SUNGAI PENUH – Penataan Pasar Tanjung Bajure tetap berjalan sesuai jadwal pemerintah kota. Wakil Ketua DPRD Kota Sungai Penuh, Hardizal, menekankan bahwa praktik pungutan liar (pungli) dan mafia lapak tidak akan dibiarkan lagi. Pernyataan ini disampaikan saat hearing dengan para pedagang pada Jumat (27/3/2026).
Hardizal menambahkan, setiap indikasi pungli harus segera dilaporkan ke pihak kepolisian. Hal ini untuk memastikan pedagang dapat berjualan dengan aman, nyaman, dan tanpa tekanan dari pihak-pihak tidak bertanggung jawab.
Ketua DPC PDI-P Kota Sungai Penuh juga menyatakan dukungan penuh terhadap program Wali Kota untuk menata pasar. Ia menegaskan bahwa relokasi pedagang harus dilakukan dengan tertib dan transparan, tanpa merugikan pedagang maupun masyarakat.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPRD, Indra Apdi Saputra, menegaskan pihaknya akan terus mengawal proses relokasi. Validasi data pedagang serta komunikasi intensif dengan pemerintah menjadi prioritas untuk memastikan setiap kebijakan berjalan adil.
“Hearing ini menjadi wadah bagi pedagang menyampaikan aspirasi secara langsung. Kami berharap dapat merumuskan solusi terbaik yang mengakomodir semua pihak,” kata politisi Gerindra tersebut.
Proses relokasi pedagang komoditas ikan, sayur, dan ayam berjalan tertib dan lancar. Para pedagang menyampaikan harapan terkait lokasi pengganti, fasilitas yang memadai, dan dampak ekonomi yang mungkin timbul akibat relokasi.
Pedagang berharap kebijakan pemerintah tetap berpihak pada keberlangsungan usaha mereka agar aktivitas jual beli tidak terganggu. Pemerintah menegaskan fasilitas pasar baru akan memenuhi kebutuhan pedagang untuk menunjang ekonomi lokal.
Koordinasi antara DPRD, pemerintah, dan pedagang diharapkan menciptakan Pasar Tanjung Bajure yang aman, nyaman, dan bebas dari pungli serta mafia lapak, sehingga relokasi berjalan lancar dan mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal. (fyo)
