AS Hentikan Dukungan ke Puluhan Badan PBB

Avatar photo

- Jurnalis

Sabtu, 10 Januari 2026 - 06:00 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTAAmerika Serikat kembali mengguncang tatanan internasional setelah Presiden Donald Trump menandatangani perintah eksekutif yang menghentikan dukungan Washington terhadap 66 organisasi internasional, termasuk sejumlah lembaga kunci di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Kebijakan tersebut diumumkan pada Rabu (8/1/2026) waktu setempat.

Langkah ini merupakan bagian dari evaluasi besar-besaran yang diperintahkan Trump terhadap seluruh keterlibatan Amerika Serikat dalam organisasi multilateral. Pemerintah diminta menilai ulang kontribusi yang dinilai tidak lagi sejalan dengan prioritas nasional.

Baca Juga :  Prabowo Subianto Departs for Washington DC, Set for Bilateral Meeting with Donald Trump

Dampak bagi PBB dan Konstelasi Global

Keputusan tersebut memicu perhatian luas komunitas internasional, sebab Amerika Serikat selama ini merupakan pendonor terbesar bagi banyak program PBB. Penghentian dukungan diyakini dapat mengganggu aktivitas sejumlah badan penting, terutama yang bergerak di bidang iklim, demografi, dan kemanusiaan.

Selain melemahkan performa lembaga-lembaga tersebut, kebijakan ini juga dinilai berpotensi mengurangi peran PBB sebagai pusat koordinasi diplomasi dunia. Banyak pihak menilai keputusan AS dapat membuka ruang dominasi baru di tubuh PBB oleh negara-negara lain yang ingin memperluas pengaruhnya.

Baca Juga :  Sorotan Dunia atas Kebijakan Imigrasi Trump, Begini Respons Pemerintah AS

Status Keanggotaan AS Masih Aktif

Meski menghentikan dukungan terhadap puluhan badan internasional, Amerika Serikat tetap terdaftar sebagai anggota PBB. Berdasarkan data resmi yang diakses pada Jumat (9/1/2026) pukul 14.00 WIB, nama Amerika Serikat masih tercantum dalam daftar negara anggota.

PBB sendiri terdiri dari lebih dari 190 negara yang berpartisipasi dalam mekanisme dialog global dan kerja sama multilateral.

Berita Terkait

Pajak Kendaraan Bisa Dihapus? Cek Aturan Terbaru dan Siapa yang Terdampak
Gaji PPPK 2027 Terbaru: Mulai Januari Dibayar Pemerintah Pusat, Cek Besaran dan Tunjangannya
PPPK Paruh Waktu Tak Ada Lagi pada 2027? Semua Disebut Diangkat Penuh Waktu, Ini Nasib Guru Honorer
Purbaya Ungkap Kabar Besar PPPK: Mulai Januari 2027 Gaji Penuh Waktu Ditanggung Pemerintah Pusat
10 Best Online MBA Programs in the USA for 2026: Tuition, Rankings, and Admission Requirements
WhatsApp Scam Alert Mulai Diuji, Chat Penipuan Bisa Terdeteksi Otomatis: Begini Cara Kerjanya
Gaji PPPK 2027 Berapa? Cek Besaran Gaji, Status ASN dan Anggaran dalam RAPBN 2027
Kamboja Tutup 700 Pusat Penipuan Online, Hampir 30.000 Tersangka Ditangkap
Berita ini 12 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 5 September 2026 - 15:01 WIB

Pajak Kendaraan Bisa Dihapus? Cek Aturan Terbaru dan Siapa yang Terdampak

Sabtu, 5 September 2026 - 11:00 WIB

Gaji PPPK 2027 Terbaru: Mulai Januari Dibayar Pemerintah Pusat, Cek Besaran dan Tunjangannya

Sabtu, 5 September 2026 - 03:00 WIB

PPPK Paruh Waktu Tak Ada Lagi pada 2027? Semua Disebut Diangkat Penuh Waktu, Ini Nasib Guru Honorer

Jumat, 4 September 2026 - 21:55 WIB

Purbaya Ungkap Kabar Besar PPPK: Mulai Januari 2027 Gaji Penuh Waktu Ditanggung Pemerintah Pusat

Jumat, 4 September 2026 - 05:00 WIB

10 Best Online MBA Programs in the USA for 2026: Tuition, Rankings, and Admission Requirements

Berita Terbaru

oppo_0

Sungai Penuh

Proyek IPA Rawang Dikebut, Target Rampung Akhir 2026

Minggu, 6 Sep 2026 - 12:33 WIB