BISNIS-Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Eddy Martono, akhirnya buka suara terkait dugaan praktik manipulasi ekspor crude palm oil (CPO) atau minyak sawit mentah yang tengah menjadi sorotan nasional.
Pernyataan ini muncul setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap indikasi praktik transfer pricing dan under invoicing oleh sejumlah perusahaan sawit besar di Indonesia.
Eddy menegaskan, GAPKI tidak akan melindungi anggota yang terbukti melakukan pelanggaran hukum.
“Kalau memang terjadi pelanggaran, silakan diproses hukum,” tegas Eddy saat ditemui di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Selasa (26/5/2026).
GAPKI Tak Mau Industri Sawit Dirusak Oknum
Menurut Eddy, dugaan yang beredar saat ini masih dalam tahap penyelidikan sehingga belum bisa dijadikan kesimpulan final.
Namun, ia memastikan asosiasi sudah memiliki komitmen tegas terhadap tata kelola industri sawit yang sehat.
“Jangan sampai satu-dua oknum merugikan industri ini secara keseluruhan,” ujarnya.
Ia menilai proses hukum harus berjalan objektif agar tidak menimbulkan kegaduhan yang justru mengganggu stabilitas industri sawit nasional.
Sistem Ekspor Sawit Disebut Diawasi Ketat
Eddy juga menegaskan bahwa sistem pelaporan ekspor perusahaan sawit selama ini sebenarnya cukup ketat.
Menurutnya, arus devisa hasil ekspor terus dimonitor oleh Bank Indonesia melalui sistem monitoring devisa ekspor.
Jika devisa hasil ekspor tidak masuk dalam jangka waktu tertentu, perusahaan bisa langsung mendapat peringatan hingga pembekuan aktivitas ekspor.
“Semua tercatat, termasuk pajak dan devisa ekspor,” jelas Eddy.
Dugaan Modus Perusahaan Cangkang di Singapura
Sebelumnya, Purbaya mengungkap modus dugaan manipulasi ekspor yang dilakukan sejumlah eksportir sawit.
Menurutnya, perusahaan menggunakan perusahaan cangkang di Singapura untuk mengubah harga jual setelah barang keluar dari Indonesia.
Skemanya disebut dilakukan dengan mencatat harga ekspor rendah dari Indonesia, lalu menjual kembali dengan harga jauh lebih tinggi setelah masuk Singapura.
Purbaya bahkan menyebut ada selisih harga hingga dua sampai empat kali lipat.
Nama Wilmar hingga Musim Mas Mulai Disebut
Dalam perkembangan terbaru, Purbaya mulai mengungkap beberapa nama perusahaan yang masuk dalam daftar penyelidikan.
Beberapa di antaranya:
- Wilmar International
- Musim Mas Group
- Golden Agri-Resources
- Salim Ivomas Pratama
Sementara itu, ia menyebut Astra Agro Lestari sejauh ini belum masuk dalam daftar yang dicurigai.
BPKP dan Kejagung Turun Tangan
Kasus ini kini tengah ditangani oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersama Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
Pemerintah menduga praktik under invoicing dan transfer pricing menyebabkan potensi kerugian negara yang sangat besar, terutama dari sisi pajak dan devisa ekspor.
Selain sektor sawit, pemerintah juga mengindikasikan praktik serupa terjadi di industri batu bara dan sumber daya alam lainnya.
Industri Sawit Nasional Jadi Sorotan
Kasus ini menjadi perhatian besar karena industri sawit merupakan salah satu penyumbang devisa terbesar Indonesia.
Indonesia sendiri merupakan produsen dan eksportir CPO terbesar di dunia.
Karena itu, pemerintah menilai tata kelola ekspor sawit harus diperketat agar potensi penerimaan negara tidak bocor ke luar negeri.
Apa Itu Transfer Pricing dan Under Invoicing?
Transfer Pricing
Transfer pricing adalah penetapan harga transaksi antar perusahaan yang masih terafiliasi atau berada dalam grup yang sama.
Praktik ini bisa menjadi ilegal jika digunakan untuk memindahkan keuntungan ke negara tertentu demi mengurangi pajak.
Under Invoicing
Under invoicing adalah praktik mencatat nilai ekspor lebih rendah dari harga sebenarnya agar pembayaran pajak dan kewajiban lain menjadi lebih kecil.
FAQ
Apa yang dituduhkan kepada perusahaan sawit?
Perusahaan diduga melakukan transfer pricing dan under invoicing dalam ekspor CPO.
Siapa yang mengungkap dugaan ini?
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Apakah GAPKI membela perusahaan yang diduga terlibat?
Tidak. GAPKI menyatakan mendukung proses hukum jika terbukti bersalah.
Perusahaan apa saja yang disebut?
Wilmar, Musim Mas, Golden Agri, dan Salim Ivomas mulai disebut dalam penyelidikan.
Siapa yang menangani kasus ini?
BPKP dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
