JAKARTA- Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara memastikan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 langsung berjalan efektif sejak awal tahun. Kepastian tersebut disampaikan usai kunjungan kerja awal tahun ke sejumlah unit eselon I di Kementerian Keuangan, Jumat (2/1/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Suahasil meninjau Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF), Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), hingga Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb).
Ia menegaskan kesiapan anggaran, sistem, serta personel agar seluruh program dan kebijakan fiskal 2026 dapat dieksekusi tanpa jeda.
“Kunjungan kerja ini dilakukan sebagai bagian dari upaya memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja pada awal tahun anggaran 2026,” ujar Suahasil dalam keterangan tertulis, Minggu (4/1/2026).
Ia juga menyampaikan apresiasi atas kerja keras seluruh pegawai Kemenkeu sepanjang 2025.
Menurutnya, meski dihadapkan pada gejolak perekonomian global dan domestik, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tetap berperan sebagai shock absorber bagi perekonomian nasional. Kemenkeu dinilai mampu menuntaskan kewajiban fiskal 2025 dengan baik dan menjaga stabilitas makro.
Selama peninjauan, Suahasil berdialog langsung dengan pimpinan dan pegawai, mencermati proses bisnis, disiplin kerja, serta kualitas pelaksanaan tugas di masing-masing unit.
Langkah ini dilakukan untuk memperoleh gambaran faktual kinerja organisasi dan efektivitas implementasi kebijakan di awal tahun.
Ia menekankan pentingnya peningkatan koordinasi dan sinergi antar unit eselon I, pemanfaatan teknologi informasi secara optimal, serta pengembangan sumber daya manusia.
Menurut Suahasil, kompleksitas pengelolaan keuangan negara ke depan menuntut tata kelola yang adaptif dan akuntabel.
“Kunjungan kerja ini merupakan bagian dari komitmen pimpinan Kementerian Keuangan dalam memastikan penerapan prinsip good governance, peningkatan kinerja organisasi, serta pelaksanaan kebijakan dan program kerja secara efektif, efisien, dan akuntabel,” pungkasnya. (***)
