AS Tangkap Nicolas Maduro, Ini Penjelasan Hukum yang Diajukan Washington

Avatar photo

- Jurnalis

Minggu, 4 Januari 2026 - 23:02 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

INTERNASIONAL – Pasukan Amerika Serikat (AS) menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro dalam sebuah operasi militer pada Sabtu pagi, 3 Januari 2026. Pemerintah AS menyatakan tindakan tersebut dilakukan dalam rangka penegakan hukum, menyusul dakwaan pidana yang telah diajukan terhadap Maduro di pengadilan federal Amerika Serikat.

Penangkapan ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan hubungan antara Washington dan Caracas dalam beberapa bulan terakhir. Pemerintahan Presiden Donald Trump sebelumnya menuduh Maduro terlibat dalam kejahatan terorganisasi lintas negara, termasuk perdagangan narkoba dan pelanggaran terkait senjata. Pemerintah Venezuela secara konsisten membantah tuduhan tersebut.

Dasar Hukum yang Diajukan Amerika Serikat

Mengutip laporan Reuters, otoritas AS menyatakan bahwa Departemen Kehakiman AS meminta dukungan militer untuk melaksanakan penangkapan terhadap Maduro, yang telah didakwa oleh dewan juri federal di New York.

Selain Maduro, dakwaan juga diarahkan kepada sejumlah pihak lain, termasuk anggota keluarganya dan tokoh politik Venezuela, atas dugaan kejahatan terkait narkotika, terorisme, dan senjata.

Jaksa Agung AS Pam Bondi menyatakan bahwa para terdakwa akan “menghadapi proses hukum di pengadilan Amerika Serikat.”

Sikap Gedung Putih dan Pemerintah Venezuela

Dalam pernyataan terpisah, Presiden Trump menuding Venezuela telah merugikan kepentingan ekonomi AS, khususnya di sektor energi. Trump juga menyampaikan bahwa pemerintah AS akan mengambil langkah lanjutan terkait Venezuela, meskipun tidak merinci bentuk kebijakan tersebut.

Baca Juga :  Donald Trump Gugat IRS AS Rp160 Triliun Terkait Kebocoran Pajak

Sementara itu, pemerintah Venezuela menolak tuduhan AS dan menyatakan bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran kedaulatan negara. Caracas menilai operasi tersebut bermuatan politik dan tidak memiliki dasar hukum internasional yang sah.

Perspektif Hukum Amerika Serikat

Dalam sistem hukum AS, Kongres memiliki kewenangan untuk menyatakan perang, sementara presiden bertindak sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata. Sejumlah presiden sebelumnya melakukan operasi militer terbatas tanpa deklarasi perang, dengan alasan keamanan nasional.

Kepala Staf Gedung Putih Susie Wiles menyatakan bahwa operasi militer berskala besar di Venezuela akan memerlukan persetujuan Kongres. Namun, Menteri Luar Negeri Marco Rubio menyebut bahwa Kongres tidak diberi pemberitahuan sebelumnya terkait operasi yang dilakukan pada Sabtu tersebut.

Tinjauan Hukum Internasional

Dalam hukum internasional, penggunaan kekuatan antarnegara umumnya dilarang, kecuali dalam kondisi tertentu, seperti pembelaan diri atau otorisasi Dewan Keamanan PBB.

Sejumlah pakar hukum internasional yang dikutip Reuters menilai bahwa kejahatan narkotika dan aktivitas kriminal lintas negara, meskipun serius, tidak secara otomatis memenuhi kriteria konflik bersenjata yang membenarkan penggunaan kekuatan militer.

Baca Juga :  Mencari Bentuk Polisi dalam Negara Demokrasi

Matthew Waxman, profesor hukum keamanan nasional Universitas Columbia, menyatakan bahwa dakwaan pidana tidak serta-merta memberikan kewenangan untuk melakukan operasi militer di negara lain.

Preseden Penangkapan di Luar Negeri

Amerika Serikat sebelumnya pernah menangkap tersangka kriminal di luar wilayahnya, termasuk di Panama dan Libya. Dalam beberapa kasus, penangkapan dilakukan dengan persetujuan pemerintah setempat atau dalam konteks konflik bersenjata.

Kasus yang kerap dibandingkan adalah penangkapan Manuel Noriega di Panama pada 1989. Saat itu, AS menyatakan tindakannya bertujuan melindungi warga negaranya setelah terjadi insiden militer.

Namun, dalam kasus Venezuela, AS tidak mengakui adanya otoritas alternatif yang secara resmi memberi persetujuan atas penangkapan Maduro.

Respons dan Dampak Global

Sejumlah pemimpin dan organisasi internasional menyampaikan keprihatinan atas eskalasi ketegangan antara AS dan Venezuela. Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari Dewan Keamanan PBB terkait langkah Washington tersebut.

Para ahli menilai, meskipun terdapat perdebatan hukum, mekanisme pertanggungjawaban internasional terhadap negara besar relatif terbatas, sehingga dampak hukum dari operasi ini masih belum jelas.

Berita Terkait

KPK Telusuri Dugaan Korupsi Proyek Stadion Swarna Bhumi Jambi Rp250 Miliar
10 Terdakwa Korupsi PJU Dishub Kerinci Dituntut di Bawah 2,5 Tahun, Ini Rincian Tuntutan Hukumannya
Bank Jambi Pastikan Investigasi Internal, Dugaan Peretasan Dilaporkan ke Polisi
Guncangan di Bank Jambi: Serangan Siber, Kelalaian Sistem, atau Ada Tangan Orang Dalam?
Di Balik Performa Apik Maarten Paes: Nilai Transfer dan Gajinya Bikin Penasaran
Tarif Trump Dibatalkan Mahkamah Agung AS, Ini Sikap Pemerintah Indonesia
Trump Umumkan Tarif Global 10% Setelah Kalah di Mahkamah Agung AS
Mahkamah Agung AS Batalkan Tarif Global Trump
Berita ini 5 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 26 Februari 2026 - 06:00 WIB

KPK Telusuri Dugaan Korupsi Proyek Stadion Swarna Bhumi Jambi Rp250 Miliar

Selasa, 24 Februari 2026 - 20:35 WIB

10 Terdakwa Korupsi PJU Dishub Kerinci Dituntut di Bawah 2,5 Tahun, Ini Rincian Tuntutan Hukumannya

Selasa, 24 Februari 2026 - 04:11 WIB

Bank Jambi Pastikan Investigasi Internal, Dugaan Peretasan Dilaporkan ke Polisi

Senin, 23 Februari 2026 - 21:48 WIB

Guncangan di Bank Jambi: Serangan Siber, Kelalaian Sistem, atau Ada Tangan Orang Dalam?

Minggu, 22 Februari 2026 - 10:32 WIB

Di Balik Performa Apik Maarten Paes: Nilai Transfer dan Gajinya Bikin Penasaran

Berita Terbaru

Nasional

Fenomena Blood Moon Akan Terangi Langit Indonesia Awal Maret

Sabtu, 28 Feb 2026 - 03:02 WIB

Teknologi

Layak Ganti? Ini Beda Galaxy S26 Ultra dan S25 Ultra

Jumat, 27 Feb 2026 - 23:30 WIB