Jambi-Tekanan terhadap anggaran daerah semakin dirasakan Pemerintah Provinsi Jambi setelah porsi belanja pegawai mencapai angka yang cukup tinggi. Tercatat, sekitar 34 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terserap hanya untuk kebutuhan gaji dan tunjangan aparatur sipil negara (ASN).
Nilai belanja pegawai tersebut kini telah menyentuh angka Rp1,1 triliun. Angka ini dinilai cukup membebani struktur keuangan daerah, terutama di tengah kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik yang juga membutuhkan alokasi anggaran besar.
Pembengkakan ini tidak lepas dari kebijakan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang dilakukan dalam beberapa waktu terakhir. Penambahan jumlah pegawai secara signifikan berdampak langsung pada meningkatnya beban belanja rutin pemerintah daerah.
Situasi ini membuat pemerintah daerah harus berpikir keras untuk menjaga keseimbangan fiskal. Jika tidak dikendalikan, dominasi belanja pegawai dikhawatirkan dapat menggerus anggaran untuk sektor produktif seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
Sebagai langkah antisipasi, Pemprov Jambi mulai merancang strategi pengetatan dalam hal rekrutmen pegawai baru. Kebijakan ini bertujuan untuk mengendalikan laju pertumbuhan belanja pegawai agar tidak semakin membebani APBD di masa mendatang.
Ke depan, rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) maupun pengangkatan PPPK tetap dimungkinkan, namun dengan skema terbatas. Jumlah penerimaan akan disesuaikan dengan pegawai yang memasuki masa pensiun, sehingga tidak menambah total beban anggaran secara signifikan.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jambi, Agus Pirngadi, menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan langkah strategis untuk menjaga kesehatan fiskal daerah. Ia menyebut pengendalian belanja pegawai menjadi salah satu kunci utama dalam menjaga stabilitas keuangan pemerintah.
Dengan kebijakan ini, diharapkan struktur APBD Jambi menjadi lebih seimbang dan berkelanjutan. Pemerintah daerah juga diharapkan dapat lebih leluasa mengalokasikan anggaran ke sektor prioritas yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. (*/Tim)
