Harapan Pemekaran Kerinci Hilir Menguat, DPR RI Desak Pemerintah Tuntaskan Aturan Daerah Otonom Baru

Avatar photo

- Jurnalis

Senin, 8 Juni 2026 - 21:41 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

KERINCI – Harapan masyarakat terhadap pemekaran wilayah kembali menguat setelah Komisi II DPR RI mendorong pemerintah mempercepat penyusunan regulasi penataan daerah. Kabar tersebut disambut antusias oleh berbagai pihak, termasuk para pejuang pembentukan Calon Daerah Otonom Baru (CDOB) Kerinci Hilir yang telah bertahun-tahun menanti kepastian dari pemerintah pusat.

Dalam rapat kerja yang digelar Komisi II DPR RI bersama jajaran Kementerian Dalam Negeri pada 4 Juni 2026, salah satu poin penting yang dibahas adalah percepatan penyusunan Desain Besar Penataan Daerah (Desartada) dan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Penataan Daerah. Regulasi tersebut menjadi fondasi utama sebelum pemerintah dapat melangkah lebih jauh dalam pembahasan pemekaran daerah.

Dokumen hasil rapat yang beredar luas menyebutkan DPR meminta Kemendagri berkoordinasi dengan kementerian terkait guna membentuk panitia antar-kementerian untuk menyusun substansi penataan daerah. Bahkan, DPR menargetkan draft final Desartada dan RPP Penataan Daerah dapat diselesaikan dan diserahkan paling lambat pada akhir Desember 2026.

Perkembangan ini dinilai sebagai sinyal positif bagi ratusan usulan daerah otonom baru yang selama ini tertahan akibat moratorium pemekaran daerah. Salah satu yang kembali menjadi sorotan adalah CDOB Kerinci Hilir, yang selama bertahun-tahun diperjuangkan oleh masyarakat wilayah hilir Kabupaten Kerinci.

Baca Juga :  Ada Harapan PPPK Paruh Waktu Sungai Penuh dan Kerinci Diangkat Jadi Penuh Waktu, Ini Dasarnya

Meski belum ada keputusan resmi terkait pencabutan moratorium pemekaran daerah, langkah DPR dan Kemendagri tersebut dianggap membuka peluang baru. Banyak pihak berharap penyelesaian regulasi penataan daerah menjadi pintu masuk bagi pembahasan berbagai usulan pemekaran yang selama ini menunggu kepastian.

Tokoh Kerinci Hilir, Ir. Hasani, menyambut perkembangan tersebut dengan penuh optimisme. Ia berharap pemerintah pusat segera menuntaskan seluruh regulasi yang diperlukan sehingga aspirasi masyarakat Kerinci Hilir dapat memperoleh kesempatan untuk dibahas secara resmi.

“Semoga bermuara pada dicabutnya moratorium pemekaran daerah maupun penataan daerah. CDOB Kabupaten Kerinci Hilir mendapat kesempatan pertama untuk dibahas aturan pembentukannya sebagaimana Kota Sungai Penuh dulu. Begitu moratorium dicabut, termasuk ke dalam RUU yang mendapat kesempatan dibahas. Aamiin Allahumma Aamiin,” ujarnya.

Menurut sejumlah pengamat pemerintahan daerah, penyelesaian Desartada dan RPP Penataan Daerah memang menjadi langkah krusial. Tanpa kedua regulasi tersebut, pemerintah tidak memiliki landasan hukum yang kuat untuk melanjutkan pembahasan pembentukan daerah baru. Karena itu, target penyelesaian akhir tahun 2026 menjadi perhatian besar berbagai daerah yang mengajukan pemekaran.

Kerinci Hilir sendiri merupakan salah satu aspirasi pemekaran yang paling konsisten diperjuangkan di Provinsi Jambi. Dengan munculnya sinyal positif dari DPR RI dan Kemendagri, harapan masyarakat kembali tumbuh. Kini perhatian tertuju pada langkah pemerintah pusat dalam menyelesaikan regulasi penataan daerah yang diyakini akan menentukan masa depan pemekaran daerah di Indonesia, termasuk peluang lahirnya Kabupaten Kerinci Hilir.

