Sorotan Dunia atas Kebijakan Imigrasi Trump, Begini Respons Pemerintah AS

Avatar photo

- Jurnalis

Senin, 19 Januari 2026 - 12:00 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

OLAHRAGA-Pemerintah Amerika Serikat akhirnya memberikan penjelasan resmi terkait meningkatnya tekanan agar status tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 dicabut.

Sorotan internasional muncul setelah Presiden Donald Trump memberlakukan kebijakan pembatasan visa yang berdampak terhadap puluhan negara, termasuk beberapa peserta turnamen.

Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung di tiga negara—Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko—dengan porsi terbesar pertandingan berlangsung di Amerika Serikat, yakni 78 dari total 104 laga yang tersebar di 11 kota penyelenggara seperti Los Angeles, Houston, Miami, Seattle, hingga New York/New Jersey.

Kebijakan imigrasi terbaru Trump memicu respons keras karena pada Januari 2026 pemerintah menangguhkan pemrosesan visa imigran dari 75 negara tanpa batas waktu. Langkah tersebut menimbulkan kekhawatiran bahwa mobilitas penonton, khususnya dari negara yang terdampak, akan terhambat dan berpotensi mengganggu kelancaran turnamen.

Baca Juga :  Piala Dunia 2026 Jadi Turnamen Terakhir Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo? Ini Faktanya

Sejumlah politisi Inggris dari empat partai bahkan mengajukan mosi di parlemen yang meminta badan olahraga internasional mempertimbangkan pencabutan status tuan rumah AS. Mereka menilai kebijakan imigrasi tersebut tidak sejalan dengan prinsip keterbukaan yang menjadi syarat penyelenggaraan kompetisi berskala global.

Pemerintah AS Tegaskan Piala Dunia Tetap Aman

Menanggapi tekanan tersebut, pejabat Departemen Luar Negeri AS menyampaikan bahwa kebijakan visa imigran yang diberlakukan Presiden Trump tidak akan menghambat penyelenggaraan Piala Dunia 2026. Pemerintah menegaskan:

Pembatasan hanya berlaku untuk visa imigran.

Visa non-imigran—termasuk visa turis, atlet, keluarga pendamping, staf resmi, dan media—tetap dapat diproses dan disetujui.

Penonton yang telah membeli tiket turnamen tetap dapat mengajukan permohonan visa non-imigran sesuai ketentuan yang berlaku.

Wakil Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS, Tommy Pigott, menjelaskan bahwa keputusan menghentikan sementara penerbitan visa imigran dimaksudkan untuk mencegah potensi penyalahgunaan sistem jaminan sosial oleh pemohon asing. Menurutnya, kebijakan itu bukan ditujukan kepada wisatawan atau partisipan Piala Dunia.

Baca Juga :  Pemerintah Kaji Sistem Kerja ASN Tiga Hari di Kantor, Fokus Hemat BBM Nasional

Fasilitas Khusus untuk Penonton Internasional

Di sisi lain, FIFA dan pemerintah AS telah menyiapkan kebijakan pendukung berupa prioritas jadwal wawancara visa bagi pemegang tiket resmi Piala Dunia melalui program khusus yang sudah disosialisasikan panitia. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa arus kedatangan suporter internasional tidak terganggu oleh kebijakan imigrasi yang berlaku.

FIFA juga mengingatkan bahwa kepemilikan tiket tidak otomatis menjamin akses masuk ke AS, sehingga para penonton diminta untuk memastikan persyaratan visa mereka terpenuhi jauh sebelum turnamen dimulai.

Berita Terkait

Bansos Triwulan III 2026 Cair! Penyaluran PKH dan BPNT Mulai Diuji di 900 Kopdes Merah Putih
DJP Kirim 317.923 Email ke Wajib Pajak, Pelapor SPT Nihil Jadi Sorotan
Komdigi dan Google Bahas Hak Cipta Jurnalistik di Era AI, Ini Fokus Utamanya
Kabar Baik ASN dan PPPK! Pemerintah Pusat Buka Peluang Suntik Dana ke 490 Pemda
Kabar Baik ASN dan PPPK! Pemerintah Pusat Buka Peluang Suntik Dana ke 490 Pemda
PPPK Paruh Waktu Resah, Kontrak Diperpanjang tetapi Status ASN Penuh Belum Jelas
PPPK Paruh Waktu Terancam! Daerah Mengaku Tak Sanggup Bayar Gaji, TPP ASN Dipotong 50 Persen
Profil Destry Damayanti, Ekonom Senior yang Kini Memimpin Bank Indonesia Usai Perry Warjiyo Mundur
Berita ini 10 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 30 Juli 2026 - 19:02 WIB

Bansos Triwulan III 2026 Cair! Penyaluran PKH dan BPNT Mulai Diuji di 900 Kopdes Merah Putih

Kamis, 30 Juli 2026 - 18:00 WIB

DJP Kirim 317.923 Email ke Wajib Pajak, Pelapor SPT Nihil Jadi Sorotan

Kamis, 30 Juli 2026 - 02:00 WIB

Komdigi dan Google Bahas Hak Cipta Jurnalistik di Era AI, Ini Fokus Utamanya

Rabu, 29 Juli 2026 - 13:00 WIB

Kabar Baik ASN dan PPPK! Pemerintah Pusat Buka Peluang Suntik Dana ke 490 Pemda

Rabu, 29 Juli 2026 - 01:01 WIB

Kabar Baik ASN dan PPPK! Pemerintah Pusat Buka Peluang Suntik Dana ke 490 Pemda

Berita Terbaru