JAMBI — Wacana pemindahan payroll Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Bank Pembangunan Daerah (BPD) ke bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) menjadi perhatian serius bagi industri perbankan daerah.
Persoalannya bukan hanya mengenai rekening tempat ASN menerima gaji. Bagi BPD, payroll ASN berkaitan erat dengan penghimpunan dana murah, penyaluran kredit, pembayaran cicilan, hingga aktivitas ekonomi masyarakat di daerah.
Kondisi tersebut menjadi semakin menarik jika dikaitkan dengan situasi yang dialami Bank Jambi setelah kasus serangan siber yang terjadi pada Februari 2026.
Kasus tersebut bahkan telah diungkap Polda Jambi. Polisi menyebut pembobolan sistem Bank Jambi menimbulkan kerugian sekitar Rp144,82 miliar dan berdampak terhadap 6.609 rekening nasabah. Tiga tersangka telah diamankan dalam perkara tersebut.
Bank Jambi Jadi Contoh Ketika Layanan Digital Terganggu
Pasca-serangan siber, layanan digital Bank Jambi sempat mengalami gangguan serius, terutama mobile banking dan ATM.
Pada April 2026, manajemen Bank Jambi menyampaikan bahwa pihaknya menyiapkan pembaruan sistem inti perbankan serta pengaktifan kembali sejumlah ATM setelah layanan terdampak serangan siber.
Memasuki Juli, manajemen menyatakan pelayanan di kantor cabang dan ATM telah berjalan, sedangkan pemulihan mobile banking masih dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan aspek keamanan.
Namun di lapangan, persoalan akses layanan digital tetap menjadi perhatian nasabah.
Ketika transaksi melalui aplikasi tidak dapat digunakan secara normal, nasabah yang biasanya melakukan berbagai transaksi melalui ponsel harus kembali mengandalkan ATM atau datang langsung ke kantor bank.
Situasi tersebut dapat menjadi gambaran sederhana mengenai betapa pentingnya akses digital dalam sistem pembayaran gaji ASN.
ASN Terpaksa Antre Saat Gaji Cair
Kondisi ini semakin terasa ketika pembayaran gaji ASN dilakukan.
Jika transaksi digital belum dapat digunakan secara optimal, ASN yang membutuhkan uang tunai harus mengandalkan ATM atau datang langsung ke teller.
Akibatnya, pada waktu tertentu, terutama saat periode pembayaran gaji, antrean dapat meningkat karena banyak nasabah melakukan penarikan atau transaksi secara bersamaan.
Inilah gambaran yang berbeda dengan konsep payroll modern yang seharusnya memungkinkan ASN menerima dan mengelola gaji secara cepat melalui layanan digital.
Dengan kata lain, gangguan layanan digital tidak hanya menjadi persoalan teknologi, tetapi dapat berubah menjadi persoalan pelayanan publik dan aktivitas ekonomi sehari-hari.
Ada Pelajaran dari Wacana Payroll ASN ke Himbara
Situasi Bank Jambi juga dapat menjadi bahan pembanding terhadap wacana pemindahan payroll ASN dari BPD ke Himbara.
Dalam kasus yang disampaikan Federasi Serikat Pekerja BPD Seluruh Indonesia, pemindahan payroll dapat membuat BPD kesulitan melakukan pemotongan cicilan kredit ASN.
Di Bali, misalnya, disebut terdapat portofolio kredit sekitar Rp300 miliar yang berkaitan dengan instansi yang payroll-nya berpindah. Sebelum perpindahan, pemotongan angsuran otomatis disebut mencapai sekitar Rp228 juta per bulan.
Artinya, payroll bukan hanya tempat masuknya gaji.
Payroll juga menjadi bagian dari ekosistem kredit.
Bank Jambi Menunjukkan Pentingnya Kepercayaan Nasabah
Kasus Bank Jambi memberikan pelajaran lain yang tidak kalah penting, yakni kepercayaan nasabah terhadap keamanan dan keandalan sistem perbankan.
