JAMBI-Isu kenaikan gaji pensiunan kembali menyebar di berbagai platform. Banyak unggahan mengklaim PT Taspen telah menaikkan gaji PNS dan pensiunan untuk tahun 2025. Narasi itu juga menyebut kebijakan tersebut sudah mendapat persetujuan Menteri Keuangan. Informasi ini kemudian cepat menyebar dan menimbulkan kebingungan publik.
Namun, penelusuran resmi menunjukkan kabar itu tidak benar. Komdigi menyampaikan klarifikasi di laman resminya. Mereka menegaskan bahwa informasi kenaikan gaji pensiunan tersebut tidak memiliki dasar aturan Pemerintah. Oleh karena itu, masyarakat diminta lebih cermat dalam menyaring informasi.
PT Taspen juga menyampaikan penjelasan yang sama. Melalui akun Instagram resmi @taspen, perusahaan itu memastikan Pemerintah belum menerbitkan aturan baru terkait kenaikan gaji PNS maupun pensiunan untuk tahun 2025. Informasi yang beredar hanya bersifat spekulatif dan tidak dapat dijadikan rujukan.
Taspen menegaskan bahwa besaran gaji pensiun masih mengikuti kebijakan tahun sebelumnya. Ketentuan tersebut merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024. Aturan itu mengatur gaji pokok ASN aktif. Sementara itu, penetapan pensiun pokok tetap menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024.
Pada 2024, Pemerintah memang memberikan penyesuaian pokok sekitar 12 persen. Penyesuaian itu berlaku mulai 1 Januari 2024. Namun, hingga saat ini, tidak ada revisi atau perubahan lanjutan untuk tahun 2025.
Dalam pernyataan terbaru yang dirilis Kamis (6/11/2025), PT Taspen kembali memastikan tidak ada keputusan baru mengenai kenaikan gaji pensiunan. Taspen juga menyebut belum ada aturan terkait pembayaran rapelan gaji. Pernyataan ini dikeluarkan untuk mencegah kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Taspen menegaskan bahwa semua pelayanan tetap mengikuti prinsip 5T. Prinsip tersebut terdiri atas Tepat Administrasi, Tepat Orang, Tepat Waktu, Tepat Jumlah, dan Tepat Tempat. Nilai ini menjadi pedoman dalam menyalurkan hak peserta. Termasuk pencairan pensiun bulanan bagi pensiunan dan ahli waris.
Dengan adanya klarifikasi ini, masyarakat diharapkan lebih bijak dalam menerima informasi terkait gaji dan pensiun. Pemerintah juga terus mengingatkan publik untuk merujuk pada sumber resmi ketika mencari data kebijakan terbaru.(***)
