SUNGAIPENUH-Pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh belakangan ini tengah diliputi kecemasan. Isu perombakan kabinet atau reshuffle oleh Wali Kota Alfin Bakar dan Wakil Wali Kota Azhar Hamzah semakin kencang beredar di internal birokrasi.
Informasi yang berkembang membuat sejumlah kepala dinas dan pejabat eselon mulai berhitung mengenai potensi mutasi atau pencopotan jabatan.
Seorang staf yang ditemui mengungkapkan bahwa atasannya terlihat tidak tenang menghadapi kabar tersebut. Menurutnya, sang kepala dinas sempat hadir ke kantor namun menunjukkan gelagat cemas.
Kondisi itu membuat sebagian staf merasa bingung, sebab biasanya atasannya bekerja dengan ritme yang stabil dan penuh arahan.
Ia menuturkan bahwa kabar reshuffle tidak hanya terdengar sekali, tetapi muncul berulang-ulang sehingga mempengaruhi suasana kerja pejabat terkait. Ketidakpastian mengenai posisi membuat beberapa kepala bidang dan kepala dinas menjadi kurang bersemangat menjalankan tugas harian mereka. Situasi itu turut dirasakan pegawai yang mengalami perubahan pola komunikasi dari pimpinan.
Menurut staf tersebut, salah satu dampak paling nyata terlihat dari melemahnya disiplin kehadiran. Beberapa pejabat kini cenderung hanya menandatangani absen sebelum kembali keluar kantor. Pola seperti itu menyebabkan sejumlah ruangan tampak lebih sepi dari biasanya, terutama pada jam-jam kerja formal.
Ia menyebut kondisi di dinasnya masih lebih baik dibandingkan beberapa OPD lain. Ada kantor-kantor tertentu yang dikabarkan hampir tidak memiliki pejabat utama di tempat selama beberapa hari terakhir karena banyak yang memilih menghindar dari sorotan publik. Situasi itu menimbulkan kekhawatiran tersendiri bagi staf yang tetap harus melayani masyarakat.
Isu reshuffle ini mencuat seiring evaluasi kinerja OPD di Kota Sungai Penuh yang disebut-sebut telah selesai dilakukan oleh tim evaluasi Wali Kota. Beberapa sumber internal menyebut bahwa rotasi jabatan kemungkinan akan dilakukan untuk memperkuat program prioritas Wali Kota Alfin, terutama pada bidang infrastruktur, pelayanan publik, dan pendidikan.
Meski demikian, hingga kini belum ada pernyataan resmi dari Wali Kota maupun Bagian Pemerintahan tentang kapan reshuffle akan dilakukan. Informasi yang beredar hanya berupa kabar internal yang berkembang cepat melalui para pejabat dan ASN. Ketidakjelasan inilah yang membuat atmosfer kerja di sejumlah OPD menjadi tidak stabil.
Sejumlah ASN berharap agar jika reshuffle benar dilakukan, keputusan diumumkan segera agar situasi kerja kembali kondusif. Mereka menilai bahwa ketidakpastian justru membuat pelayanan publik terganggu.
Di tengah tekanan fiskal dan beban kerja tinggi, mereka berharap Pemerintah Kota dapat menata ulang struktur organisasi dengan tegas, transparan, dan tetap memperhatikan aspek profesionalisme.(fyo)
Penulis : Fanda Yosephta
Editor : Dedi Dora
