MEDAN – Andar Amin Harahap resmi ditetapkan sebagai Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Sumatera Utara periode 2025–2030. Penetapan tersebut berlangsung dalam Musyawarah Daerah (Musda) XI Golkar Sumut yang digelar di Medan pada Minggu malam, 1 Februari 2026.
Keputusan penetapan dibacakan oleh pimpinan sidang Musda XI Golkar Sumut, FL Fernando Tobing. Dalam forum tersebut, Andar Amin Harahap ditetapkan sebagai ketua terpilih untuk lima tahun ke depan setelah dinyatakan memenuhi syarat dukungan mayoritas pemilik hak suara Musda.
Andar Amin Harahap terpilih secara aklamasi setelah mengantongi 31 suara dari total 39 suara sah. Perolehan tersebut melampaui ambang batas minimal 30 persen dukungan yang telah ditetapkan panitia Musda XI Golkar Sumut sebagai syarat pencalonan ketua.
Musda XI Golkar Sumut dipimpin oleh Hakim Komarudin dan diikuti perwakilan DPD Golkar kabupaten/kota se-Sumatera Utara, serta unsur organisasi pendiri dan organisasi yang didirikan. Proses sidang berjalan dengan mengacu pada tata tertib dan ketentuan organisasi partai.
Sementara itu, bakal calon lainnya, Hendri Yanto Sitorus, dinyatakan tidak lolos sebagai calon ketua. Panitia menyebutkan bahwa yang bersangkutan hanya menyerahkan dua surat dukungan sah, sehingga tidak memenuhi syarat minimal dukungan untuk maju dalam kontestasi.
Ketua Steering Committee Musda XI Golkar Sumut, Syamsul Qomar, menjelaskan bahwa sejumlah dukungan yang diajukan tidak dapat diverifikasi. Temuan tersebut meliputi surat dukungan ganda dengan tanggal yang sama, surat dengan dua penandatangan ketua berbeda, serta dukungan yang tidak diserahkan melalui mekanisme resmi panitia.
Usai penetapan ketua secara aklamasi, Musda Golkar Sumut melanjutkan agenda pembentukan tim formatur. Susunan tim formatur terdiri atas perwakilan DPP Golkar Ahmad Doli Kurnia, perwakilan DPD Golkar Asahan, DPD Golkar Medan, serta unsur organisasi kepemudaan AMPI.
Dengan terpilihnya Andar Amin Harahap sebagai Ketua DPD Golkar Sumatera Utara periode 2025–2030, partai berlambang pohon beringin tersebut diharapkan segera melakukan konsolidasi internal dan memperkuat strategi politik daerah guna menghadapi agenda politik nasional maupun lokal pada lima tahun mendatang. (***)
