SUNGAI PENUH – Alokasi bantuan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Jambi menjadi sorotan. Berdasarkan tabel yang ditampilkan JambiLink, bantuan senilai Rp85 miliar tercatat untuk lima pemerintah daerah. Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci tidak tercantum dalam daftar tersebut.
Kondisi ini mendapat perhatian dari aktivis di Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci. Pasalnya, meskipun kedua daerah tersebut disebut belum mengalami kebakaran hutan, masyarakat tetap merasakan dampak kabut asap yang berasal dari wilayah lain.
Aktivis Dedi Dora menilai pemerintah perlu memperhatikan masyarakat yang terdampak asap, meskipun daerahnya tidak menjadi lokasi kebakaran. Ia juga mempertanyakan kemungkinan penggunaan anggaran untuk membantu wilayah yang menerima dampak karhutla.
“Kerinci dan Sungai Penuh memang tidak diberikan anggaran untuk kebakaran hutan. Alhamdulillah, hingga kini belum ada kebakaran hutan di daerah kita,” ujar Dedi Dora yang juga Ketua PWI Kabupaten Kerinci.
Namun, menurut dia, masyarakat Kerinci dan Sungai Penuh tetap harus menghadapi dampak kabut asap. Kondisi tersebut dikhawatirkan mengganggu kesehatan warga dan menurunkan aktivitas ekonomi masyarakat.
“Kita hanya menikmati asapnya saja. Dampaknya bisa menimbulkan penyakit dan menurunkan tingkat ekonomi masyarakat,” katanya.
Berdasarkan data bantuan kahurtala beredar di media, Pemerintah Provinsi Jambi tercatat menerima alokasi Rp30 miliar. Kabupaten Batanghari memperoleh Rp15 miliar, Kabupaten Tanjung Jabung Timur Rp15 miliar, Kabupaten Tanjung Jabung Barat Rp15 miliar, dan Kabupaten Sarolangun Rp10 miliar. Total kelima alokasi tersebut mencapai Rp85 miliar. Data ini menunjukkan bahwa Kerinci dan Sungai Penuh tidak tercantum dalam tabel, tetapi belum dengan sendirinya membuktikan bahwa kedua daerah sama sekali tidak menerima bentuk bantuan lainnya.
Dedi Dora meminta Pemerintah Provinsi Jambi memperjuangkan dukungan bagi masyarakat yang terdampak kabut asap. Bantuan yang diusulkan meliputi pengobatan gratis, pembagian masker, serta dukungan lain untuk menjaga kesehatan dan kestabilan ekonomi warga. Ia berharap pemerintah mempertimbangkan dampak lintas wilayah dalam menentukan kebijakan penanganan karhutla.
Selain kabut asap, Dedi juga meminta perhatian terhadap risiko banjir dan tanah longsor di Kerinci dan Sungai Penuh. Sejumlah jalur yang disorot antara lain Jalan Sungai Penuh–Tapan, jalur Muara Imat yang menghubungkan Kerinci dan Merangin, serta Jalan Sungai Penuh–Leter W. Ia berharap pemerintah memperjuangkan anggaran mitigasi, perbaikan titik rawan, dan penanganan bencana agar keselamatan warga serta kelancaran aktivitas ekonomi tetap terjaga. (fyo)
Penulis : Fanda Yosephta
Editor : Fanda Yosephta
