JAKARTA – Pemerintah Thailand resmi membubarkan parlemen, sebuah langkah politik besar yang membuka jalan bagi penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) lebih awal dari jadwal semula. Keputusan ini diambil setelah kebuntuan politik di parlemen dinilai tidak lagi memungkinkan jalannya pemerintahan secara efektif.
Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul mengajukan pembubaran parlemen kepada Raja Maha Vajiralongkorn, yang kemudian mengesahkan permintaan tersebut melalui dekrit kerajaan. Pengumuman resmi dimuat dalam Lembaran Negara Kerajaan pada Jumat (12/12) waktu setempat.
Dengan diterbitkannya dekrit itu, Thailand diwajibkan menggelar pemilu dalam kurun waktu 45 hingga 60 hari, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Konflik Politik Tak Kunjung Usai
Juru bicara pemerintah, Siripong Angkasakulkiat, menjelaskan bahwa keputusan pembubaran parlemen tidak terlepas dari konflik berkepanjangan dengan Partai Rakyat, kelompok oposisi terbesar di legislatif.
Menurutnya, perbedaan pandangan yang tajam membuat agenda pemerintahan sulit dijalankan. Ancaman mosi tidak percaya dari oposisi semakin mempersempit ruang kompromi di parlemen.
Situasi tersebut akhirnya mendorong pemerintah memilih jalur konstitusional dengan mengembalikan keputusan politik kepada rakyat melalui pemilu.
Ketegangan Perbatasan Tetap Jadi Perhatian
Langkah politik ini diambil saat Thailand masih menghadapi eskalasi konflik di wilayah perbatasan dengan Kamboja. Bentrokan bersenjata yang berlangsung selama beberapa hari terakhir dilaporkan menelan korban jiwa dan melukai ratusan orang di kedua negara.
Anutin memastikan pembubaran parlemen tidak akan memengaruhi kesiapan militer. Operasi pengamanan di wilayah perbatasan, kata dia, tetap berjalan seperti biasa demi menjaga stabilitas nasional.
Dalam pernyataannya kepada publik, Anutin menegaskan bahwa rakyat kini menjadi penentu arah politik Thailand selanjutnya.
Ekonomi Tertekan, Koalisi Retak
Di luar persoalan politik dan keamanan, Thailand juga tengah berjuang memulihkan ekonomi yang tertekan. Tingginya utang rumah tangga, lemahnya konsumsi, serta dampak kebijakan tarif Amerika Serikat disebut memperlambat pertumbuhan ekonomi.
Ketidakpastian politik dinilai memperburuk sentimen pasar dan menambah tekanan terhadap perekonomian domestik.
Keruntuhan koalisi pemerintahan terjadi setelah Partai Bhumjaithai menarik dukungan dan gagal mencapai kesepakatan lanjutan dengan Partai Rakyat. Oposisi menilai pemerintah tidak konsisten terhadap komitmen reformasi, termasuk wacana perubahan konstitusi.
Pemimpin Partai Rakyat, Natthaphong Ruengpanyawut, menyatakan bahwa pihaknya telah berupaya mendorong reformasi melalui mekanisme parlemen, namun tidak mendapatkan hasil yang diharapkan.(***)