Baca Juga :  Prakiraan Cuaca Sungai Penuh Hari Ini: Hujan Ringan Hingga Sore, Warga Diminta Waspada

5 Judul Alternatif SEO:

  1. Pemekaran Kerinci Hilir Kian Terang? DPR RI Dorong Aturan Daerah Otonom Baru Rampung
  2. Kabar Baik untuk Kerinci Hilir, DPR Minta Pemerintah Percepat Regulasi Pemekaran Daerah
  3. Harapan Baru CDOB Kerinci Hilir, DPR Targetkan Aturan Penataan Daerah Selesai 2026
  4. Moratorium Belum Dicabut, Tapi Peluang Pemekaran Kerinci Hilir Kembali Terbuka
  5. Kerinci Hilir Berpeluang Dibahas Jika Moratorium Pemekaran Daerah Dicabut

Meta Description: Harapan pembentukan Kabupaten Kerinci Hilir kembali menguat setelah DPR RI mendesak pemerintah mempercepat penyusunan regulasi penataan daerah dan daerah otonom baru.

Tags: Kerinci Hilir, Pemekaran Daerah, CDOB Kerinci Hilir, DPR RI, Kemendagri, Moratorium Pemekaran, Kabupaten Kerinci, Sungai Penuh, Desartada, Otonomi Daera

Kata Kunci SEO: Pemekaran Kerinci Hilir, CDOB Kerinci Hilir, moratorium pemekaran daerah, DPR RI pemekaran daerah, Kemendagri 2026, daerah otonom baru, Kabupaten Kerinci Hilir, berita Kerinci terbaru.

Berita Terkait

Pajak Kendaraan Bisa Dihapus? Cek Aturan Terbaru dan Siapa yang Terdampak
Gaji PPPK 2027 Terbaru: Mulai Januari Dibayar Pemerintah Pusat, Cek Besaran dan Tunjangannya
PPPK Paruh Waktu Tak Ada Lagi pada 2027? Semua Disebut Diangkat Penuh Waktu, Ini Nasib Guru Honorer
Purbaya Ungkap Kabar Besar PPPK: Mulai Januari 2027 Gaji Penuh Waktu Ditanggung Pemerintah Pusat
Gaji PPPK 2027 Berapa? Cek Besaran Gaji, Status ASN dan Anggaran dalam RAPBN 2027
Kenaikan Gaji PNS 2027 Belum Dipastikan, Ini Penjelasan Pemerintah Usai RAPBN 2027 Dibacakan
Pemerintah Longgarkan Aturan DHE SDA, Berlaku Mulai 1 September 2026
Kuota Internet Tak Boleh Hangus Lagi, Ini Aturan Baru Komdigi
Berita ini 119 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 5 September 2026 - 15:01 WIB

Pajak Kendaraan Bisa Dihapus? Cek Aturan Terbaru dan Siapa yang Terdampak

Sabtu, 5 September 2026 - 11:00 WIB

Gaji PPPK 2027 Terbaru: Mulai Januari Dibayar Pemerintah Pusat, Cek Besaran dan Tunjangannya

Sabtu, 5 September 2026 - 03:00 WIB

PPPK Paruh Waktu Tak Ada Lagi pada 2027? Semua Disebut Diangkat Penuh Waktu, Ini Nasib Guru Honorer

Jumat, 4 September 2026 - 21:55 WIB

Purbaya Ungkap Kabar Besar PPPK: Mulai Januari 2027 Gaji Penuh Waktu Ditanggung Pemerintah Pusat

Selasa, 1 September 2026 - 20:38 WIB

Gaji PPPK 2027 Berapa? Cek Besaran Gaji, Status ASN dan Anggaran dalam RAPBN 2027

Berita Terbaru