BKN Tegaskan Kewenangan Kepala Daerah dalam Mutasi ASN

Avatar photo

- Jurnalis

Sabtu, 24 Januari 2026 - 21:00 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto : Ist/Net

Foto : Ist/Net

BATAM- Kepala Badan Kepegawaian Negara, Prof. Zudan, menegaskan bahwa menteri, kepala lembaga, gubernur, bupati, dan wali kota memiliki kewenangan penuh sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian dalam mengelola aparatur sipil negara.

Kewenangan itu mencakup pengangkatan, pemindahan, promosi, hingga pemberhentian ASN, termasuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Menurut Zudan, kejelasan kewenangan tersebut semestinya menghapus keraguan kepala daerah dalam melakukan mutasi dan redistribusi pegawai. Selama dijalankan sesuai ketentuan, mutasi ASN tidak perlu lagi dipersepsikan sebagai kebijakan berisiko yang berpotensi menimbulkan sanksi administratif maupun konsekuensi hukum.

Zudan menyebut transformasi sistem manajemen ASN telah mengubah tata kelola kepegawaian secara signifikan. Seluruh proses mutasi kini terintegrasi dalam sistem digital yang dikelola BKN, dengan batas waktu persetujuan maksimal lima hari kerja. Jika tidak ada respons hingga batas waktu tersebut, sistem secara otomatis memberikan persetujuan pada hari keenam.

Baca Juga :  Mengenal Single Salary: Skema Penggajian Baru ASN yang Lebih Adil

“Kepastian ini memberi kecepatan bagi pemerintah daerah dalam mengelola kebutuhan ASN,” kata Zudan saat Rapat Kerja Nasional Asosiasi Kabupaten Seluruh Indonesia di Batam, Senin, 20 Januari 2026.

Ia menilai kepala daerah tidak lagi memiliki alasan untuk menunda remapping ASN, terutama ketika terjadi ketimpangan beban kerja.

Zudan mencontohkan kondisi kelebihan guru di satu sekolah sementara sekolah lain mengalami kekurangan. Dalam situasi tersebut, kepala daerah dapat langsung memerintahkan pemindahan ASN tanpa memerlukan persetujuan lintas instansi, selama tetap mengikuti ketentuan yang berlaku.

Dalam forum tersebut, Zudan juga menekankan bahwa peran kepala daerah bersifat strategis. Kepala daerah cukup menetapkan arah kebijakan, sementara pelaksanaan teknis mutasi dan administrasi kepegawaian menjadi tanggung jawab perangkat daerah, seperti Badan Kepegawaian Daerah dan kepala dinas.

Baca Juga :  ASN Berpeluang Kantongi Dana Pensiun Rp1 Miliar, Ini Strategi yang Diungkap Kepala BKN

Ia membandingkan dengan praktik sebelumnya, ketika pemindahan pegawai atau pejabat kerap memakan waktu berbulan-bulan akibat birokrasi berlapis yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga. Pola lama tersebut, kata dia, tidak lagi relevan dengan sistem manajemen ASN saat ini.

Dengan sistem yang lebih sederhana dan transparan, pemerintah pusat berharap kepala daerah berani mengambil keputusan redistribusi ASN. Kecepatan dalam penataan pegawai dinilai menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas birokrasi dan kualitas pelayanan publik di daerah. (***)

Editor : Fanda Yosephta

Sumber Berita: BKN

Berita Terkait

CPNS 2026 Belum Resmi Dibuka, 7.805 Formasi Terungkap: Kemenkeu hingga Mahkamah Agung
Cara Cek Bansos 2026: Periksa Status Penerima PKH dan BPNT Lewat HP, Cukup Pakai NIK KTP
Portal SSCASN CPNS 2026 Sudah Bisa Diakses, Pelamar Mulai Buat Akun, Formasi Diperkirakan 150 Ribu
Pendaftaran CPNS 2026 Mulai 23 November, Akun SSCASN Dibuka dan 158.000 Formasi Disiapkan
DPR Siapkan Revisi UU Sisdiknas Usai Polemik Ijazah Gibran, Ini Aturan yang Disorot
LBSU Rp900.000 Cair Akhir 2026, Airlangga Pastikan 13,3 Juta Pekerja Terima Lewat Rekening Bank
Prabowo Percepat Pemilihan Wapres Pengganti Gibran, Ditargetkan Selesai Desember 2026
Gibran Dikabarkan Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR Pukul 11.00 WIB
Berita ini 87 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 07:01 WIB

CPNS 2026 Belum Resmi Dibuka, 7.805 Formasi Terungkap: Kemenkeu hingga Mahkamah Agung

Sabtu, 21 November 2026 - 03:00 WIB

Cara Cek Bansos 2026: Periksa Status Penerima PKH dan BPNT Lewat HP, Cukup Pakai NIK KTP

Senin, 16 November 2026 - 18:22 WIB

Portal SSCASN CPNS 2026 Sudah Bisa Diakses, Pelamar Mulai Buat Akun, Formasi Diperkirakan 150 Ribu

Sabtu, 14 November 2026 - 18:47 WIB

Pendaftaran CPNS 2026 Mulai 23 November, Akun SSCASN Dibuka dan 158.000 Formasi Disiapkan

Sabtu, 14 November 2026 - 18:00 WIB

DPR Siapkan Revisi UU Sisdiknas Usai Polemik Ijazah Gibran, Ini Aturan yang Disorot

Berita Terbaru