun ini mencapai Rp 135 miliar dipastikan merosot tajam menjadi hanya Rp 44 miliar.
Kondisi itu memunculkan kekhawatiran efek domino terhadap pelayanan publik hingga penghasilan aparatur sipil negara.
Anggota DPRD Kota Sungai Penuh, Damrat, mengungkapkan penurunan anggaran tersebut terjadi bukan hanya karena transfer pusat menyusut, namun juga disebabkan melonjaknya kebutuhan belanja pegawai.
Salah satu penyebab utamanya adalah kewajiban pembayaran gaji bagi tenaga PPPK yang terus bertambah jumlahnya.
“Belanja modal tahun depan tinggal Rp 44 miliar. Turun sangat jauh dari tahun ini. Banyak OPD bahkan tak punya anggaran untuk kebutuhan dasar, beli kertas saja tidak ada,” ujar Damrat, Minggu.
Tekanan anggaran yang menguat itu memaksa pemerintah daerah melakukan penyesuaian di banyak sektor. Salah satu yang paling krusial adalah potensi pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
Menurut Damrat, pembahasan antara eksekutif dan legislatif masih berlangsung, tetapi sinyal penghematan semakin kuat.
“Hitung-hitungan sedang dilakukan. Kalau anggaran tidak cukup, TPP ASN kemungkinan besar akan dikurangi,” katanya.
Kondisi ini menjadi alarm bagi birokrasi Kota Sungai Penuh. Penurunan belanja modal berarti minimnya pembangunan fisik pada 2026, sementara pengurangan TPP berpotensi mempengaruhi motivasi kerja ASN di tengah kebutuhan layanan publik yang tak bisa berhenti.
Dengan APBD yang makin sempit, pemerintah daerah kini dihadapkan pada pilihan sulit: menjaga stabilitas fiskal atau mempertahankan kesejahteraan ASN. Sementara itu, publik menunggu bagaimana keberanian dan kreativitas pemerintah kota mengelola anggaran yang makin terbatas tanpa mengorbankan pelayanan masyarakat.(fyo)
Penulis : Fanda Yosephta
Editor : Dedi Dora
