TEKNOLOGI – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) secara resmi menetapkan para pemenang Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio 700 MHz dan 2,6 GHz Tahun 2026, setelah seluruh tahapan proses termasuk masa sanggah dinyatakan selesai. Langkah ini bukan sekadar penentuan pemenang, melainkan tonggak penting dalam mempercepat pemerataan dan peningkatan kualitas konektivitas digital di seluruh penjuru Tanah Air.
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan bahwa seluruh proses seleksi dirancang sedemikian rupa agar manfaat akhirnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas hingga ke lapisan paling bawah. “Komdigi memastikan bahwa lelang frekuensi ini memberikan manfaat nyata dan merata bagi masyarakat. Ujungnya harus dirasakan langsung oleh masyarakat di level akar rumput,” ujarnya dalam jumpa pers di Jakarta Pusat, Selasa 21 Juli 2026.
Dampak Ekonomi dan Manfaat Bagi Masyarakat
Secara ekonomi, pengelolaan spektrum melalui mekanisme ini diproyeksikan menghasilkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sekitar Rp6 triliun pada tahap awal. Apabila dihitung secara kumulatif selama kurun waktu sepuluh tahun ke depan, total potensi penerimaan negara bahkan bisa menyentuh angka Rp29,9 triliun yang nantinya dialihkan kembali untuk membiayai berbagai program pembangunan nasional.
Namun dampak yang paling utama dirasakan langsung oleh pengguna jasa layanan seluler. Penambahan alokasi spektrum akan membuat kapasitas jaringan jauh lebih besar, sehingga kecepatan akses internet meningkat, sambungan lebih stabil meski padat pengguna, dan biaya operasional operator menjadi lebih efisien yang pada akhirnya mendorong tarif paket data semakin kompetitif dan terjangkau.
Syarat wajib yang harus dipenuhi oleh para pemenang adalah menghadirkan layanan 4G di 538 desa maupun kelurahan yang saat ini sama sekali belum terjangkau atau memiliki kualitas sinyal yang sangat lemah. Lokasi tersebut tersebar dari pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, hingga wilayah Maluku dan Papua. “Kehadiran konektivitas tersebut akan membuka akses masyarakat terhadap pendidikan, layanan kesehatan, pemerintahan digital, dan peluang ekonomi yang sebelumnya sulit dijangkau,” tambah Meutya.
Target Konektivitas dan Kecepatan
Komitmen jangka panjang juga tertuang jelas, di mana pemenang seleksi wajib menyediakan jangkauan layanan 5G paling sedikit mencapai 51% dari jumlah populasi nasional pada tahun kelima beroperasi. Secara bertahap, kecepatan rata-rata layanan internet bergerak ditargetkan mampu menembus angka 100 Mbps pada tahun 2029.
Kombinasi kedua pita frekuensi ini menjadi kunci tercapainya sasaran tersebut. Pita 700 MHz memiliki karakteristik jangkauan luas dan tembus ke dalam gedung maupun wilayah berkontur berat, sedangkan pita 2,6 GHz berfungsi menopang kecepatan dan kapasitas volume data yang besar di pusat keramaian.
Ketersediaan jaringan yang merata dan andal ini sekaligus menjadi fondasi utama pelaksanaan program-program prioritas pemerintahan, mulai dari program Sekolah Rakyat, digitalisasi sarana pembelajaran, peningkatan mutu layanan publik, hingga penguatan ekonomi rakyat melalui Koperasi Desa Merah Putih dan transformasi digital bagi pelaku UMKM.
Daftar Pemenang dan Proses Seleksi
Seluruh rangkaian penilaian dilakukan secara transparan, adil, dan sesuai ketentuan yang berlaku, mulai dari pengumuman, penjelasan teknis, verifikasi administrasi, hingga penawaran harga secara elektronik melalui sistem lelang resmi. Penetapan yang tertuang dalam Keputusan Menteri ini bersifat final dan mengikat.
Adapun pemenang hak penggunaan pita frekuensi tersebut adalah:
✅ Pita 700 MHz: PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk, PT Telekomunikasi Selular, dan PT Indosat Tbk
✅ Pita 2,6 GHz: PT Telekomunikasi Selular, PT Indosat Tbk, dan PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk
Menteri Meutya juga mengungkapkan bahwa pasca selesainya proses pemanfaatan spektrum 1,4 GHz pada akhir tahun 2025, ke depannya Komdigi tengah mempersiapkan pengelolaan frekuensi di pita 900 MHz demi memastikan kebutuhan konektivitas masyarakat terus terpenuhi secara berkelanjutan.
Spektrum frekuensi bukan sekadar aset negara yang bernilai uang, melainkan infrastruktur dasar yang menjamin kesempatan setara seluruh warga Indonesia menikmati kemajuan teknologi.
