Jakarta – Kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) setiap hari Jumat mulai menunjukkan dampak signifikan terhadap keuangan negara. Pemerintah menyebut kebijakan ini mampu menekan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga triliunan rupiah.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan bahwa penerapan WFH satu hari dalam sepekan berpotensi menghemat anggaran negara sebesar Rp 6,2 triliun. Penghematan tersebut berasal dari penurunan kompensasi bahan bakar minyak (BBM).
“Dampak langsung ke APBN dari kebijakan WFH ini sekitar Rp 6,2 triliun,” ujar Airlangga dalam keterangannya, Selasa (31/3/2026).
Tak hanya itu, efek lanjutan dari kebijakan ini juga dirasakan oleh masyarakat luas. Dengan berkurangnya mobilitas harian, konsumsi BBM nasional ikut menurun drastis.
Pemerintah mencatat potensi penghematan belanja BBM masyarakat bisa mencapai Rp 59 triliun. Angka ini dinilai sangat besar dan menjadi sinyal positif bagi upaya efisiensi energi nasional.
Kebijakan WFH ASN ini berlaku untuk seluruh instansi, baik di tingkat pusat maupun daerah. Setiap pegawai diwajibkan bekerja dari rumah satu hari dalam seminggu, yakni setiap hari Jumat.
Sementara itu, sektor swasta juga didorong untuk mengikuti kebijakan serupa. Namun, implementasinya akan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing industri agar tidak mengganggu operasional bisnis.
Aturan teknis bagi perusahaan swasta akan dituangkan dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan. Pemerintah menegaskan fleksibilitas tetap menjadi prioritas utama dalam penerapan kebijakan ini.
Langkah ini dinilai sebagai strategi jangka panjang untuk menekan subsidi energi, menjaga stabilitas fiskal, sekaligus mengurangi kemacetan dan polusi di kota-kota besar. (*/Tim)