Setelah kasus pembobolan tersebut, Bank Jambi harus melakukan proses pemulihan dan penguatan sistem. Manajemen juga menyatakan pemulihan layanan digital dilakukan secara hati-hati agar keamanan sistem dapat dipastikan.
Polda Jambi sendiri menyebut dana sekitar Rp18,94 miliar yang diduga berasal dari hasil kejahatan berhasil dibekukan dalam proses penanganan perkara.
Kondisi ini menunjukkan bahwa bagi bank daerah, digitalisasi bukan hanya soal membuat aplikasi mobile banking.
Lebih dari itu, digitalisasi membutuhkan sistem keamanan, infrastruktur, pemulihan bencana, dan kepercayaan nasabah.
Kalau Payroll Berpindah, BPD Bisa Kehilangan Lebih dari Rekening
Bagi BPD, kehilangan payroll ASN secara besar-besaran berpotensi memberikan dampak berlapis.
Pertama, dana murah yang selama ini berada di rekening payroll berpotensi berpindah.
Kedua, hubungan transaksi antara ASN dan BPD dapat berkurang.
Ketiga, mekanisme pemotongan cicilan kredit dapat menjadi lebih kompleks apabila rekening gaji berpindah.
Keempat, biaya dana bank dapat meningkat.
Kelima, jika kualitas kredit terganggu, risiko NPL dan kebutuhan pencadangan dapat meningkat.
Pada akhirnya, laba BPD dapat ikut tertekan.
Bank Jambi dan BPD Lain Menghadapi Dua Tantangan Berbeda
Jika dibandingkan, Bank Jambi dan kasus payroll BPD secara nasional menghadapi persoalan yang berbeda tetapi saling berkaitan.
Bank Jambi menghadapi tantangan kepercayaan dan pemulihan layanan setelah serangan siber.
Sementara itu, BPD secara umum menghadapi tantangan apabila sumber dana payroll ASN berpindah ke Himbara.
Namun keduanya memiliki satu kesamaan:
Nasabah membutuhkan layanan perbankan yang mudah, aman, cepat, dan dapat diandalkan.
Ketika layanan digital terganggu, nasabah kembali mengandalkan ATM dan teller.
Ketika payroll berpindah, BPD kehilangan sebagian hubungan transaksi dengan ASN.
Dua kondisi tersebut sama-sama menunjukkan bahwa akses terhadap rekening payroll memiliki dampak besar terhadap ekosistem perbankan daerah.
Jangan Sampai BPD Kehilangan Fungsi Strategis
Wacana pemindahan payroll ASN karena itu perlu dilihat secara lebih luas.
Efisiensi sistem payroll memang penting. Keamanan dan kualitas layanan juga harus menjadi prioritas.
Namun BPD memiliki fungsi strategis dalam perekonomian daerah.
BPD tidak hanya menjadi tempat menyimpan uang pemerintah daerah, tetapi juga menjadi salah satu sumber pembiayaan bagi masyarakat, UMKM, pegawai, serta sektor produktif di daerah.
Karena itu, jika payroll ASN dipindahkan secara besar-besaran, perlu dihitung pula dampaknya terhadap likuiditas, kredit, kualitas aset, laba, dividen kepada pemerintah daerah, dan ekonomi lokal.
Bank Jambi memberi gambaran lain: ketika layanan perbankan digital terganggu, aktivitas nasabah dapat kembali menumpuk di ATM dan teller. Sementara dalam isu payroll, ketika rekening gaji berpindah, hubungan transaksi dan kredit dengan BPD juga berpotensi ikut berubah.
Pada akhirnya, tantangannya bukan sekadar memilih antara BPD atau Himbara.
Yang lebih penting adalah memastikan ASN mendapatkan layanan pembayaran gaji yang aman dan mudah, sementara BPD tetap memiliki ruang yang sehat untuk menjalankan fungsi sebagai penggerak ekonomi daerah.(*/
