PADANG — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) mengusulkan Perubahan APBD 2026 dengan pendapatan daerah mencapai Rp6,61 triliun lebih. Di tengah pemulihan ekonomi pascabencana, pemerintah daerah juga memperkuat anggaran pembangunan dengan menaikkan belanja modal hingga hampir dua kali lipat.
Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 tersebut disampaikan Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah dalam Rapat Paripurna DPRD Sumbar di Ruang Sidang Utama DPRD Sumbar, Jumat (4/9/2026).
Perubahan anggaran ini menjadi perhatian karena tidak hanya meningkatkan kapasitas pendapatan daerah, tetapi juga mengerek total belanja hingga Rp6,97 triliun lebih.
Pendapatan Sumbar Naik Rp315,84 Miliar
Dalam rancangan perubahan APBD, pendapatan daerah Sumbar mengalami peningkatan sebesar Rp315,84 miliar lebih atau 5,02 persen.
Target pendapatan yang sebelumnya berada di kisaran Rp6,29 triliun meningkat menjadi Rp6,61 triliun lebih.
Peningkatan tersebut menjadi salah satu indikator adanya penyesuaian kapasitas fiskal daerah di tengah dinamika ekonomi dan kebijakan transfer pemerintah pusat.
Mahyeldi menjelaskan, penyusunan Perubahan APBD 2026 mempertimbangkan perkembangan ekonomi, kebutuhan pembangunan, penanganan dampak bencana, pergeseran anggaran, pemanfaatan SiLPA, hingga perubahan transfer ke daerah.
“Perubahan APBD ini kita susun dengan mempertimbangkan berbagai dinamika yang terjadi sepanjang tahun, sehingga kebijakan anggaran dapat tetap responsif terhadap kebutuhan masyarakat sekaligus menjaga kesinambungan pembangunan,” ujar Mahyeldi.
Belanja Daerah Naik Menjadi Rp6,97 Triliun
Tidak hanya pendapatan, belanja daerah juga mengalami peningkatan cukup besar.
Dalam rancangan Perubahan APBD 2026, total belanja daerah diusulkan mencapai Rp6,97 triliun lebih, naik sekitar Rp570,01 miliar dibandingkan APBD awal yang berada di kisaran Rp6,40 triliun.
Komponen yang paling mencolok adalah belanja modal.
Belanja Modal Hampir Dua Kali Lipat
Belanja modal Sumbar direncanakan meningkat dari Rp471,12 miliar menjadi Rp941,94 miliar.
Artinya, belanja modal naik sekitar Rp470,82 miliar atau 99,94 persen.
Kenaikan tersebut menunjukkan penguatan porsi anggaran untuk pembangunan fisik, infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik.
Dengan tambahan anggaran tersebut, belanja pembangunan diharapkan dapat memberikan dampak terhadap aktivitas ekonomi sekaligus mempercepat pemulihan daerah.
Selain belanja modal, pemerintah juga merencanakan:
- Belanja operasi: sekitar Rp4,87 triliun
- Belanja transfer: sekitar Rp1,13 triliun
- Total belanja: sekitar Rp6,97 triliun
Ekonomi Sumbar Mulai Pulih
Penguatan belanja pembangunan dilakukan ketika perekonomian Sumbar mulai menunjukkan perbaikan setelah menghadapi tekanan akibat bencana alam pada akhir 2025.
Pada triwulan I 2026, ekonomi Sumbar tumbuh 5,02 persen secara tahunan.
Angka tersebut meningkat dibandingkan pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV 2025 yang tercatat 1,89 persen.
Pertumbuhan ekonomi tersebut antara lain didorong kembali bergeraknya sektor perdagangan, akomodasi, makanan dan minuman, serta investasi.
Pemerintah Sumbar masih mempertahankan target pertumbuhan ekonomi 2026 sebesar 5,70 persen.
Untuk mengejar target tersebut, stimulus fiskal dan percepatan program serta proyek strategis daerah menjadi bagian penting dalam kebijakan pemerintah.
Ada SiLPA Rp284,66 Miliar
Dari sisi pembiayaan, pemerintah daerah merencanakan pembiayaan neto sebesar Rp192,66 miliar.
Pembiayaan tersebut berasal dari penerimaan pembiayaan berupa SiLPA tahun sebelumnya sebesar Rp284,66 miliar.
Sementara itu, pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp92 miliar untuk penyertaan modal daerah.
