Painan-Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, mendapatkan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Sanitasi sebesar Rp2,8 miliar untuk tahun anggaran 2027. Anggaran tersebut diarahkan untuk mendukung peningkatan infrastruktur sanitasi dan kualitas lingkungan permukiman masyarakat.
Kepastian alokasi anggaran ini menjadi dukungan bagi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam memperkuat pembangunan infrastruktur dasar. Program sanitasi diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Pesisir Selatan, Japeri, menyampaikan bahwa alokasi DAK Sanitasi tersebut menjadi kabar baik bagi pemerintah daerah. Dana ini diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk memenuhi kebutuhan sanitasi masyarakat.
Sebagai tindak lanjut, Pemkab Pesisir Selatan melalui Dinas PUPR melaksanakan konsultasi penyusunan Rencana Kerja (RK) bersama Kementerian Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Cipta Karya, dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Konsultasi tersebut berlangsung pada 2–6 November 2026. Pembahasan difokuskan pada penyempurnaan rencana kerja agar pelaksanaan program DAK Sanitasi 2027 sesuai ketentuan serta prioritas pembangunan pemerintah pusat.
Japeri menjelaskan, rangkaian konsultasi akan diakhiri dengan penyusunan dan penandatanganan berita acara. Dokumen tersebut menjadi bentuk kesepakatan atas hasil pembahasan rencana kerja antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
Menurutnya, koordinasi tersebut menjadi tahapan penting untuk memastikan perencanaan kegiatan tersusun secara matang, terarah, dan sesuai kebutuhan daerah. Dengan demikian, pelaksanaan program dapat berjalan lebih efektif.
Melalui alokasi Rp2,8 miliar tersebut, Pemkab Pesisir Selatan berharap pembangunan sanitasi semakin meningkat. Dukungan anggaran ini juga diharapkan memperkuat infrastruktur dasar demi mewujudkan lingkungan permukiman yang sehat, bersih, dan layak bagi masyarakat. (*)
Editor : FANDA YOSEPHTA
