PENDIDIKAN-Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI memutuskan menggelar ulang final Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar tingkat Provinsi Kalimantan Barat setelah muncul polemik terkait penilaian juri yang dianggap tidak adil oleh publik.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani menegaskan seluruh juri pada pelaksanaan sebelumnya akan diganti dan proses penilaian ulang akan melibatkan pihak independen agar kompetisi berjalan lebih objektif dan transparan.
MPR Pastikan Juri Baru Bersifat Independen
Dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (13/5/2026), Ahmad Muzani mengatakan pelaksanaan teknis tetap dilakukan Sekretariat Jenderal MPR, namun seluruh juri berasal dari unsur independen dan tidak terlibat dalam penilaian sebelumnya.
Menurutnya, langkah tersebut diambil sebagai bentuk evaluasi sekaligus menjaga kredibilitas kegiatan LCC Empat Pilar yang selama ini menjadi program edukasi kebangsaan bagi pelajar.
Dua Juri Telah Dipanggil dan Ditegur
Ahmad Muzani mengungkapkan dua juri yang menjadi sorotan publik telah dipanggil oleh pimpinan MPR dan diberikan teguran.
Selain itu, MPR juga telah menyampaikan permohonan maaf secara kelembagaan kepada peserta dan masyarakat terkait polemik yang terjadi selama pelaksanaan final LCC di Kalimantan Barat.
Potensi Sanksi Administratif Masih Dikaji
Sekretaris Jenderal MPR Siti Fauziah menyatakan kedua juri yang terlibat telah dinonaktifkan dari kegiatan LCC.
Namun, terkait kemungkinan sanksi administratif lebih lanjut, pihak MPR masih melakukan kajian berdasarkan aturan kepegawaian yang berlaku dan berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Polemik LCC Empat Pilar Jadi Sorotan Publik
Kasus ini menjadi perhatian luas setelah penilaian juri dalam final LCC Empat Pilar Kalimantan Barat viral di media sosial dan menuai kritik dari masyarakat. Banyak pihak menilai keputusan juri tidak objektif sehingga memicu tuntutan evaluasi total terhadap pelaksanaan lomba.
MPR kemudian memutuskan mengambil langkah cepat dengan mengulang final lomba dan mengganti seluruh juri guna menjaga kepercayaan publik terhadap program edukasi kebangsaan tersebut.