Struktur pembiayaan tersebut nantinya akan menjadi bagian dari pembahasan antara Pemprov Sumbar dan DPRD.
Masih Ada Selisih dalam Rancangan Awal
Meski pendapatan dan belanja telah disusun, struktur rancangan perubahan APBD tersebut masih memiliki selisih yang harus diselesaikan melalui pembahasan bersama DPRD Sumbar.
Pemerintah menargetkan persoalan tersebut dapat diselesaikan sebelum Ranperda Perubahan APBD 2026 disepakati.
Pembahasan akan diarahkan agar struktur APBD final berada dalam posisi berimbang dan tetap memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
Mahyeldi berharap pembahasan bersama DPRD menghasilkan struktur anggaran yang sehat sekaligus tetap mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
“Kita berharap melalui pembahasan bersama DPRD dapat ditemukan solusi terbaik sehingga struktur APBD perubahan nantinya benar-benar berimbang, sesuai ketentuan, dan tetap mampu menjawab kebutuhan pembangunan serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Sumatera Barat,” katanya.
Apa Dampaknya bagi Pembangunan Sumbar?
Kenaikan belanja modal menjadi salah satu poin penting dalam Perubahan APBD Sumbar 2026.
Jika terealisasi sesuai rencana, tambahan belanja modal dapat memperkuat pembiayaan berbagai kebutuhan pembangunan fisik dan infrastruktur serta mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik.
Di sisi lain, pemerintah tetap perlu menjaga keseimbangan antara belanja pembangunan, belanja operasional dan kemampuan fiskal daerah.
Dengan ekonomi yang mulai pulih, APBD diharapkan dapat berfungsi sebagai instrumen untuk menjaga momentum pertumbuhan sekaligus mempercepat pembangunan.
Rincian Perubahan APBD Sumbar 2026
| Komponen | APBD Awal | Perubahan 2026 |
|---|---|---|
| Pendapatan daerah | Rp6,29 triliun | Rp6,61 triliun |
| Belanja daerah | Rp6,40 triliun | Rp6,97 triliun |
| Belanja modal | Rp471,12 miliar | Rp941,94 miliar |
| Belanja operasi | — | Rp4,87 triliun |
| Belanja transfer | — | Rp1,13 triliun |
| SiLPA | — | Rp284,66 miliar |
| Pembiayaan neto | — | Rp192,66 miliar |
Kesimpulan
Perubahan APBD Sumbar 2026 mencapai Rp6,61 triliun dari sisi pendapatan, sementara belanja daerah diusulkan mencapai Rp6,97 triliun lebih.
Sorotan utama berada pada belanja modal yang melonjak hampir 100 persen, dari Rp471,12 miliar menjadi Rp941,94 miliar.
Kebijakan tersebut diharapkan memperkuat pembangunan infrastruktur, pelayanan publik dan pemulihan ekonomi Sumatera Barat.
Namun, angka tersebut masih merupakan rancangan dan harus melalui pembahasan serta persetujuan bersama DPRD Sumbar sebelum ditetapkan menjadi Perubahan APBD 2026.
FAQ
1. Berapa pendapatan dalam Perubahan APBD Sumbar 2026?
Pendapatan daerah dalam rancangan Perubahan APBD 2026 mencapai Rp6,61 triliun lebih.
2. Berapa total belanja Sumbar pada Perubahan APBD 2026?
Total belanja daerah diusulkan mencapai Rp6,97 triliun lebih.
3. Berapa kenaikan belanja modal Sumbar?
Belanja modal naik dari Rp471,12 miliar menjadi Rp941,94 miliar atau meningkat sekitar 99,94 persen.
4. Apa sumber pembiayaan Perubahan APBD Sumbar?
Salah satu sumber penerimaan pembiayaan berasal dari SiLPA tahun sebelumnya sebesar Rp284,66 miliar.
5. Apakah Perubahan APBD Sumbar 2026 sudah final?
Belum. Angka tersebut masih berupa rancangan yang harus dibahas dan disepakati bersama DPRD Sumbar sebelum ditetapkan.
6. Apa tujuan utama kenaikan belanja modal?
Kenaikan belanja modal diarahkan untuk memperkuat pembangunan fisik dan infrastruktur, meningkatkan pelayanan publik, serta mendukung pemulihan ekonomi daerah. (*)
Editor : Fanda Yosephta
Sumber Berita: Hms Sumbar
