Saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan Cair Kena Pajak? Simak Aturan Terbaru dan Cara Hitungnya

Avatar photo

- Jurnalis

Minggu, 21 Juni 2026 - 21:00 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Oplus_131072

Oplus_131072

Jakarta-Pencairan saldo Jaminan Hari Tua (JHT) dari BPJS Ketenagakerjaan kembali menjadi perhatian masyarakat. Banyak peserta yang belum mengetahui bahwa dana JHT yang dicairkan dapat dikenakan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

Program JHT merupakan salah satu perlindungan sosial yang diberikan kepada pekerja. Manfaat ini dapat diterima saat peserta memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia. Selain itu, peserta juga dapat mengajukan pencairan sebagian saldo dengan syarat tertentu.

BPJS Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa pencairan JHT dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Final berdasarkan ketentuan pemerintah. Aturan tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2009 yang mengatur pemotongan pajak atas manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus.

Bagi peserta yang memiliki saldo JHT hingga Rp50 juta, dana yang dicairkan tidak dikenakan pajak. Namun, apabila saldo yang dicairkan melebihi Rp50 juta, maka kelebihan dari batas tersebut akan dikenakan pajak final sebesar 5 persen.

Baca Juga :  Cara Cek BSU 2026 Rp900.000 Lewat JMO, Ini Langkah-Langkahnya

Sebagai contoh, jika peserta memiliki saldo JHT sebesar Rp60 juta dan mencairkannya sekaligus, maka Rp50 juta pertama tidak dikenakan pajak. Sementara kelebihan Rp10 juta akan dipotong pajak sebesar 5 persen atau Rp500 ribu. Dengan demikian, dana bersih yang diterima peserta mencapai Rp59,5 juta.

Ketentuan berbeda berlaku bagi peserta yang sebelumnya telah melakukan pencairan sebagian saldo JHT sebesar 10 persen atau 30 persen. Jika kemudian peserta mencairkan sisa saldo setelah dua tahun, maka pengenaan pajak mengikuti tarif progresif yang ditetapkan pemerintah.

Tarif progresif tersebut dimulai dari 5 persen untuk saldo hingga Rp60 juta. Kemudian 15 persen untuk saldo di atas Rp60 juta sampai Rp250 juta, 25 persen untuk saldo di atas Rp250 juta hingga Rp500 juta, 30 persen untuk saldo di atas Rp500 juta sampai Rp5 miliar, dan 35 persen untuk saldo di atas Rp5 miliar.

Baca Juga :  Dari Meteor hingga Gerhana, Ini Fenomena Langit Sepanjang 2026

Masyarakat yang berencana mencairkan JHT disarankan memahami aturan perpajakan tersebut. Dengan mengetahui besaran potongan yang berlaku, peserta dapat memperkirakan jumlah dana bersih yang akan diterima dan menyusun perencanaan keuangan secara lebih matang.

FAQ

Apakah semua pencairan JHT dikenakan pajak?
Tidak. Saldo JHT hingga Rp50 juta yang dicairkan sekaligus tidak dikenakan pajak.

Berapa pajak untuk saldo JHT di atas Rp50 juta?
Kelebihan saldo di atas Rp50 juta dikenakan PPh Final sebesar 5 persen.

Apakah peserta tanpa NPWP tetap dikenakan pajak JHT?
Ya. Ketentuan pajak berlaku bagi seluruh peserta, baik yang memiliki NPWP maupun tidak.

Bagaimana jika pernah mencairkan JHT 10 persen atau 30 persen?
Pencairan sisa saldo setelah dua tahun dapat dikenakan tarif pajak progresif sesuai ketentuan pemerintah.

Apa tujuan program JHT BPJS Ketenagakerjaan?
Program ini memberikan perlindungan finansial kepada peserta saat pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia. (Tim)

Editor : Fanda Yosephta

Berita Terkait

Prabowo Segera Tentukan 2 Nama Pengganti Gibran, MPR Tetapkan Pemilihan Wapres 9 Desember 2026
Operasi Zebra 2026 Dimulai Hari Ini, Pengendara Perlu Siapkan Kendaraan
MPR Tetapkan 4 Keputusan Penting, Pemilihan Wapres Pengganti Gibran Dijadwalkan 2 Desember 2026
Muhammad Rizal Fadillah Meninggal Dunia, Tersangka Kasus Ijazah Jokowi
Prabowo Percepat Pemilihan Wapres Pengganti Gibran, Ditargetkan Selesai Desember 2026
Gibran Mundur dari Wapres, Berhak Terima Uang Pensiun Rp20,16 Juta per Bulan Seumur Hidup?
Surat Pengunduran Diri Gibran dari Jabatan Wapres Hanya Lima Paragraf, Ini Isi dan Alasannya
Gibran Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR, Sidang Paripurna Pemakzulan Batal Digelar
Berita ini 189 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 16 November 2026 - 19:00 WIB

Prabowo Segera Tentukan 2 Nama Pengganti Gibran, MPR Tetapkan Pemilihan Wapres 9 Desember 2026

Senin, 16 November 2026 - 14:00 WIB

Operasi Zebra 2026 Dimulai Hari Ini, Pengendara Perlu Siapkan Kendaraan

Sabtu, 14 November 2026 - 12:40 WIB

MPR Tetapkan 4 Keputusan Penting, Pemilihan Wapres Pengganti Gibran Dijadwalkan 2 Desember 2026

Sabtu, 14 November 2026 - 00:04 WIB

Muhammad Rizal Fadillah Meninggal Dunia, Tersangka Kasus Ijazah Jokowi

Jumat, 13 November 2026 - 01:05 WIB

Prabowo Percepat Pemilihan Wapres Pengganti Gibran, Ditargetkan Selesai Desember 2026

Berita Terbaru